Bupati Batanghari, Diminta Cepat Tindaklanjutin Temuan BPK, Tentang Keuangan Pemkab Batanghari

Nusantara Jambi News-Kota Jambi – BATANGHARI – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief segera diminta Tindaklanjut temuan atau rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi atas pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Batanghari di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tahun Anggaran (TA) 2020.

Dimana, Tindaklanjut rekomendasi ini, berdasarkan rencana aksi (Action Plan) Tindak Lanjut atas pemeriksaan laporan keuangan nomor 15. B/ LHP/ XVIII. JMB/ 5/ 2021, tertanggal 7 Mei 2021 BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Seperti dalam temuan pemeriksaan penyusunan laporan keuangan, penganggaran pendapatan pada Pemkab Batanghari tidak berdasarkan perkiraan terukur yang dapat dicapai dan tidak berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

Dalam LHP, pada pengelolaan pendapatan pajak daerah pada Bakeuda belum sesuai ketentuan dan pengelolaan piutang PBB-P2 tidak tertib.

Nah, pada kolom rekomendasi pertama, BPK merekomendasikan Bupati Batanghari agar memerintahkan Kepala Bakeuda melakukan penelusuran atas validasi data penetapan PBB-P2 pada aplikasi Vtax, melakukan perbaikan dan pengujian ulang berdasarkan hasil penelusuran tersebut pada aplikasi Vtax.

Mengenakan PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan kompensasi untuk penetapan pajak tahun berikutnya atas ketetapan pajak yang melebihi ketentuan yang berlaku dan disini, diduga negara dirugikan sebesar puluhan juta rupiah.

Pada rekomendasi BPK yang kedua pada Bakeuda adalah pertanggungjawaban belanja bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan. BPK juga merekomendasikan kepada Bupati Batanghari agar memerintahkan kepala Bakeuda, lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pengeluaran belanja bantuan sosial serta memproses kelebihan pembayaran bansos kematian bagi masyarakat miskin, lebih kurang sekitar Rp200 juta.

Pada rekomendasi BPK ketiga, rekomendasi BPK pada pengelolaan gaji pada Bakeuda tidak memadai dan BPK juga merekomendasikan kepada Bupati Batanghari agar memerintah Kepala Bakeuda menyusun SOP yang mengatur mekanisme pemeriksaan data PNS secara berkala, verifikasi dokumen pendukung data pegawai dan pemutakhiran data PNS Pemkab Batanghari serta menetapkan dan memproses kelebihan pembayaran tunjangan suami/istri dan anak yang terutang atas masing-masing pegawai bersangkutan.

Pada rekomendasi BPK keempat, merekomendasikan tentang pembayaran insentif biaya pemungutan PBB sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan pada Bakeuda sesuai ketentuan sebesar puluhan juta rupiah dan BPK merekomendasikan Bupati Batanghari memerintah Kepala Bakeuda untuk memperoses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bahkan, BPK juga memerintahkan Bupati Batanghari melalui Bakeuda agar dapat mengawasi pengelolaan dan penggunaan rekening pada perangkat daerah secara berkala. Bersama Kepala perangkat daerah terkait untuk memverifikasi rekening yang digunakan serta mengusulkan kepada Bupati Batanghari untuk menetapkan dan memverifikasi rekening yang tidak digunakan lagi serta menutupnya dan menyetor saldo rekening yang telah ditutup ke kas daerah.

Disamping itu, terkait dengan LHP BPK Perwakilan Jambi ini meminta kepada Bupati Batanghari segera merekomendasikan kepada Kepala Bakeuda mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara selama 60 hari, sejak LHP tersebut diterima.

Perlu diketahui, selain Bakeuda, beberapa instansi lain pun ikut menjadi temuan BPK, seperti TAPD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, Kantor Camat Mersam, BPBD, RSUD Hamba Muara Bulian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Puskesmas, Kecamatan dan instansi lainnya.

Sementara itu, hingga berita ini disiarkan dan waktu libur akhir pekan, Bupati Batanghari, Kepala Bakeuda belum berhasil untuk diminta keterangan atas LHP BPK Perwakilan Jambi ini tersebut Jelasnya.

(Randy)

Serdadu Eks Trimatra Nusantara Wilayah Provinsi Jambi Penuhi Panggilan Pertiwi Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Negeri

Nusantara Jambi News – Kota Jambi – Minggu ( 4/7/2021) -Berjiwa Korsa, mantan TNI yang tergabung dalam Yayasan Serdadu Eks Trimatra Nusantara Pimpinan Ruslan Buton Panglima Tertinggi Serdadu Eks Trimatra Nusantara, akan menggema di Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi.

Yalpahri sebagi Pimpinan tertinggi Serdadu Eks Trimatra Nusantara Wilayah Provinsi Jambi, merasa terpanggil sebagi anak Pertiwi cinta kepada NKRI ikut berperan serta dalam membangun Negeri, membantu mensejahterakan rakyat Provinsi Jambi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sesuai sila ke lima Pancasila.

Kekompakan anggota Serdadu Eks Trimatra Nusantara Provinsi Jambi, adalah bentuk semangat seorang Prajurit Sejati dan siap melaksanakan perintah serta menjalankan tugas yang di emban, sesuai sumpah Prajurit yang telah menjiwa pada sanubari Serdadu Eks Trimatra Nusantara.

Dengan semangat Korsa inilah, Yalpahri akan berusaha memberikan wujud kesejahteraan bagi anggota Serdadu Eks Trimatra Nusantara khususnya dan masyarakat Jambi umumnya.

” Tetap semangat, Negeri Pertiwi membutuhkan kita, masih banyak rakyat yang butuh kesejahteraan melepaskan diri dari bentuk penindasan yang terjadi di Negeri ini. Maka dari itu, bersama Serdadu Eks Trimatra Nusantara kita wujudkan semua menjadi benar – benar sesuai butir dari Pancasila ” tegas Yalpahri.

Dengan sistem gerilya, mengumpulkan informasi, apa saja yang menjadi persoalan dikalangan masyarakat segera akan diselesaikan dengan cara seksama dan berdasarkan hukum yang berlaku.

” Apapun persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat dan dengan cara seksama serta menurut aturan hukum yang berlaku, akan kita selesaikan dengan sesegera mungkin ” tutup Yalpahri.

{ Randy }

Hadiri HUT BHAYANGKARA ke-75 Tahun 2021, Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista Pererat Sinergitas TNI-Polri di Wilayah Perbatasan RI-PNG

Nusantara Jambi News-Kota Jambi-KEEROM, – Dalam rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-75 Tahun Polri, Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista Pos Kout Arsotami mengahadiri undangan dan turut memeriahkan acara syukuran HUT Bhayangkara dan Upacara Kenaikan Pangkat Personel Polri Periode 1 Juli 2021 di Polres Keerom, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis, (01/07/2021).Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista Letkol Inf Ade Pribadi Siregar, S.E., M.Si., dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Keerom, Papua. Jumat, (02/07/2021). Dansatgas mengungkapkan pelaksanaan kegiatan syukuran tersebut pada intinya adalah merupakan wujud dari sejarah perjalanan panjang dalam pengabdian yang telah dilaksanakan Polri dalam bertugas untuk Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu kedepan semoga Polri semakin profesional dengan mengedepankan presisi, prediktif, responsibilitas dan transparasi berkeadilan seperti halnya program yang disampaikan bapak Kapolri.“Kami atas nama Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Bhayangkara yang ke-75 tahun 2021, semoga Polri semakin profesional dengan mengedepankan presisi, prediktif, responsibilitas dan transparasi berkeadilan seperti halnya program yang disampaikan bapak Kapolri dan semoga kebersamaan TNI-Polri dalam bentuk sinergitas dapat membawa NKRI semakin kuat.” Ucap Dansatgas. Di tempat terpisah, Kapolres Keerom Papua AKBP Christian Aer menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Bapak Bupati Keerom, Tokoh Pemerintahan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Rekan-rekan TNI dan seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Acara syukuran HUT Bhayangkara ke-75 Polri Tahun 2021 di Polres Keerom Papua ini, Polres Keerom menyadari bahwa usia Polri dapat dikatakan sudah tua dalam pengabdiannya kepada masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diharapkan Polri akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, terlebih khusus Polres Keerom berharap dapat selalu berkontribusi dengan seluruh Komponen pemerintahan serta TNI demi menjaga keamanan wilayah Kabupaten Keerom Papua dan dapat bersinergi dalam melaksanakan setiap tugas sehingga kedepan Polres Keerom dapat lebih ringan menjalankan tugas dengan hasil yang lebih baik lagi khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Keerom Papua.“Saya atas nama Pribadi maupun Polres Keerom Papua, mengucapkan terimakasih kepada Bupati Keerom Bapak Piter Gusbager, S.Hut., M.U.P., Tokoh Pemerintahan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Rekan-rekan TNI dan seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Acara syukuran HUT Bhayangkara ke-75 Tahun 2021 di Polres Keerom Papua ini, Polres Keerom menyadari bahwa usia Polri dapat dikatakan sudah tua dalam pengabdiannya kepada masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Polri dituntut akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, kedepan Polres Keerom akan terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan selalu dapat bersinergitas dengan setiap komponen pemerintahan kabupaten Kerom dan TNI, sehingga dapat lebih ringan di dalam menjalankan tugas dengan hasil yang lebih baik lagi khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Keerom Papua,” ujar Kapolres.Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Keerom Bapak Piter Gusbager, S.Hut., M.U.P menyampaikan pesannya bahwa pemerintahan Kabupaten Keerom sangat menyadari Intitusi Polri sangat mendukung jalannya roda pemerintahan terutama pada bidang pelayanan masyarakat, dengan kehadiran Polres Keerom sangat memberikan dampak yang besar dalam kontribusinya bagi wilayah Keerom, terutama yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat terhadap penegakan hukum sehingga masyarakat merasakan keadilan yang merata dan menjadi penting ditengah-tengah masyarakat. “Selamat Hari Bhayangkara ke-75, Saya berpesan kepada seluruh personel Polri di Kabupaten Keerom ini untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme, menjunjung tinggi kode etik, menjunjung tinggi integritas dan yang paling penting adalah menjadi sahabat, menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, semoga di Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-75 ini, Polri hadir untuk membantu pemerintahan dalam mengurai semua permasalahan yang ada di kabupaten Keerom tentang masalah Miras, masalah Ganja, Narkoba, masalah kenakalan-kenakalan, masalah kekerasan dirumah tangga, kekerasan diruang publik, persoalan yang berpotensi konflik di masyarakat baik antar suku maupun di dalam suku itu sendiri ataupun antar golongan, ini penting sekali Polri hadir untuk berdiri di tengah-tengah memberikan rasa damai kepada semua, Polri perlu bekerjasama dengan mitra-mitra yang lain seperti TNI, Dewan Adat, Tokoh Agama, Gereja, Masjid dan semuanya sehingga tugas polri menjadi lebih ringan, kami pemerintah Kabupaten Keerom dalam menghadapi masalah Covid-19 ini sangat mengantisipasi datangnya Covid varian baru yang sangat cepat penularannya secara klinis, oleh karenanya pemerintah Kabupaten Keerom akan selalu berkoordinasi dengan TNI-Polri khususnya dalam menghadapi Covid-19, sy pikir itu yang dapat saya sampaikan,” ucap Bupati. (Pen Satgas Yonif 403/WP).

(Red)

Presiden Jokowi Tetapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tersebut akan diterapkan mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Dipublikasikan pada Kamis, 1 Juli 2021 14:35 WIB

Nusantara Jambi News-Kota Jambi – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Saat menyampaikan keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 1 Juli 2021, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa PPKM Darurat akan diberlakukan khusus di Pulau Jawa dan Bali.

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, langkah tegas tersebut diambil pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Tanah Air yang berkembang sangat cepat. Presiden juga menyebut varian baru Covid-19 menjadi persoalan serius tidak hanya di Indonesia tetapi juga di sejumlah negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menjelaskan kepada publik mengenai pengaturan PPKM Darurat ini.

“PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku,” ujar Presiden.

Kepala Negara pun meminta masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi pengaturan PPKM Darurat agar penyebaran Covid-19 di Tanah Air dapat segera diatasi.

“Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid. Seluruh aparat negara, TNI-Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi meyakini penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat segera ditekan dengan kerja sama yang baik dari seluruh rakyat Indonesia. Ia pun meminta agar masyarakat tetap tenang dan waspada serta mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Dengan kerja sama yang baik dari kita semua dan atas rida Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” ucap Presiden.

(BPMI Setpres)

Peringatan Hari Bhayangkara ke-75, Presiden Apresiasi Peran Polri Turut Tangani Pandem

Presiden Jokowi meyakini jajaran Polri akan terus berupaya memberikan pengabdian terbaik dalam menjalan tugas kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Nusantara Jambi News-Kota Jambi-Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Polri yang telah bekerja keras dalam menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Kepala Negara saat menyampaikan amanat pada Peringatan ke-75 Hari Bhayangkara yang digelar pada Kamis, 1 Juli 2021, di Istana Negara, Jakarta, secara virtual.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara Ke-75 dan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras jajaran Polri dalam menangani pandemi Covid-19 sekarang ini,” ujar Presiden.

Selain menjalankan tugas utamanya, Presiden melanjutkan, Polri juga telah bersinergi dengan berbagai macam pihak dalam menjalankan kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.

“Saya tahu betul, selain menjalankan tugas-tugas utamanya, jajaran Polri telah bersinergi dengan jajaran TNI, dokter, dan tenaga kesehatan, dengan kementerian dan lembaga, dengan aparat, pemda, khususnya dinas kesehatan, serta relawan dan aparat pendukung lainnya dalam menangani pandemi ini,” lanjut Presiden.

Kepala Negara pun meminta kepada jajaran Polri untuk tidak lengah dan terus menjalankan tugas-tugas pokoknya agar tercipta ketertiban dan keamanan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Polri jangan lengah dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, Polri jangan lengah sedikitpun dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Polri jangan pernah lengah dalam memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tandas Kepala Negara.

Presiden Jokowi meyakini jajaran Polri akan terus berupaya memberikan pengabdian terbaik dalam menjalan tugas kepada rakyat, bangsa, dan negara.

“Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia, teruslah bertransformasi menuju Polri yang presisi menjadi abdi utama nusa dan bangsa,”

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sedangkan para undangan dan peserta lainnya turut mengikuti jalannya acara melalui video conference dari sejumlah lokasi di seluruh Indonesia.(BPMI Setpres)

Lurah Singkep di Duga Melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan, Karena Turut Membantu Praktek Mafia Tanah




Nusantara Jambi News-Kota Jambi-Kembali terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan, kali ini di lakukan oleh Lurah dari Kelurahan Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasalnya seorang lurah di duga turut membantu menjual tanah milik Ibu Wati selaku ahli waris dari Alm. H. M. Din Adam, tidak tanggung tanggung, tanah tersebut di jual kepada Hasan T, orang tua Bupati Tanjab Timur

“Lurah Singkep terindikasi menggunakan kekuasaannya, dalam melakukan praktek mafia tanah,” Ujar Roni selaku pengurus tanah, pada Kamis 27/05/2021.

Lurah Singkep Anjas Asmara Amd, juga tidak melayani keperluan masyarat dan di anggap mempersulit setiap urusan masyarakat.

“Lurah menolak permohonan dari kuasa masyarakat, yang mengajukan surat putusan dari PN Tanjab Timur berkekuatan hukum tetap ingkrah BHT pada 11/G/PDT/2019, dia (lurah) mengatakan selama masa jabatannya tidaknya akan melayani (keperluan masyarakat),” Kata Abdu Somad selaku Ketua kuasa masyarakat.

Sebelumnya, tanah seluas 3 hektar yang terletak di parit candu, menemui jalan buntu dalam proses penyelesaiannya, dimana segel asli sudah berubah nama dan dalam kekuasaan pihak pembeli.

“Ini terbukti adanya praktek tukar guling tanah, namun di tukar ke tanah yang sengketa,” Sebutnya.

Awalnya Wati punya tanah, di jual tanpa sepengetahuannya, yang menjual itu Samad yang di bantu oleh Anjas Asmara, setelah di minta penjelasannya, Samad menggantinya dengan tanah yang ternyata sengketa seluas 4,6 hektar, karena tanahnya sengketa, Wati meminta surat tanahnya yang telah terjual sama lurah, tapi lurah mengatakan surat tersebut sudah tidak ada lagi di tangannya karena sudah di jual kepada Hasan T.

“Tanah yang di tukar guling untuk mengganti tanah Wati ternyata sengketa, karena saat di ajukan untuk pembuatan sertifikat, di tolak oleh BPN, sebab tanah tersebut asal usulnya tidak jelas, dan masih dalam proses pelaporan ke Polda Jambi oleh Bapak Syukur melalui kuasanya Bapak Seno,” Jelasnya.

“Anjas Asmara berani menandatangani tanah sengketa yang mau di tukar guling dengan Wati tersebut, tapi tanah milik Wati yang tidak ada sengketa seluas 3 hektar surat suratnya tidak di berikan Anjas, dengan alasan tidak berani mengambilnya kepada Hasan T,” Lanjutnya.

Akibat sengketa tanah yang tidak berkesudahan tersebut, Wati dan lainnya mengalami kerugian Miliyaran Rupiah.

(Red)

Pangdam-Kapolda Metro Jaya Merapat ke Kantor Anies, Ada Apa?

Nusantara Jambi News – Kota Jambi-Jakarta – Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Asri Agung Putra mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan itu digelar di kompleks Kantor Balaikota DKI secara tertutup.

Pantauan detikcom di lokasi, pukul 19.00 WIB Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji tiba lebih dulu di Kantor Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021). Dia terlihat memakai seragam lengkap TNI dan langsung memasuki kantor tersebut.

Selanjutnya, terlihat juga Kepala Kejati DKI Jakarta Asri Agung Putra tiba di lokasi. Hingga saat ini belum diketahui apa yang akan mereka bahas di Kantor Balaikota.

Saat ini, pertemuan tersebut masih berlangsung secara tertutup.

Diberitakan sebelumnya, Anies mengatakan malam nanti akan mengadakan rakor bersama Menko Perekonomian. Rapat tersebut akan membahas pengendalian COVID-19 termasuk PPKM Mikro.

“Nanti malam jam 7 akan ada rakor dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian nanti kita akan bahas bersama nanti malam,” ujar Anies, di Kantor PMI DKI Jakarta, Senin (14/6/21).

Anies mengatakan kondisi pandemi Corona di RI, termasuk di Jakarta sedang dalam fase gelombang baru. Dia mengatakan lonjakan kondisi ini tidak bisa dianggap enteng.

(Randi)

Kapolda JAMBI Irjen pol A. Rahmad Wibowo. Sik. Pimpin Sertijab Di Mapolda Jambi

Nusantara Jambi News-Kota Jambi-Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jambi dan Kapolres Muaro Jambi di lobby Mapolda Jambi, Senin Pagi (14/6/21)

Upacara Sertijab dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, SIk.

Jabatan Karo Ops Polda Jambi kini ditempati oleh Kombes Pol Feri Handoko Soenarso yang sebelumnya menjabat Wabprof Div Propam Polri, menggantikan Kombes Pol Imam Setiawan.

Sementara itu Jabatan Kapolres Muarojambi kini ditempati oleh AKBP Yuyan Priatmaja yang sebelumnya menjabat Kasubdit I Dit Reskrimsus Polda Jambi  menggantikan AKBP Ardiyanto.

Upacara sertijab ini adalah tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri, Nomor : ST / 1129 / VI / KEP./ 2021, Tanggal 1 Juni 2021, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

Kapolda Jambi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan dedikasinya selama di Polda Jambi.

“Kepada pejabat baru, selamat datang dan segera menyesuaikan diri dengan tempat tugas yang baru, rotasi dan mutasi ditubuh Polri sudah biasa , itu merupakan penyegaran serta evaluasi kinerja ,serta promosi jabatan, semoga yang pergi dan yang datang kita tetap menjalin hubungan silaturahmi, ”  ujarny Irjen Rachmad.

Upacara Sertijab Karo Ops Polda Jambi dan Kapolres Muarojambi juga diikuti oleh Wakapolda Brigjen Pol Yudawan Roswinarso, Irwasda Kombes Pol Dwi Gunawan dan pejabat utama Polda Jambi, dengan menerapkan Protokol kesehatan pencegahan Covid 19.

(Red)

YELLO Hotel Jambi Resmi Di Buka

Nusantara Jambi News-Kota Jambi-Yello Hotel Resmi dibuka oleh Bapak Rony Attan, Direktur Utama PT. Rajato MItra Sentosa Hotelindo); dan TAUZIA Hotel Management (Bapak Christophe Glass – Chief Projects, IT and Estate Management),yang beralamat di Komplek Transmart, Jl. Jend. Sudirman, Tambak Sari, Jambi – Indonesia Minggu 13 Juni 2021

Sesuai dengan konsep YELLO Hotels yang mengusung tema urban art dan pendekatan kreatif dengan unsur lokal di dunia perhotelan, YELLO Hotel Jambi memiliki ciri khas warna kuning yang cerah dan disertai dengan seni mural, gaming zone, beserta musik hip hop.

Dengan ciri khas yang unik dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh anak muda,
management Yello Hotel Jambi berharap hotel bintang 3+ ini dapat menjadi wadah bagi para seniman lokal untuk berekspresi dan berkolaborasi sesuai dengan tagline “Hustle Hard, Play Harder” yang menjadi spirit dari YELLO Hotels.

YELLO Hotel Jambi memiliki 154 kamar, 3 ruang rapat dan restoran bernama Wok ‘N’ Tok.

Dengan lokasi yang strategis, hotel ini berada di dalam kompleks Transmart, yang dapat ditempuh kurang lebih 10 menit dari Bandara Sultan Thaha Jambi.

Yello Hotel pertama di pulau Sumatera ini juga dekat dengan pusat hiburan, perbelanjaan, dan transportasi.

Yello Hotel Jambi akan menjadi akomodasi penginapan yang dapat mengakomodir wisatawan baik untuk liburan maupun bisnis.

Dengan harga kamar yang dimulai dari Rp. 432.000,- nett dan harga makanan yang dimulai dari Rp. 30.000,- nett, kami optimis bahwa harga kami yang kompetitif ini dapat menjadikan Yello Hotel Jambi tempat yang tepat untuk beristirahat dan
bersantai”, ungkap Ibu Syanni Attan, Owner Representative Yello Hotel Jambi.

TAUZIA Hotel Management terus menambah jajaran hotel yang dikelolanya di seluruh Indonesia. Kini, satu lagi hotel bertaraf internasional bertambah dengan mulai beroperasinya YELLO Hotel Jambi pada hari Minggu, 13 Juni 2021.

Acara peresmian pembukaan hotel ini
dihadiri oleh jajaran VIP dari owning company (Bapak Rony Attan, Direktur Utama PT. Rajato MItra Sentosa Hotelindo); dan TAUZIA Hotel Management (Bapak Christophe Glass – Chief Projects, IT and Estate Management) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai
upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

“Sebagai wadah bagi para seniman lokal untuk berekspresi dan sekaligus untuk menambah kemeriahan pembukaan YELLO Hotel Jambi ini, kami akan mengadakan kompetisi street art yang bertajuk ‘YELLO OFF DA WALL’ berhadiah total hingga Rp. 17.500.000.

Hasil dari kompetisi mural tersebut akan kami tampilkan di area hotel sebagai apresiasi untuk para seniman”, ungkap Daniel, selaku Brand & Business Manager YELLO Hotel Jambi

( Randi )

Menunggu Respon Presiden, Apa Kabar Jihad Melawan Mafia Tanah

Nusantara Jambi News-Kota Jambi – Jakarta – Pantang mundur dan tak kenal lelah, Anwar si korban mafia tanah sambangi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) dan Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Pada Hari Selasa 8/6/21

Sebelumnya Anwar telah mendatangi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi Mabes Polri pada Jumat (4/6/21). dan Setneng Senin (7/6/21) untuk mengadukan serta meminta perlindungan dan keadilan dari Presiden serta Kapolri.

Tak mau hanya menunggu tanggapan dan jawaban dari Presiden juga Kapolri, Anwar terus berupaya mencari perlindungan dan keadilan ke lembaga-lembaga negara yang dianggapnya bisa membantu melindungi dirinya dari praktik mafia tanah.

“saya mohon Bapak Sofyan Djalil selaku Menteri BPN/ATR menindaklanjuti persoalan permasalahan tanah milik saya yang terdapat di jalan RC Veteran RT 03/RW 07 Kelurahan Bintaro,” Tutur Anwar saat menyampaikan surat pengaduan ke BPN/ATR, Jakarta.

Pesan yang sama juga disampaikan oleh dirinya kepada Menkopolhukam Mahfud MD, saat menghantarkan surat pengaduan ke Kemenkopolhukam, Jakarta. Anwar sangat berharap kedua pembantu Presiden Joko Widodo menindaklanjuti praktik mafia tanah yang dialaminya.

Anwar juga berharap Presiden Jokowi segera menanggapi surat pengaduan yang telah dikirimkannya melalui Setneng.

Jikalau Presiden bisa merespon praktik mafia tanah yang menimpa Ibunda dari mantan Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, Anwar berharap praktik mafia tanah yang menimpa dirinya. Juga tanahnya yang coba diserobot orang, bisa dikuasai sebagai miliknya tanpa gangguan lagi.

Anwar menceritakan bahwa “tanah saya sudah saya kuasai sejak tahun 1960 turun temurun dari orang tua saya, kemudian pada saya urus sertifikatnya melalui program PTSL Pak Jokowi, dan 3 Desember 2018 sertifikat itu terbit, namun dalam perjalanan waktu ada orang yang mengirimkan surat somasi ke saya dari Surabaya,”

Semula Anwar tidak mengindahkan surat somasi itu, tetapi selanjutnya Anwar dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tak terima dirinya dilaporkan oleh orang yang mengaku memiliki sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh Anwar.

Anwar mencurigai ada praktik mafia tanah yang menimpa dirinya. Oleh karena itu kini dirinya telah berupaya mencari keadilan dan meminta perlindungan dari lembaga-lembaga negara.

Masyarakat kecil seperti Anwar serta korban praktik mafia tanah lainnya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi, selain negara.

Kini Anwar menunggu tanggapan dari Presiden dan Para Menteri yang membantunya.

Negara tidak boleh takut dan kalah menghadapi kejahatan dan praktik mafia tanah. Negara harus melindungi rakyat kecil yang menjadi korban praktik-praktik mafia tanah.

(Red)

Buat situs web Anda sendiri, gratis di WordPress.com.Buat situs web Anda sendiri.
Mulai gratis