Nusantara Jambi.News.com

Nusantara Jambi.News | JAMBI — Persoalan penanganan kredit macet di PT Nusantara Sakti Finance (NSC Finance) Cabang Jambi memasuki babak baru. Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) mencatat lonjakan pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan dalam sepekan terakhir.

Tidak sekadar berkonsultasi, eskalasi persoalan ini kini telah resmi dibawa ke ranah penegakan hukum di Polresta Jambi.
Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerima rentetan aduan dari para debitur yang menghadapi masalah penarikan atau penahanan kendaraan bermotor terkait tunggakan pembiayaan.

“Dalam sepekan sudah 5 orang yang melapor, tapi baru 3 orang yang memberikan Surat Kuasa ke LPKNI dan telah resmi dilaporkan ke Polresta Jambi,” ungkap Kurniadi Hidayat saat dikonfirmasi, Rabu (28/10).

LPKNI Ingatkan Konsumen Waspada Tindakan Sepihak
Lonjakan pengaduan ini bermula dari maraknya keresahan masyarakat terhadap prosedur penanganan kredit macet yang dinilai kerap mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Melalui imbauan resminya, LPKNI meminta masyarakat, khususnya para debitur NSC Finance Jambi, agar tidak bersikap gegabah atau panik saat memenuhi panggilan maupun menghadapi tekanan dari pihak penagih (debt collector).

Debitur diimbau untuk selalu memeriksa kembali keabsahan dokumen, isi perjanjian pembiayaan awal (fiduciary), serta surat pemberitahuan resmi sebelum menyerahkan kendaraan atau menandatangani dokumen penyelesaian apa pun di luar prosedur hukum.

“Persoalan kredit macet tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk mengabaikan hak-hak konsumen. Setiap permasalahan harus diselesaikan secara terbuka, profesional, dan berdasarkan bukti hukum, bukan melalui tekanan atau tindakan sepihak di lapangan,” tegas perwakilan LPKNI.

Keseimbangan Hak Debitur dan Prosedur Hukum

LPKNI menegaskan bahwa imbauan dan langkah hukum yang ditempuh bukan berarti melegalkan debitur untuk menghindari kewajiban kredit. Namun, mekanisme penagihan dan eksekusi jaminan fidusia wajib mematuhi koridor hukum yang berlaku, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat mutlak pembuktian wanprestasi dan penetapan Pengadilan Negeri sebelum eksekusi kendaraan dilakukan.

Dengan masuknya laporan resmi ke Polresta Jambi terhadap penanganan di NSC Finance Jambi, LPKNI berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur dalam penarikan atau penahanan unit kendaraan milik konsumen.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya memburu konfirmasi dan klarifikasi resmi dari manajemen operasional NSC Finance Jambi guna berimbang (cover both sides), terkait standar operasional prosedur (SOP) penanganan kredit macet serta tanggapan atas laporan yang telah masuk di Polresta Jambi.

Nusantara Jambi.News.com | JAKARTA — Upaya hukum banding yang diajukan oleh ahli waris almarhum Satya Nur terkait gugatan hak jaminan sosial terhadap BPJS Ketenagakerjaan membentur dinding birokrasi. Hingga Selasa (30/9/2026), Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta belum juga menerbitkan nomor registrasi perkara, meskipun berkas perkara telah resmi dikirim dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sejak 27 Agustus 2026 lalu.
Keterlambatan yang telah melampaui 32 hari ini ,dinilai melanggar hukum acara dan mencederai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Kronologi Dokumen dan Prosedur yang Sah.
Sengketa perdata ini bermula pada tingkat pertama di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 278/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Sel. Gugatan tersebut dilayangkan atas dugaan kelalaian verifikasi materiel oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam proses pencairan Hak Jaminan Hari Tua (JHT) milik almarhum Satya Nur kepada ahli waris sah.
Setelah putusan tingkat pertama dibacakan secara terbuka pada 5 Agustus 2026, pihak ahli waris langsung menempuh upaya hukum banding. Seluruh tahapan formal telah dipenuhi secara tertib melalui sistem e-Court:
11 Agustus 2026: Pendaftaran permohonan banding secara elektronik (sah).
19 Agustus 2026: Pengunggahan dan verifikasi Memori Banding.
26 Agustus 2026: Penyelesaian Kontra Memori Banding serta proses pemeriksaan berkas (inzage).
27 Agustus 2026: Pengiriman seluruh berkas perkara ke PT DKI Jakarta dengan nomor surat pengiriman resmi PN.Jkt.Sel-09032026XPE.
Pelanggaran Jangka Waktu Hukum Acara
ERMAWATI, selaku ahli waris sekaligus kuasa insidentil para Pembanding, menegaskan bahwa mandeknya proses registrasi ini bukan sekadar kelalaian administrasi biasa, melainkan pelanggaran terhadap hak konstitusional para ahli waris.
“Kami sudah melampaui seluruh prosedur hukum secara patuh dan tepat waktu. Namun, sudah 32 hari sejak berkas dikirim, kami belum menerima nomor registrasi perkara banding. Akibatnya, kami tidak dapat memantau perkembangan perkara secara real-time dan ruang untuk mengajukan dokumen tanggapan tambahan menjadi tertutup,” ujar ERMAWATI dalam keterangan resminya, Selasa (30/9/2026).
Berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku—khususnya Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan—pengadilan tingkat banding wajib segera mendaftarkan dan memberi nomor registrasi perkara dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak berkas diterima. Keterlambatan PT DKI Jakarta yang mencapai lebih dari dua kali lipat batas maksimal undang-undang ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Desakan Resmi ke Pengadilan Tinggi
Merespons penundaan berlarut (undue delay) ini, pihak kuasa insidentil ahli waris telah melayangkan surat permohonan resmi kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ada empat poin tuntutan utama yang diajukan:
Penerbitan Segera: Meminta PT DKI Jakarta segera menetapkan dan memberitahukan nomor registrasi perkara banding.
Klarifikasi Status: Meminta konfirmasi tertulis mengenai kelengkapan formal dan status penerimaan berkas.
Kepastian Jadwal: Meminta transparansi jadwal penunjukan Majelis Hakim (PMH) dan linimasa persidangan.                                                                                            “Kami hanya menuntut hak formil kami berjalan sesuai koridor hukum acara. Pembuktian substantif sudah lengkap dan diuji. Jangan sampai cacat administrasi dari pihak pengadilan justru merugikan pencari keadilan yang telah bertahun-tahun memperjuangkan haknya,” tegas ERMAWATI.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi tertulis mengenai alasan keterlambatan penerbitan nomor registrasi perkara tersebut.                                                                            Penulis:ERMAWATI.                            
Email: ermawatihannyastrid@gmail.com

Nusantara Jambi.News | JAMBI–Praktik dugaan mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di wilayah hukum Polres Muaro Jambi kembali mencuat ke permukaan dengan skala yang mencengangkan. Aktivitas yang disinyalir merugikan negara dalam jumlah fantastis ini, kini tertuju pada PT. MSE milik Sirait yang diduga kuat beroperasi secara sistematis  di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi.

Pada Senin (08/07/2026), tim awak media mendapati pemandangan yang mengabaikan hukum. Sebanyak 10 unit mobil tangki berwarna biru-putih berlogo PT. MSE terpantau keluar-masuk sebuah fasilitas bunker darat. Modus operandi yang dijalankan tergolong rapi namun kasat mata: BBM yang diduga ilegal dipindahkan secara estafet dari mobil tangki langsung ke sebuah kapal tugboat dengan tanda pengenal “LL” yang tengah bersandar.

Dengan asumsi kapasitas muatan mencapai 10 ton per tangki, diperkirakan sekitar 100 ton BBM ilegal telah “dilarikan” ke kapal tersebut dalam kurun waktu 20 jam. Aktivitas ini seolah berjalan tanpa hambatan, memicu spekulasi kuat adanya pembiaran oleh oknum aparat penegak hukum (APH).

Munculnya dugaan pembiaran ini meninggalkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Ketika tim media memberikan informasi akurat beserta titik lokasi (shareloc) kepada pihak Satres Tipidter Polres Muaro Jambi, respon yang diterima justru berakhir antiklimaks. Meski sempat berjanji akan segera turun ke lokasi, hingga seluruh rangkaian kegiatan ilegal th tersebut selesai, tak satu pun aparat yang menampakkan diri.

Apakah respon tersebut sekadar formalitas, atau ada pengaruh jaringan mafia yang telah mengkontaminasi integritas instansi

Kini, sorotan publik tertuju pada Kapolres Muaro Jambi yang baru, AKBP Bayu Noormansyah, S.H., S.I.K.Masyarakat menaruh harapan besar agar beliau dapat melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Audit dan pemeriksaan terhadap jajaran yang diduga terlibat dalam “permainan” ini menjadi langkah krusial untuk mengembalikan marwah kepolisian di wilayah hukum Muaro Jambi.

Selain mendesak Kapolres, publik juga memohon kepada Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, untuk turun tangan langsung. Ketegasan seorang pimpinan Polri sangat dinantikan untuk membersihkan Jambi dari praktik BBM ilegal  yang merugikan negara, berdasarkan UUD SKK Migas Putusan MK No.36/PUU-X/2012 memandatkan pengelolaan migas dilakukan oleh negara atau melalui badan usaha yang dibentuk negara sebagaimana Pasal 33 UUD RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang ketentuan pasalnya telah banyak diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bagi oknum yang melakukan penyalahgunaan, penimbunan, atau pengangkutan ilegal BBM bersubsidi, dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku tindak pidana ini terancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Masyarakat kini menunggu bukti nyata dan keberanian dari jajaran kepolisian untuk menindak tegas PT. MSE tanpa pandang bulu. Integritas institusi Polri sedang diuji; apakah hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau justru benar-benar ditegakkan untuk memberikan efek jera bagi para pemain hitam yang selama ini merasa kebal hukum.

Penegakan hukum bukanlah sekadar menjalankan prosedur, melainkan tentang menjaga kepercayaan publik. Kami percaya bahwa institusi Polri memiliki komitmen kuat untuk terus berbenah dan bersih dari oknum-oknum yang mencederai amanah rakyat. Langkah nyata dan keberanian untuk menindak tegas praktik mafia BBM ilegal di Muaro Jambi tidak hanya akan menyelamatkan aset negara, tetapi juga akan memulihkan kembali rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat. Publik menunggu tindakan tegas yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas(**)

NusantaraJambi.news | TEBO-Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Dusun Lubuk Punggur, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, kembali menjadi sorotan publik. Sabtu (14/6/2026), tim investigasi menerima laporan dari warga terkait adanya aktivitas penambangan tanah yang diduga tidak mengantongi izin resmi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, aktivitas galian C tersebut diduga milik seseorang bernama Rian, warga Dusun Lubuk Punggur. Menurut warga, kegiatan pengambilan tanah itu sudah berlangsung cukup lama, bahkan disebut telah beroperasi selama bertahun-tahun.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim investigasi turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemantauan. Hasilnya, ditemukan satu unit alat berat jenis excavator yang sedang beroperasi serta sejumlah dump truck yang keluar masuk mengangkut material tanah dan batu menuju lokasi pemesan.

“Sudah lama beroperasi. Setiap hari ada mobil keluar masuk mengangkut tanah. Kalau memang legal, kenapa tidak ada papan informasi atau identitas perusahaan di lokasi?” ungkap seorang warga.

Warga juga menjelaskan bahwa material dari lokasi tersebut terdiri dari dua jenis tanah yang biasa digunakan untuk kebutuhan pondasi bangunan, ruko hingga penimbunan jalan. Harga jual material disebut bervariasi, mulai dari Rp350 ribu hingga Rp600 ribu per mobil tergantung jenis dan kebutuhan konsumen.

Aktivitas yang berlangsung secara terbuka tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, hingga kini tidak terlihat adanya papan informasi perizinan maupun identitas badan usaha yang menjadi pengelola lokasi galian.

Apabila benar beroperasi tanpa izin resmi dan tanpa badan hukum seperti CV atau PT, maka aktivitas tersebut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan di sektor pertambangan mineral dan batuan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setiap kegiatan penambangan batuan atau yang dahulu dikenal sebagai galian C wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Bagi pihak yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun serta denda paling banyak Rp100 miliar sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Minerba.

Selain itu, apabila dalam prosesnya ditemukan adanya pemalsuan dokumen, keterangan palsu, atau perbuatan lain yang mengandung unsur pidana umum, maka pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku sesuai hasil penyelidikan dan pembuktian aparat penegak hukum.

Menyikapi temuan tersebut, masyarakat meminta Kapolsek Tengah Ilir dan Kapolres Tebo segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh. Warga juga mendesak aparat untuk menyita alat berat excavator serta kendaraan pengangkut yang digunakan apabila terbukti menjadi sarana aktivitas pertambangan tanpa izin.

“Kami berharap aparat tidak tutup mata. Jika memang ilegal, alat berat dan kendaraan yang digunakan harus diamankan agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas,” tegas warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola yang disebut-sebut bernama Rian belum memberikan keterangan resmi terkait legalitas aktivitas galian C yang dimaksud. Tim investigasi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Red

NusantaraJambi.news | KOTA JAMBI– Dugaan ‘aroma mar up/korupsi  pembangunan/perbaikan lantai drainase di RT.32 kel.tambak sari kec.jambi selatan kota jambi dalam program kampung Bahagia kota jambi tahun anggaran 2026 yang mana pembangunan lantai drainase di RT.32 yang di kelola oleh pokja melalu anggaran program dana 100/RT, di duga kuat oknum-oknum pokja mar’up/korupsi dana RT32 dalam progam kampung bahagia. Jum’at 12/06/2026

Randy Ketua DPW Provinsi jambi Profesional Jaringan Mitra Negara (PROJAMIN) menduga kuat pembangunan/perbaikan lantai drainase di RT.32 yang di kelola oleh pokja melalu dana  ketua RT.32 Nofriyadi yang mana ketus RT.32 tersebut mendapat kan progam dari walikota jambi dalam progam 100/RT untuk membangun infrastruktur DLL buat kepentingan dan kebutuhan warga masyarakat di setiap RT. Se’kota jambi yang mana program walikota jambi Dr dr. H. Maulana.mkm di peruntukan untuk warga kota jambi dengan progam kota Jambi Bahagia.

“Menurut nofriyadi ketua RT.32 kel.Tambak Sari Kec.Jambi Selatan kota jambi menyebut bawasannya pembangunan/perbaikan lantai drainase di RT.32 tersebut di kelola oleh pokja melalu anggaran progam 100/RT dalam progam kampung Bahagia 2026 yang mana dana progam RT itu cuman dia terima sebesar 65jtan dari pokja berdasar kan KK setiap RT nya RT.32 nofriyadi menyebutkan dia mendapat anggaran kelas 2 dari pokja karena berdasarkan KK/warga’ucap nya melalu telfon kepada awak media

Bukan cuman perbaikan/pembangunan
drainase saja yang beliau dapat untuk kepentingan dan ke butuhan warga di RT nya tersebut beliau mendapat kan program 2 unit CCTV untuk setiap RT se’kota jambi denga memakai anggaran dana yang di terima RT.32 nofriyadi dari Pokja
yang mana pokja jambi di Berikan kepercayaan olek walikota jambi Dr.dr. H. MAULANA.MKM untuk mengelola anggaran dana 100jt/RT melalu program kampung bahagia kota jambi tahun 2026.

Dari hasil cek end ricek dan dari hasil investigasi di lapangan team menemukan dan menduga kuat pekerjaan pembangunan/perbaikan lantai drainase di RT.32 kel.tambak sari kec.jambi selatan kota jambi dengan anggaran sebesar Rp.12.824.000 yang mana ada dua pekerjaan perbaikan/pembangunan lantai drainase di RT.32 tersebut Telah di mar up oleh oknum Pokja dan di duga kuat RT.32 nofriyadi terlibat dan mengetahui hal tersebut.

1. Volume perbaikan lantai drainase di RT.32 dengan volume 7x.020×0.30.x0.10 M 6x.30×0.1M Jumlah dana Rp. 1.905.000 Rp.860.000 yang di duga kuat tidak sesuai fakta dan data di lapangan

2. Perbaikan Drainase RT.32.kel.Tambak Sari Kec.Jambi selatan Kota jambi volume 20x.0.30×0.40×0.10M dengan anggaran Rp.10.869.000 dengan total semua nya sebesar Rp.12.824.000 tidak sesuai fakta di lapangan yang mana menurut Randy Ketua  DPW PROJAMIN Provinsi jambi anggaran perbaikan lantai Drainase dan Perbaikan Drainase di wilayah RT.32 Nofriyadi selaku ketua RT 32 tersebut kuat diduga ada mar up anggaran oleh oknum pokja melalui anggaran program kampung Bahagia kota tahun 2026.

Ketua DPW PROJAMIN PROVINSI JAMBI
Meminta kepada walikota jambi Dr.dr. H Maulana.MKM untuk Menindak para oknum2 pokja yang bermain dengan anggaran progam unggulan 100jt/RT Yang mana dana tersebut diberikan kepada ketua RT se’kota jambi untuk membangun kampung Bahagia di kota jambi tahun anggaran 2026. Yang mana dana 100jt/RT untuk progam kampung Bahagia yang di kelola oleh pokja jambi. Bukan untuk di jadikan ajang mar’up/korupsi dana progam 100jt/RT itu untuk mencari ke untungan pribadi..

Red

Aktivitas pangkalan gas LPG 3 kilogram yang disebut milik Sandi di wilayah Simpang Rambutan, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuai sorotan tajam dari masyarakat.

Selain diduga belum mengantongi dokumen perizinan yang lengkap, asal-usul pasokan tabung gas subsidi yang diperjualbelikan juga menjadi tanda tanya besar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, tabung LPG 3 kilogram yang beredar diduga dipasok dari Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Gas subsidi tersebut disebut-sebut diangkut menggunakan mobil PS sebelum didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Masyarakat mempertanyakan legalitas usaha dan jalur distribusi LPG subsidi tersebut karena berpotensi melanggar ketentuan tata niaga dan pengawasan barang bersubsidi.

Warga mendesak pemerintah daerah, Pertamina, Dinas Perdagangan, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, sumber pasokan, dan mekanisme distribusi LPG yang beredar.

Apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap ketentuan distribusi dan niaga LPG subsidi, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola pangkalan yang disebut milik Sandi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak memiliki izin usaha maupun asal pasokan LPG 3 kilogram yang diperdagangkan.

# pertamina
# dinasperdagangan
# polrestanjabbarat

Red

Nusantarajambi.news | TANJAB BARAT – Aktivitas pangkalan gas LPG 3 kilogram yang disebut milik JEPPI R TAMBUNAN di wilayah Simpang Rambutan, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuai sorotan tajam dari masyarakat.

Selain diduga belum mengantongi dokumen perizinan yang lengkap, asal-usul pasokan tabung gas subsidi yang diperjualbelikan juga menjadi tanda tanya besar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, tabung LPG 3 kilogram yang beredar diduga dipasok dari Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Gas subsidi tersebut disebut-sebut diangkut menggunakan L-300 warna hitam sebelum didistribusikan ke sejumlah wilayah Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Masyarakat mempertanyakan legalitas usaha dan jalur distribusi LPG subsidi tersebut karena berpotensi melanggar ketentuan tata niaga dan pengawasan barang bersubsidi.

Warga mendesak pemerintah daerah, Pertamina, Dinas Perdagangan, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, sumber pasokan, dan mekanisme distribusi LPG yang beredar.

Apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap ketentuan distribusi dan niaga LPG subsidi, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola pangkalan yang disebut milik Sandi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak memiliki izin usaha maupun asal pasokan LPG 3 kilogram yang diperdagangkan.

# pertamina
# dinasperdagangan
#polrestanjabbarat

Red

NusantaraJambi.News.com | JAMBI – 109 jeriken dengan total kapasitas 4.000 liter atau sekitar 4 ton, disita Polresta Jambi dari 2 pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di Kota Jambi.

Selain 4 ton BBM subsidi jenis solar, polisi juga menyita satu unit mobil Hino Dutro warna hijau nomor polisi BH 8374 YU.

2 pelaku ditangkap Unit Tipidter Satreskrim Polresta Jambi di di kawasan Jalan Lingkar Timur, Kecamatan Jambi Timur pada Jumat (17/4/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Kedua pelaku yakni DES (41), warga Kecamatan Bangunrejo, sopir kendaraan berisi solar subsidi.

Dan pemilik BBM berinisial DL (43), warga Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi.

Pengungkapan penyalahgunaan BBM subsidi ini bermula saat menghentikan mobil Hino Dutro hijau dnegan nomor polisi BH 8374 YU karena mencurigakan.

Saat diperiksa ditemukan 109 jeriken berkapasitas 35 liter, sehingga total solar yang diamankan sekira 4.000 liter.

Keterangan polisi, solar subsidi ini diduga akan dijual ke pihak industri dengan harga non subsidi.

Dua pelaku lantas dibawa ke Polresta Jambi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Keduanya disangkakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  (Pasal 40 angka 9), mengatur sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar bagi penyalahguna pengangkutan/niaga BBM, gas bumi, atau olahan yang disubsidi pemerintah. (*)

Sumber berita dari tribun jambi

Nusantara Jambi.News | JAMBI–Peristiwa penusukan yang menewaskan seorang pria berinisial B di RT 10, Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, diduga berawal dari persoalan sepele antar anak-anak, Minggu (27/4/2026) malam.
Okta (18), anak korban, menuturkan kejadian bermula saat adiknya bermain di depan rumah pelaku.

Saat itu, seekor anjing menggonggong, lalu anak-anak yang berada di lokasi menyebut kata anjing.

“Diduga mamanya pelaku mengira adik kami menyebut anaknya anjing, jadi langsung marah dan mengejar adik kami,” ujar Okta saat diwawancara dilokasi kejadian.

Menurutnya, adiknya berlari dan bersembunyi di semak-semak karena ketakutan.

Peristiwa itu sempat disaksikan beberapa warga.
Masalah kemudian berlanjut saat ibu korban mencoba menanyakan kejadian tersebut kepada pihak pelaku. Namun situasi justru memanas.

Tak lama berselang, pelaku disebut datang bersama keluarganya dengan membawa senjata tajam.

Dikutip dari media Tribun Jambi

Nusantarajambi.news | Jambi – Organisasi kemasyarakatan Macan Asia Indonesia melaksanakan penyerahan mandat kepada Pery Monjuli sebagai penerima mandat untuk wilayah Provinsi Jambi. Penyerahan mandat ini menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur organisasi serta meningkatkan peran aktif di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan mandat tersebut, Pery  Monjuli akan didukung oleh sejumlah tokoh, di antaranya Dr. Ade Oktarino, Agustin, Selamat Riyadi, dan Muhammad Satria, SH, yang turut berperan dalam pengembangan organisasi di daerah.

Pery mengungkapkan Penyerahan mandat ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas jaringan organisasi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen Macan Asia Indonesia dalam menjalankan fungsi sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, organisasi ini juga menegaskan perannya sebagai salah satu upaya dalam melakukan mengawal dan pengawasan terhadap program kerja Presiden Prabowo, guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat Sabtu (25/04/2026).

Ke depan, kegiatan ini akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan organisasi, khususnya di Provinsi Jambi, dengan fokus pada pengawalan program-program pemerintah agar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tegas Pery.
(PM Red)