Nusantara Jambi.News.com

NusantaraJambi.News.com|JAMBI–Banyaknya minat orang tua siswa/siswi untuk memasuki anaknya ke sekolah favorit sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan Pemungutan Liar (pungli) di sekolah-sekolahan baik di tingkat SMP dan SMA Di Provinsi Jambi

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari rekan-rekan media online diduga Kepala Sekolah SMP N 7 Kota Jambi berinisial “NH” melakukan pungli dan sudah dipanggil penyidik Polresta Jambi pada Kamis (06/02/2025).

Saat dihubungi oleh salah satu rekan media, oleh rekan media Kepsek SMP N 7 Kota Jambi yang beralamat Jl. Jend. A. Thalib, Telanaipura, Kota menjelaskan bahwa ia sedang sibuk dan tidak dapet ditemui.

“Ada beberapa SMPN juga sdah di panggil dan di cek. Giliran,” tulis Kepsek SMP N 7 Kota Jambi.

Selain pungli, Kepsek SMP N 7 Kota Jambi ini juga diduga melakukan tindakan pidana korupsi kegiatan dana bos pada tahun anggaran 2024.

Saat dihubungi oleh salah satu rekan media, oleh rekan media Kepsek SMP N 7 Kota Jambi tersebut menjelaskan bahwa ia sedang sibuk dan tidak dapet ditemui.

“Ada beberapa SMPN juga sudah di panggil dan di cek. Giliran,” tulis Kepsek SMP N 7 Kota Jambi.

Selain pungli, Kepsek “NH” SMP N 7 Kota Jambi ini juga diduga melakukan tindakan pidana korupsi kegiatan dana bos pada tahun anggaran 2024.

Hingga saat ini, kami masih menunggu keterangan resmi dari Polresta Jambi terkait dengan adanya pemanggilan Kepsek SMP N 7 Kota Jambi dengan dugaan kasus pungli dan tindak pidana korupsi.(*)

sumber berita mmcnews.id,

NUSANTARAJAMBI.NEWS. | KOTA JAMBI – Walikota Jambi terpilih, Dr.dr. H. Maulana, MKM, bersama Wakil Walikota Jambi terpilih, Diza Aljosha Hazra, menghadiri acara grand opening Restoran Ayam Tulang Lunak (ATL) Pewaris Cabang 2 (Kedua) yang terletak di Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, tepat di depan Eks Bandara Lama, Sabtu (1/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin yang baru saja terpilih ini memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan UMKM yang dinilai berpotensi meningkatkan perekonomian daerah.

Restoran ATL Pewaris yang bertema saung bambu tersebut menawarkan menu andalan ayam tulang lunak, menjadi salah satu tempat kuliner yang menarik perhatian masyarakat Jambi, khususnya di area tersebut.

Dr. H. Maulana dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangganya terhadap hadirnya usaha kuliner baru ini di Jambi.

“Kami sangat mendukung perkembangan UMKM yang tidak hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga berperan dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Restoran seperti ATL Pewaris ini merupakan contoh baik bagaimana inovasi dan kreativitas dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maulana berharap agar ke depan semakin banyak pelaku usaha yang berani untuk berinovasi dan membuka usaha baru di Jambi.

“Pemerintah Kota Jambi akan selalu memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, agar potensi UMKM dapat berkembang maksimal,”kata Maulana.

Kemudian, Wakil Walikota Jambi Terpilih, Diza Aljosha Hazra juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap inisiatif ini dan menyatakan bahwa pemerintah kota akan terus mendukung sektor pariwisata dan kuliner sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif di Jambi.

Sementara itu, Juni Landa selaku Owner ATL Pewaris mengaku sangat bahagia atas kehadiran dua pemimpin Kota Jambi di Grand Opening restorannya itu.

“Sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Maulana dan Bapak Diza untuk melakukan peresmian langsung ke ATL Pewaris, semoga pemerintah Kota Jambi terus support aktivitas UMKM seperti ini,” ujarnya.

Owner Resto bertema saung bambu itu juga yakin dibawah kepemimpinan Maulana-Diza sektor UMKM di Kota Jambi akan semakin maju dengan adanya dukungan pemerintah, dan Kota Jambi Bahagia pasti bisa terwujud.

Selain itu, acara grand opening ini turut dimeriahkan dengan berbagai acara hiburan dan penawaran spesial dari Restoran ATL Pewaris, yang semakin membuat masyarakat setempat antusias untuk mengunjungi dan menikmati berbagai hidangan yang disajikan.

Dengan adanya restoran baru ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan menjadi salah satu destinasi kuliner favorit di Jambi. (*)

NusantaraJambi.News.Com |Medan – Walikota Jambi Terpilih, Dr.dr.H.Maulana,MKM menghadiri undangan resepsi makan malam Konsulat Jenderal India di Medan, Ravi Shanker Goel dan Ruchi Goel, mengundang dalam rangka memperingati Hari Republik India ke-76. Acara tersebut berlangsung pada Minggu, (26/1/2025) pukul 19.00 WIB di Mahogany Grand Ballroom, Grand City Hall Hotel, Medan.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana menyampaikan selamat memperingati hari kemerdekaan Republik India. Maulana menuturkan bahwa peringatan ini merupakan pemberian penghormatan kepada keberanian dan pengorbanan para pemimpin dan pejuang kemerdekaan yang membantu India menjadi negara merdeka dan membangun republik.

“Saya merasa sangat terhormat diundang pada acara yang sangat sakral ini dimana hari ini adalah hari  merupakan peringatan pengesahan Konstitusi India, yang disahkan pada 26 Januari 1950 silam,” ujarnya

Pada kesempatan tersebut Maulana bersama pihak Konsulat Jenderal India juga membahas berbagai topik penting, terutama mengenai kerja sama yang dapat dijalin antara Pemerintah Kota Jambi dan India. Salah satunya adalah Help Cooperation, sebuah inisiatif di bidang kesehatan yang berfokus pada pengenalan teknologi medis canggih.

“Kita membahas berbagai teknologi kesehatan dan kita tahu di India banyak dokter spesialis yang bisa bekerja sama dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan,” tutur Maulana setelah pertemuan.

Selain itu, topik lain yang dibahas adalah pendidikan, termasuk potensi kerja sama dalam hal beasiswa dan pengembangan pendidikan yang lebih luas.

“Yang ketiga, kami membahas tentang inklusivitas Kota Jambi, yang merupakan program prioritas Maulana-Diza ke depan. Pemerintah Kota Jambi ingin membangun beberapa tempat yang mewakili berbagai suku di dunia, salah satunya adalah The Little India,” sambungnya Maulana

Maulana juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Jambi berencana mengundang Duta Besar India di Indonesia dan Konsul Jenderal India di Medan dalam acara Bollywood Night yang akan diselenggarakan di Kota Jambi dalam satu tahun ke depan.

“Tadi pihak India juga menginginkan adanya pembangunan monumental, misalnya gapura untuk The Little India. InsyaAllah beliau juga membuka diri untuk meningkatkan dan membantu kerja sama ini. Kami akan mengajukan proposal melalui Konsulat Jenderal (Konjen),” ujarnya Maulana.

Walikota Jambi Terpilih berharap bahwa untuk mewujudkan proyek tersebut, Konsul Jenderal India dapat memberikan dukungan, terutama dalam hal penyediaan ahli di bidang budaya India agar pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dapat selaras dengan budaya asli India

(*)

NusantaraJambi.news.com | Jambi – Ketua PERWOSI Kota Jambi, dr. Nadiyah, Sp.OG, istri Wali Kota Jambi terpilih Dr. Maulana, memimpin langsung kegiatan jalan sehat dalam rangka HUT ke-68 Provinsi Jambi di Jambi Business Center (JBC), Minggu pagi (25/1/2025). Meski tanpa kehadiran selebgram Ria Ricis yang absen karena sakit demam berdarah, acara tetap berlangsung semarak dengan partisipasi ratusan peserta.

dr.Nadiyah terlihat penuh semangat saat mendampingi peserta berjalan bersama di rute yang melintasi Jalan Tugu Juang, Masjid Nurdin Hamzah, Sungai Kambang, dan kembali ke JBC. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh sponsor utama, Azila Square, rumah busana muslim ternama di Jambi yang dimiliki oleh Imelda Khairani.

Dalam sambutannya, dr. Nadiyah mengapresiasi antusiasme peserta yang tetap tinggi meski tanpa kehadiran Ria Ricis.

“Acara ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga kebersamaan. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus menjadi inspirasi untuk menjaga gaya hidup sehat di tengah kesibukan kita,” tuturnya.

Suasana semakin meriah saat dr. Nadiyah membagikan doorprize kepada peserta yang beruntung. Keceriaan terlihat dari wajah-wajah yang bersorak menerima hadiah, menambah semangat kebersamaan di acara tersebut.

Imelda Khairani Selalu Owner Azilah Square, menyampaikan kebanggaannya menjadi bagian dari acara ini.

“Alhamdulillah, meski tanpa Ria Ricis, acara ini tetap sukses. Semoga ke depan kita bisa terus mendukung kegiatan yang positif seperti ini, terutama untuk komunitas perempuan. Kami juga berharap Ria Ricis cepat pulih dan bisa hadir di kesempatan berikutnya,” ucapnya imelda

Meski pun Ria Ricis absen kerena sakit, kegiatan ini berhasil menciptakan kebahagiaan dan solidaritas di kalangan peserta. PERWOSI Kota Jambi, bersama PERWOSI Provinsi Jambi, membuktikan bahwa kolaborasi yang solid mampu menghadirkan momen bermakna, meski dengan tantangan yang tak terduga.

Acara jalan sehat ini ditutup dengan penuh kegembiraan, menjadi simbol kuatnya semangat perempuan Jambi dalam mendukung kesehatan dan kebersamaan.tutupnya

NUSANTARAJAMBI.NEWS | JAMBI – Ketua PROJAMIN (Profesional Jaringan Mitra Negara) DPW Provinsi Jambi yang bernama Randy angkat bicara terkait Gedung Bank 9 Jambi yang terletak di Jalan Raden Mattaher, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, yang dibangun di atas tanah seluas 1.815 meter persegi .
Gedung Bank 9 Jambi itu telah kita ketahui mangkrak dan baru-baru ini menjadi sasaran pencurian.
Kejadian perusakan dan pencurian ini berlangsung pada 3 Oktober 2024, yang menyebabkan sejumlah aset penting seperti pendingin ruangan dan kabel hilang, serta kerusakan pada plafon gedung.

Menariknya, meskipun pembangunan gedung tersebut sudah selesai, kondisi interiornya menunjukkan kerusakan yang signifikan. Banyak bagian gedung yang tampak amburadul, menandakan adanya kelalaian dalam pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun gedung baru, pengelolaannya masih lemah dan rentan terhadap tindak kejahatan.

Penting untuk dicatat, bahwa tanah yang digunakan untuk membangun gedung ini sebelumnya terlibat dalam sengketa, namun pada November 2020, melalui eksekusi pengosongan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 13/Eks/2010/PN Jbi tertanggal 6 November 2020, tanah tersebut akhirnya sah menjadi milik Pemkot Jambi.

Husni, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi, telah menyatakan di beberapa sumber media bahwa aset gedung tersebut masih tercatat sebagai milik Pemkot Jambi dan belum diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian pencurian ini kepada Polda Jambi, yang kemudian diteruskan kepada Polresta Jambi.

Pernyataan ini penting untuk dipahami dalam konteks pengelolaan aset Pemkot Jambi yang belum diserahkan sepenuhnya kepada pihak Bank 9 Jambi. Achsien Antony, Pemimpin Kantor Bank 9 Jambi Cabang Sutomo, menegaskan bahwa pihak bank tidak terlibat dalam proses pembangunan gedung dan belum memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan maupun pengamanan gedung tersebut. “Gedung ini masih menjadi aset Pemda.

Namun, meskipun status kepemilikan masih dalam tahap transisi, peristiwa pencurian dan kerusakan ini seharusnya menjadi refleksi serius bagi Pemkot Jambi.
Yang perlu kita ingat ,permasalahan tanah ini hingga pembangunan BANK 9 Jambi di Era kepemimpinan Syarif Fasha yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI. Pencurian yang terjadi di gedung yang baru saja selesai dibangun ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan perlindungan terhadap aset daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Sebagai Ketua PROJAMIN (Profesional Jaringan Mitra Negara) DPW Provinsi Jambi, saya menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan dan pengawasan aset daerah. Ke depannya, tidak hanya dibutuhkan penguatan sistem keamanan, tetapi juga transparansi dalam proses serah terima aset kepada pihak yang berwenang, agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, evaluasi terhadap kelemahan dalam pemeliharaan gedung yang seharusnya sudah diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab perlu segera dilakukan untuk menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan aset negara di Kota Jambi.

Jambi, sebagai kota yang terus berkembang, harus mampu menjaga aset-asetnya dengan lebih profesional dan transparan agar tidak menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Kota Jambi harus memprioritaskan tindakan tegas terhadap pelaku dan memastikan bahwa kejadian ini tidak merugikan masyarakat lebih jauh.
Tetap lah berada di barisan besar perjuangan kepentingan Rakyat dan Bangsa Indonesia.
Tutup ketua PROJAMIN JAMBI.

Red

NUSANTARAJAMBI.NEWS| JAMBI – Melalui surat dengan Nomor : 12/LP-LPKNI/Xl/2024 itu, Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) menilai bahwa dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan bertentangan dengan Instruksi Gubernur Jambi Nomor : 1/INGUB/DISHUB/2024 tentang pengaturan lalu lintas.

Dimana beberapa ruas atau titik jalan dari beberapa mulut tambang dilarang melintas menuju pelabuhan Talang Duku dan Niaso. Dugaan pelanggaran ini mencuat ketika LPKNI melakukan pemantauan di beberapa ruas jalan yang dilarang.

Benar saja, saat melakukan pemantauan, LPKNI mendapati masih ada kendaraan angkutan batubara yang membandel melintas pada ruas jalan yang dilarang dan tidak mematuhi aturan yang diberlakukan di Provinsi Jambi.

“Menurut kami hal ini sangat bertentangan dengan berita acara forkopimda, INGUB dan surat penegasan Gubernur, dimana sangat jelas dilarang keras untuk angkutan batubara melintas pada jalur jalan yang telah disepakati tidak boleh dilalui angkutan batubara” kata Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Kurniadi Hidayat, Sabtu (25/01/2025)

Ketum LPKNI itu juga menyebut bahwa berdasarkan pemberitaan media yang ada di Provinsi Jambi menyebutkan bahwa Gubernur Jambi Al Haris menyatakan Pemerintahannya tidak ada satupun mengeluarkan surat yang mengizinkan untuk kendaraan angkutan batubara melintas menggunakan jalan umum pada titik yang telah dilarang.

“Gubernur Jambi juga menyatakan sampai dengan jalan khusus selesai pemerintah tidak akan mengizinkan angkutan batubara melintas di jalan yang telah dilarang dilintasi, jika ada itu dianggap liar dan Pemerintah Jambi meminta pada pihak keamanan untuk ditertibkan karena tidak ada satupun surat yang mengizinkan untuk beroperasi di jalan yang telah dilarang dilintasi ” ucapnya.

Disamping itu, LPKNI juga menduga angkutan yang masih berani melanggar sepertinya telah ada koordinasi atau sering juga di sebut TK (Tambang Kordinasi) yang diduga melibatkan oknum-oknum tertentu untuk melancarkan aktivitas angkutan batubara yang jelas-jelas melakukan pelanggaran.

“Kami meminta kepada Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, untuk angkutan batubara yang masih melanggar agar dapat ditertibkan dan oknum-oknum yang terlibat ditindak atas pelanggaran tersebut, karena diduga sudah terstruktur dan masif” ucap Kurniadi Hidayat.

LPKNI juga menyoroti soal pembentukan Satgaswasgakkum di Kabupaten atau Kota dan pos pantau hingga pengawasan yang berada di jalur pengangkutan batubara pada berita acara hasil rapat rekayasa lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi pada 19 Februari 2024 lalu.

“Kalau adapun kebijakan di daerah harus terpenuhi terlebih dahulu ketentuan dan syarat-syaratnya agar lebih tertib, ini semua amburadul, seperti pos pantau, Satgaswasgakkum di daerah dan setiap perusahaan pertambangan wajib menyediakan timbangan” tuturnya.

“Jangan yang membuat aturan justru yang melanggar aturan, bubarkan saja satgaswasgakkum itu, nggak ada fungsinya itu” timpal Kurniadi Hidayat.

Sementara itu, Kurniadi Hidayat menyebut surat yang dilayangkan oleh LPKNI telah direspon oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bahkan dia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Propam Polda Jambi terkait persoalan tersebut.

Namun, dirinya tidak berkomentar banyak mengenai hal tersebut. ” Iya, sudah komunikasi dengan Propam Polda Jambi” singkatnya.

(**)

NusantaraJambi.News.com | JAMBI – Terkait kasus yang menimpa Pery monjuli yang di laporkan oleh Arfan Romadeni mengenai penggelapan uang untuk
kepengurusan proyek di Universitas Jambi (UNJA) telah masuk tahap keterangan saksi
Kamis,05 September 2024 ruang sidang Tirta pengadilan negri Jambi Jam 10,,,dengan jelas bahwa saksi pelapor menjelaskan pada hakim  ketika hakim menanyakan proses pemberian uang kepada terdakwa melalui mekanisme kerjasama dan terdakwa Pery menyerahkan satu buah sertifikat tanah milik terdakwa sebagai jaminan,,,

lalu Hakim menanyakan kenapa saksi pelapor mengembalikan Sertifikat  tanah tersebut,,

dengan tegas saksi pelapor mengatakan bahwa terdakwa selalu merespon setiap kali ditelpon dan selalu bersedia diajak bertemu karna saksi pelapor menilai bahwa terdakwa masih baik di nilai oleh pelapor…

Randi (Ketua ProJamin provinsi Jambi) sangat menyayangkan atas laporan Saksi pelapor yang telah melaporkan Terdakwa Pery monjuli,,di dalam dunia kontraktor untuk mendapatkan  suatu proyek  membutuhkan biaya kepengurusan itu sudah jadi Rahasia umum ya untuk biaya entertainkan juga tegasnya

“mungkin saksi pelapor ini Kontraktor yang tidak sabar alias kontraktor untul-untul”,tutupnya Randi

NusantaraJmbi.News.com | –Jakarta, 19 Januari 2025 – Randy, Ketua PROJAMIN (Profesional Jaringan Mitra Negara) DPW Provinsi Jambi, kembali menegaskan sikap tegasnya terkait adanya kelompok yang disebut ‘9 Naga’ yang berusaha membangun “negara di dalam negara.” Menurut Randy, kelompok ini yang mengatasnamakan diri sebagai ‘Aguan/Agung Sedayu 9 Naga’, telah melakukan upaya yang merongrong kedaulatan Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan di Jambi, Randy menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang sah dan berdaulat, dengan lambang negara Garuda Pancasila sebagai simbol persatuan dan kebanggaan nasional. “Indonesia adalah negara yang tercatat dalam sejarah dunia, dengan lambang Garuda yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan persatuan. Oleh karena itu, kami menolak keras adanya kelompok yang mencoba menguasai Indonesia ,” ujarnya dengan tegas.

Randy juga mengkritik keras upaya pembangunan proyek yang disebut Proyek PIK 2 yang diduga terkait dengan kelompok tersebut. Menurutnya, proyek ini harus mengikuti aturan yang ada di negara Indonesia, bukan mengikuti agenda yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. “Proyek PIK 2 seharusnya dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,Randi terus mengingatkan bahwa Bangsa kita berlambang Garuda Pancasila, bukan negara fiktif yang berlambang naga,” tambah Randy.

Lebih lanjut, Randy mengingatkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang jelas dan lembaga-lembaga yang sah untuk mengatur dan mengawasi semua proyek yang ada di dalam negeri. Tidak ada ruang untuk kelompok atau individu yang mencoba membangun entitas lain yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai putra bangsa Indonesia, Randy mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan menjaga kedaulatan negara, serta memastikan bahwa Indonesia tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. “Mari kita jaga Indonesia, negara kita tercinta, yang berlambang Garuda, bukan berlambang naga,” pungkas Randy dengan penuh keyakinan.

Penolakan terhadap kelompok yang disebut ‘Aguan/Agung Sedayu 9 Naga’ ini tentunya menjadi peringatan keras bagi semua pihak agar tidak ada yang mencoba merongrong kedaulatan negara. Dengan tekad yang kuat, Randy dan PROJAMIN berkomitmen untuk terus memperjuangkan Indonesia sebagai negara yang bebas dari ancaman separatisme dan tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat.

Red

NUSANTARAJAMBI.News.com | Jambi – Ketua PROJAMIN (PROFISIONAL JARINGAN MITRA NEGARA) yang akrab di sapa Rendy menyampaikan bahwa,Kepemimpinan seorang kepala daerah memegang peranan penting dalam mengatur dan memajukan daerahnya. Namun, tidak jarang dalam perjalanan pemerintahan, muncul berbagai persoalan yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi pemerintah. Salah satunya adalah masalah korupsi yang kerap kali mencoreng citra dan merugikan masyarakat. Di Provinsi Jambi, selama masa kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha, beberapa isu besar terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan muncul ke permukaan, yang perlu dituntaskan secara tuntas oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

1. Ribuan Izin Bermasalah yang Tak Terbendung

Salah satu masalah yang mencuat selama kepemimpinan Syarif Fasha adalah ribuan izin yang dikeluarkan tanpa memperhatikan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak dari izin yang diterbitkan ini diduga bermasalah, baik dari sisi kelayakan, kewajaran, hingga dugaan adanya praktik transaksi yang tidak transparan. Izin yang disalahgunakan ini dapat menciptakan kerugian besar bagi daerah, serta merugikan kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2. Proyek Gas yang Mangkrak dan Tak Terlaksana

Proyek-proyek besar yang seharusnya membawa kemajuan bagi kota Jambi, seperti proyek gas yang mangkrak, menjadi bukti lainnya dari ketidakberesan dalam pengelolaan sumber daya. Proyek-proyek ini gagal diselesaikan dengan baik, meski anggaran yang besar sudah disiapkan. Keterlambatan dan pembengkakan biaya yang terjadi menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas pengelolaan dana publik. Proyek yang terhenti tanpa alasan jelas ini mengisyaratkan adanya indikasi penyelewengan yang perlu diselidiki lebih lanjut.

3. Praktik Mark-up yang Merugikan Keuangan Daerah

Selain itu, praktik mark-up dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam pemerintahan juga semakin mencuat. Mark-up harga ini tidak hanya merugikan anggaran daerah, tetapi juga mengurangi manfaat yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Peningkatan harga yang tidak wajar dalam proyek-proyek pemerintah menyebabkan pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya, yang jelas berdampak pada kualitas proyek dan pelayanan publik.

4. Penghancuran Gedung Graha Lansia: Penghinaan terhadap Kepedulian Sosial

Salah satu peristiwa yang menyentuh rasa kemanusiaan adalah penghancuran Gedung Graha Lansia yang semula diperuntukkan bagi fasilitas pelayanan sosial untuk para lansia. Gedung yang telah dibangun dengan dana yang tidak sedikit dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan justru dihancurkan tanpa pertimbangan yang layak dan tanpa prosedur yang benar.
Tindakan ini, selain merugikan segmen masyarakat yang rentan, juga menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan sosial yang mendasar. Penghancuran fasilitas publik seperti ini mencerminkan ketidakpedulian yang seharusnya tidak terjadi dalam pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Randi pun menekankan,dengan latar belakang permasalahan-permasalahan tersebut, sangat penting bagi pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di era kepemimpinan Fasha harus diselidiki secara menyeluruh dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada keseriusan dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan merusak pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari masyarakat dan wartawan, kami mendesak agar pemerintah membuka tabir korupsi yang selama ini tertutup rapat. Proses hukum yang transparan, adil, dan tanpa pandang bulu harus segera dimulai. Ini bukan hanya tentang membersihkan nama baik pemerintah, tetapi juga memastikan agar ke depannya, pembangunan daerah dapat dilakukan dengan integritas, transparansi, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Agar Jambi dapat benar-benar berkembang dan maju, kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan proyek yang dijalankan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari praktik korupsi. Tindakan tegas terhadap masalah ini akan menjadi langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan memastikan kesejahteraan yang lebih baik untuk seluruh warga Jambi.

“Mari Bersama-sama Kita Menuntut Keadilan dan Pembongkaran Kasus Korupsi yang Ada!
Tutup Randi Ketua PROJAMIN

Red

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Masa jabatan
2021–2026
Sebelum
Pendahulu
Rosan Roeslani
Pengganti
Petahana
Sebelum


Informasi pribadi Lahir
Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat
16 Maret 1970 (umur 54)
Jakarta, Indonesia
Anak
3
Orang tua
H.M.N. Rasjid (Purnawirawan TNI AD)
Hj. Suniawati
Pendidikan
Pepperdine University
University of Southern California

Pekerjaan

Pengusaha Dikenal karena
Direktur Utama PT Indika Energy Tbk.
Komisaris PT Kideco Jaya Agung[2]
Komisaris PT Grab Teknologi Indonesia
Mantan Komisaris PT Net Mediatama Televisi (NET.)
Komisaris Utama PT Petrosea Tbk.
Mantan Komisaris PT Global Informasi Bermutu (GTV)
Komisaris PT MNI Publishing
Situs web
https://arsjadrasjid.com

Kadin Indonesia

Organisasi pengusaha Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Kadin Indonesia merupakan wadah bagi seluruh pengusaha Indonesia, baik di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta.

Peran Kadin Indonesia

Kadin Indonesia berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan perekonomian bangsa yang berdaya saing tinggi. Kadin Indonesia menyediakan layanan advokasi kebijakan, informasi bisnis, pendidikan dan pelatihan keterampilan, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan lainnya.

Anggota Kadin Indonesia
Anggota Kadin Indonesia terdiri dari pengusaha Indonesia, baik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum.