Nusantara JambiNews – Kota Jambi – Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) PAN serentak se Kabupaten Muaro Jambi, bertempat di Taman Aci, Desa Kasang Pudak, Sabtu 10/72/21
Dalam Muscab tersebut turut hadir Ketua DPW PAN Provinsi Jambi H Bakri HM, SE, Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi, Hj Masnah Busro, SE, M.Tr.Ip, beserta seluruh ketua DPC PAN se Kabupaten Muaro Jambi.
Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, H Bakri HM, SE dalam sambutannya mengatakan dengan kepemimpinan ibuk Masnah sebagai ketua DPD PAN itu sudah teruji. Hal itu terbukti waktu PSU pada Pilgub kemarin Cagub dan Cawagub yang diusung PAN bisa meraih kemenangan.
Bakri juga menambahkan saya berharap untuk kedepan DPD PAN Muaro Jambi sudah memiliki kantor definitif.
“Untuk kedepan DPD PAN Muaro Jambi harus sudah memiliki Kantor definitif, dan didepan rumah seluruh pengurus harus memasang bendera PAN,” tutur Anggota DPR RI tiga periode itu
Ditempat yang sama Ketua DPD PAN yang juga merupakan Bupati Muaro Jambi menyampaikan “insyaallah untuk kedepan tahun 2024 adalah tujuan kita. Saya berharap PAN Muaro Jambi bisa meraih kursi terbanyak untuk legislatif. Tapi itu tidak akan tercapai jika tidak ada kekompakan sesama kader PAN,” terang Masnah.
Masnah juga berharap di Kabupaten Muaro Jambi nantinya akan membuat PAN membiru di seluruh pelosok desa.
“Insyaallah tujuan kita juga akan membuat partai PAN membiru di seluruh pelosok desa, dari sungai Bahar sampai ke Kumpeh kita akan bentuk ranting untuk kepengurusan PAN,” ucapnya Masnah.
Nusantara jambiNews. – KOTA JAMBI – Gubernur Jambi H.Al Haris memimpin langsung rapat terkait penanganan covid-19 di Ruang Rapat Gubernur Jambi, Jum’at (9/7/21).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi H.Abdullah Sani, Sekda Provinsi Jambi H.Sudirman serta kepala OPD terkait Satgas Penanganan Covid-19 serta pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya meredakan serta memutus persebaran virus tersebut.
Pemerintah pusat mengambil keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atas kasus persebaran virus covid-19 pada tahun 2021 yang akhir-akhir ini menjadi perhatian serius didaerah Jawa dan Bali dengan berlakunya PPKM Darurat tersebut Gubernur Jambi H.Alharis juga bertindak cepat agar Provinsi Jambi dapat menekan bahkan memutus persebaran virus Covid-19.
“Kasus Covid-19 ada di Kabupaten/Kota namun ini menjadi beban kita selaku Pemerintah Provinsi Jambi dan kita ingin sistem berjalan, kemampuan tes, rumah sakit, serta prosedur lainnya bergerak cepat antisipasi kasus covid-19 di Provinsi Jambi,” ungkap Gubernur H.Alharis.
Dalam rapat tersebut Gubernur Jambi H.Alharis menekankan semua pihak bersiap dan memaksimalkan potensi terutama bidang kesehatan dengan kemampuan testing yang baik, ketersediaan tempat tidur, ruang isolasi termasuk tenaga kesehatan dengan standar tes 1:1000 penduduk perminggu atau 3500 orang perminggu yang mampu dilakukan tes Swab untuk Provinsi Jambi,”Penuhi kemampuan tes tersebut yang menjadi bagian dari upaya penanganan covid-19,” tegas H.Alharis.
Terkait anggaran juga menjadi perhatian Gubernur Jambi yang akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,”Meskipun darurat harus ada payung hukumnya dan laksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Gubernur Jambi.
Nusantara JambiNews – kota jambi – Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan aturan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Pengaturan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17 Tahun 2021 tersebut menjadi acuan dan payung hukum dalam pelaksanaan PPKM mikro di luar Jawa dan Bali.
Dalam Inmendagri yang terbit pada 5 Juli 2021 dan mulai berlaku tanggal 6 Juli 2021 tersebut, termuat aturan pengetatan seperti PPKM Darurat bagi daerah yang telah diklasifikasikan sebagai daerah yang levelnya memenuhi prasyarat diberlakukannya pembatasan secara lebih ketat.
“Dalam Inmendagri 17, selain kita tetap meneruskan PPKM mikro di seluruh Indonesia, kita kecualikan untuk 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali untuk diperketat yang mirip pengetatanya dengan yang 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali,” kata Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro pada Webinar Sosialisasi PPKM Darurat dan Perpanjangan PPKM Mikro, Kamis (8/7/2021).
Diketahui, sebanyak 122 daerah di Pulau Jawa dan Bali yang ditetapkan sebagai daerah berzona merah sesuai asesmen dari Menteri Kesehatan dengan diberlakukannya PPKM Darurat. Dalam PPKM Mikro, terdapat 43 daerah di luar Jawa dan Bali yang akan menerapkan pengetatan sebagaimana aturan dalam PPKM Darurat, menyusul lonjakan kasus penularan Covid-19 di wilayah tersebut.
“Secara menyeluruh 122 (daerah di Jawa-Bali) tambah 43 (daerah) seluruh Indonesia, ada 165 kabupaten/kota, yang di Jawa-Bali disebut darurat, di luar Jawa-Bali disebut pengetatan, di luar kabupaten/kota yang 165 tadi tetap menyelenggarakan PPKM Mikro,” terang Suhajar.
Nusantara Jambi News-Kota Jambi – Jakarta Pemerhati koperasi Dewi Tenty Septi Artiany ikut menyoroti berbagai kasus penipuan yang diduga melibatkan bank gelap berkedok koperasi. Kasus ini memang sedang trending karena tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban.
Dewi mengingatkan supaya masyarakat lebih waspada terhadap koperasi bodong tersebut. Pada umumnya kata dia, modus koperasi bodong selalu menawarkan berbagai kemudahan untuk lebih mudah menggaet calon anggota.
“Dan bisa dipastikan di balik semua kemudahan yang ditawarkan ada bunga yang tinggi plus biaya administrasi yang juga besar,” ungkap Dewi di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Dewi mengaku sering kali mendapatkan pesan singkat yang menawarkan pinjaman modal dari koperasi yang disebutnya sebagai bank gelap. Dewi juga mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial. Ia pun sudah melakukan cross check atas kebenaran pesan tersebut.
“Nah sewaktu dicek keberadaan SMS dan iklan melalui medsos lainnya kepada koperasi yang bersangkutan semua jawabannya itu bukan kami kok, padahal udah jelas-jelas itu mengatasnamanakan koperasi,” katanya.
Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM harus bertindak tegas kepada praktik bank gelap berkedok koperasi agar tidak menimbulkan rawa kekhawatiran dari masyarakat. Selain daripada itu, bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada koperasi.
“Hal ini juga disampaikan oleh deputi kelembagaan dalam rangka penertiban KSP. Nah untuk itu, masyarakat harus diingatkan kembali bahwa tidak ada istilah “nasabah” dalam KSP yang ada adalah anggota dan calon anggota,” tegas Dewi.
“Calon anggota harus bayar simpanan pokok kalau belum full status masih sebagai calon anggota (itupun ada jangka waktunya 3 bulan). Jadi kalau ada KSP yang menggunakan istilah nasabah itu patut dicurigai sebagai bank gelap berkedok koperasi,” tutupnya.
Deli Serdang – Bangun Purba, Media Nusantara JambiNews. |
Nusantara Jambi News-Kota Jambi – Tanpa ada merasa takut,galian C yang berada di Dusun I Desa Damak Maliho Kec.Bangun Purba kembali beroperasi melakukan pengereman tabah. Pemilik tanah sudah berkali kali di surati dan di tegur oleh Muspika Kecamatan Bangun Purba,namun masih juga membandel alias sok jago, seakan akan surat teguran yang di sampaikan kepada pemilik tanah sama sekali tidak berarti dan tak berguna dihadapan pemilik tanah dan pengelolaan.Makanya mereka tak pernah takut dengan Penegak Hukum dan tidak takut untuk di Hukum.
Sementara kegiatan pengorekan tanah rimbun ini sangat berdampak fatal pada warga dan lingkungan di sekitarnya. Kegiatan ini beroperasi,di duga dengan adanya pembelinya yang di lakukan salah satu oknum dari instansi yang selalu berada di lokasi tempat galian C tersebut. Contoh,akibat beroperasinya galian C di Dusun I Desa Damak Maliho Kec.Bangun Purba,Gapura Selamat Datang Desa Damak Maliho kini telah retak dan tertimbun tanah korekan tersebut.
Gapura yang retak dan tertimbun tanah korekan Galian C Oleh karna itu, di minta kepada instansi Penegak Hukum agar segera melakukan tindakan tegas terhadap pemilik tanah, pengelola galian C serta mengamankan alat berat yang beroperasi di Dusun I Desa Damak Maliho Kec.Bangun Purba Kab.Deli Serdang.
Nusantara Jambi News-Kota Jambi – Hukum Indonesia News, Tanjab Barat | Warga Kecamatan Muaro Papalik mulai berkicau pasalnya, rumah dinas Camat menurut kicauan warga tidak pernah dihuni oleh Camat depenitif.
Menurut celotehan warga sekitar, semenjak dilantiknya Camat Joan Prayoga, MM, rumah dinas kantor kecamatan tidak pernah di huni, padahal camatnya sendiri berdomisili di kota Jambi, yang menurut mereka jarak tempuh dari kota Jambi sekira 112 km, kicau mereka.
Menurut Tuturan warga ini, rumah dinas camat ini bertempat di RT.03 Kel. Rantau Badak.
Saat media mendatangi Rumdis Camat ini, semua pintu dan jendela dalam kondisi tertutup dan terkunci semua, menurut Warga, Rumdis ini pernah di bobol orang tak dikenal (OTK) dari pintu belakang, tapi belum dapat keterangan apakah ada kerugian akibat pembobolan ini.
Saat media ini konfirmasi ke Camat, Camat Joan tidak berada di Kantornya, menurut para staf nya, camat Joan berada di kabupaten.
Dikonfirmasi Via WA, Camat Joan saat diminta tanggapannya tentang ini dengan angkuh mengatakan itu semua terserah anda untuk membuat berita mau menulis apa, begitu juga dengan kami punya hak sanggah, ucapnya.
Joan hanya mengatakan kalau tidak pernah ditunggu sama sekali itu tidak benar, jawab camat, Tapi kenyataan di lapangan masyarakatlah yang lebih tau, media ini hanya memberitakan yang terdengar dan yang terlihat saja. Pantauan media ini dikalangan pintu dan jendela Rumdis terkunci rapat, tidak ditemukan adanya jemuran disekitar Rumdis.
Kepada Bupati, masyarakat berharap agar Rumdis ini dihuni setiap malamnya, agar jika terjadi sesuatu hal atau kejadian di kecamatan ini camat lebih cepat tanggap, karena camat ada keberadaanya ditengah tengah masyarakat.
Nusantara Jambi News-Kota Jambi – Muaro Tebo- Banyak yang tidak sesuai dalam surat kontrak yang di buat oleh saudara Al Hapis bersama bupati tebo. Sebagai penyalur BBM Jenis solar. Hari Jum’at 25/06/21
Saudara hapis” kemarinnya berkerja sama dengan saudara sandro, Sebagai kepala cabang PT. Dinar Putra Mandiri. Dalam perjanjian saudara hapis Menyagupi persyaratan dari bupati tebo, Sehingga bupati mempercayainya dan dibuatlah dalam kontrak “kerjasama.
Bupati tebo meminta kepada Saudara hapis untuk menyediakan minyak yang kualitas terbaik dari pertamina. Namun saudara hapis diduga kuat telahmenyalahkan dari surat kontrak kerja “tersebut.
Saudara hapis mengesumsi bbm dari gudang minyak dodolan Atau minyak oplosan yang berada di daerah pijoan dan sungai duren muaro jambi.
Saat di kompirmasih oleh awak media ke salah satu pengusaha atau pengelolah pomdes yang berada di kawasa lokasi tebo. Tengah ilir, yang bernama Pak Maliki.
Pak maliki membenarkan bahwa minyak yang di pergunakan di pomdes ini bukan lh minyak asli dari depot atau pertamina. Melainkan minyak yang berasal dari minyak oplosan.
“Semenjak saudara hapis los kontak dengan saudara sandro, akhirnya hapis saat ini memakai PT. Tiara prima energi. Ungkap nya pak maliki. Dengan ada nya dugaan pemalsuan ini,awak media akan melaporkan usah ilegal Pomdes yang sedang di” kelolah hapis tersebut.
Dalam proses penemuan data pomdes di tebo ini bukan hanya 1 tetapi ada masih banyak di tebo pomdes lainnya yang penyalur bbm nya adalah hapis, kami sudah menunggu niat baik hapis.
Namun seperti nya dia sudah mengabaikan nya sehingga berita ini diturun kan.
Nusantara Jambi News-Kota Jambi – Merangin- Tiga warga Bungo yang terjerat kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Baru Nalo, Kecamatan Nalotantan divonis bersalah.
Tiga terdakwa yakni M Ikhsan (45), Benny Noven (41) dan Ghufron (38) warga Bungo dijatuhi pidana penjara sama oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangko yakni 3 tahun penjara.
“Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 1,5 M dan dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 bulan,” kata ketua majelis Hakim Salman Alfarisi SH MH yang didampingi hakim Daniel Elisa S SH MH dan Miryanto SH MH di ruang sidang PN Bangko, Hari kamis {10/06/21}.
Selain kurungan penjara barang bukti satu unit ekskavator merek CAT tipe 313 warna kuning dirampas untuk untuk negara.
“Satu unit ekskavator merek CAT tipe 313 warna kuning dirampas untuk untuk negara,” kata Ketua Majelis Hakim.
Sementara itu barang bukti satu unit mobil truck terado warna orange dengan nomor Pol BM 9322 DU dikembalikan kepada saksi Romi alias Aang.
Begitu juga dengan barang bukti satu unit mobil dump truck cunter warna kuning nomor pol BH 8524 UU juga dikembalikan kepada PT Jambi Jaya Perkasa.
Terkait keputusan itu tiga terdakwa menyatakan menerima keputusan hakim. Apakah terima atau pikir-pikir? tanya ketua majelis hakim kepada terdakwa dan ketiga terdakwa menyatakan menerima. “kita terima,” kata terdakwa.
Sementara itu Rizal Purwanto, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus tersebut terkait itu mengatakan pikir-pikir dengan keputusan tersebut.
“Kami nyatakan pikir-pikir,” kata Rizal Purwanto yang merupakan Kasi Pidum Kejari Merangin kepada majelis hakim. Ini juga disampaikan Rizal Purwanto kepada awak media usai sidang.
“Ada waktu tujuh hari untuk menyatakan upaya hukum. Kami nyatakan pikir-pikir apakah menerima atau melakukan upaya hukum,” sebutnya.{PJCOM)
Mayjen TNI (P) Tatang Zaenudin dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Buntut panjang dari tindakan kriminal dan persekusi, serta penghinaan terhadap profesi wartawan oleh sejumlah oknum ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Kepala Desa di Majalengka akhirnya mengundang sikap tegas dari Myjen TNI (P) Tatang Zaenudin. Sabtu 3/7/2021.
Tatang yang ternyata merupakan sosok yang dekat dengan dunia Wartawan itu pun mendasarkan sikapnya, sehubungan penanganan kasus kriminalisasi wartawan dengan penganiayaan, persekusi, dan penghinaan itu diketahui bebas oleh penyidik Polres Majalengka sebagaimana dilansir media online Porosnusantara.co.id (3/7/2021).
Mendengar informasi tersebut, Tatang yang yang pernah menjabat sebagai Deputi Basarnas itu “Marah” terhadap perilaku penyidik Polres Majalengka. Sikap tegas dari Myjen TNI (P) Tatang ternyata bukan tidak beralasan, pasalnya kasus delik aduan itu dinyatakan hanya tahanan kota.
Tersiar pelaku persekusi, tindak kriminal dan pidana terhadap tupoksi jurnalis yang menimbulkan adanya tindakan kekerasan pemukulan di wajah Soleman wartawan tabloid Fokus Berita Indonesia (FBI) akan menjadi bom waktu bagi kepolisian Majalengka. Peristiwa tersebut terjadi di kantor desa Mekarwangi, kecamatan Lemahsugih pada pekan lalu, Senin (28/6/2021).
Soleman menyebut kedatangannya bersama rekannya Warya Ayotondoan dari Metro Jabar untuk mengkonfirmasi adanya dugaan pembiaran terhadap bendera Sang Saka Merah Putih di halaman kantor desa Mekarwangi, Lemahsugih Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dalam keadaan lusuh, kusam dan robek.
Na’as bagi keduanya, konfirmasi sebagai hak jawab dari seorang Kades tidak didapat, malah bogem mentah berupa tonjokan keras dari salah satu oknum ormas Pemuda Pancasila (PP) mendarat di wajah Soleman yang mengakibatkan luka dan berdarah pada tulang hidungnya. Bukan hanya itu, dalam video yang viral tersebut, diperkirakan sekitar lebih dari 10 oknum anggota ormas PP itu ikut mempersekusi, menghina, melecehkan profesi jurnalis dengan sebutan *_Semua Wartawan Anjing_* dan hingga terjadi kriminalisasi. Bahkan kejadian yang memalukan itu terjadi di hadapan seorang anggota TNI Angkatan Darat (AD) berseragam yang coba melerai dan tidak dihargai oleh sekelompok oknum ormas tersebut.
Usut punya usut, ternyata yang dibogem wajahnya oleh oknum anggota ormas adalah Soleman wartawan dari tabloid Fokus Berita Indonesia. Soleman mengakui dirinya adalah seorang (Purn) TNI AD. Dalam keterangannya yang juga diakui Pimpinan Media FBI Mujianto bahwa Soleman memang telah banyak memberikan edukasi dan kontribusi tulisan untuk memberikan sumbangsih pencerahan dan pengabdian tulus pasca dirinya pensiun dari militer.
“Sejak aktif di militer, memang sangat bersahabat dengan kami para jurnalis, bahkan sering mengirimkan tulisan dan karya-karyanya yang sangat membangun. Soleman memang pernah mengatakan akan mengabdikan dirinya setelah pensiun nanti menjadi wartawan. Alhamdulillah beberapa kali mengikuti diklat jurnalis. “Kata Mujianto ketika di konfirmasi via selullar pribadinya, Sabtu (3/7/2021).
Insiden pemukulan terhadap wartawannya, Mujianto dengan tegas mengambil sikap untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Majalengka. “Sudah kami laporkan itu kejadian pada Senin malam selasa lalu.” ucap Mujianto.
Adanya kabar terbaru hari ini dari kepolisian Polres Majalengka bahwa pelaku telah dibebaskan menjadi tahanan kota membuat geram banyak pihak. Mujianto kembali akan melakukan laporan ke Propam dan Paminal Polda Jabar soal kinerja penyidik Polres Majalengka, dia juga akan membuat laporan ulang terkait adanya persekusi, penghinaan, pelecehan profesi wartawan dan kriminalisasi hingga terjadi pemukulan terhadap Soleman.
Mujianto mengatakan, ada dugaan kuat keterlibatan oknum Kades Mekarwangi, kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Jawa Barat. Dia menduga otak dari insiden tersebut adalah oknum kades bersama Sekdes Mekarwangi Lemahsugih dengan menyebarkan informasi bohong soal adanya permintaan sejumlah uang dari wartawan yang sedang menjalankan profesi hak jawab soal adanya pembiaran bendera merah putih yang lusuh, kusam dan robek di halaman kantor Desa Mekarwangi. “Kasus ini akan menjadi gunung es dan bola liar jika tidak segera ditangani Polda Jabar. Saya bersama advokat dari tabloid Fokus Berita Indonesia dan sejumlah rekan-rekan wartawan lainnya akan melaporkan semua yang terlibat dalam insiden tersebut ke Polda Jabar dan Gubernur Jabar,.” tegasnya.
Terpisah, Mayjen Tatang Zaenudin yang juga sebagai Dewan Pembina Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia mendesak Kapolri untuk melakukan pembersihan terhadap para premanisme, sesuai dengan janjinya. Dia menilai premanisme saat ini kebanyakan menggunakan kedok berlabel ormas, seperti yang terjadi di Majalengka.
“Catat ini ya, jika Kapolri tak bisa memberantas premanisme berkedok ormas, maka kami yang akan turun. Kapolres Majalengka juga tidak dibenarkan membebaskan pelaku dengan tahanan kota karena tindakan yang dilakukan pelaku itu jelas tindakan pidana murni dan memiliki delik aduan. Semua yang terlibat melakukan persekusi, penghinaan, pelecehan profesi dan tindak kekerasan di video itu, bahkan oknum Kadesnya juga dikenakan pidana. Seret semua orang itu.” cecar Tatang melalui komunikasi WhatsAppnya ke Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Sabtu (3/7/2021) pagi.
Sementara, Sekjen Majelis Pers Indonesia yang juga Ketua Umum organisasi kewartawanan Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Ozzy Sulaiman Sudiro dalam keterangannya menyebut segala bentuk tindakan yang melawan hukum patut dikenakan sanksi hukum, terlebih dalam kasus persekusi, dan kriminalisasi terhadap wartawan adalah pelanggaran berat.
“Para pelaku bukan saja dikenakan pasal-pasal KUHP, akan tetapi juga dikenakan pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Ozzy di Jakarta (3/7/2021).
Sebagai Sekretatis Eksekutif Majelis Pers yang mengaviliasi 26 organisasi kewartawanan dan sebagai perumus Kode Etik Wartawan hingga menjadi Kode Etik Jurnalis (KEJ) tahun 1999, Ozzy mendesak Kapolri untuk menindaktegas para pelaku yang berkedok ormas. Terlebih kepada jajaran kepolisian di Majalengka, Kapolri harus mengenakan sanksi. Hal itu didasari dengan dikeluarkannya SP2HP penyidik yang hanya dicantumkan pasal 351 KUHP.
“Itu sama saja pembodohan publik yang dilakukan penyidik polres Majalengka. Kok bisa hanya pasal 351 KUHP, padahal dalam video viral tersebut jelas adanya persekusi, penghinaan profesi, pengancaman, pengeroyokan, kriminalisasi hingga terjadi pemukulan. Harusnya banyak pasal yang diterapkannya serta dimasukannya pasal-pasal yang terkandung di UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, kalau seperti itu tentu akan menyeret banyak orang terlibat di dalamnya, termasuk oknum Kades itu.” ungkapnya.
Nusantara Jambi News-Kota Jambi – Imbas virus corona Pemerintah Kabupaten Jayapura serahkan laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua melalui video conference. Senin 06/04/20
Penyerahan LKPD kali ini berbeda dengan penyerahan tahun sebelumnya, yang dilakukan dengan cara online melalui video conference, di kantor Bupati Jayapura.
Bupati Jayapura Mathius awoitauw, SE,M.Si mengatakan pada penyerahan LKPD tahun 2019 kali ini ada sesuatu yang sangat berbeda dan menurutnya hal ini baru pertama kali dilakukan pihaknya, melalui sistem online menggunakan media teleconference.
“Ya tadi kami melakukan teleconference untuk menyerahkan LKPD 2019 kepada BPK untuk, selanjutnya BPK akan mengaudit itu,” kata Mathius Awoitauw saat ditemui wartawan di Sentani, Senin 06/04/20
Mathius menambahkan, audit LKPD ini penting bagi setiap daerah bagi daerah selaku pengguna anggaran. Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan anggaran yang telah digunakan, kalaupun dari hasil audit ada temuan administrasi dan penyalahgunaannya akan dilihat kedepannya.
“Misalnya jika ada kesalahan administrasi maka itu akan diluruskan tapi kalau ada temuan atau penyalahgunaan anggaran harus ditelusuri dan diselesaikan,”jelasnya.
“Ini sejarah pertama (mungkin) di republik ini tidak menyerahkan lkpd dengan melalui online. Ini terkesan tidak bagus karena tidak diterima secara fisik. tapi mereka akan berbicara dengan Inspektur untuk Bagaimana lebih lanjut,” pungkas Mathius.
