Nusantara JambiNews.com – Kota Jambi – Kepada team media Jambi pak Hamid selaku mantan sekdes cilodang, yang di duga oleh LSM Berantas tentang, penggelapan 1 unit leptop aset kantor kades cilodang kecamatan. Pelepat kabupaten. Bungo
Dan diduga menjaul sapi bansos tahun 2010. Yang mana daerah Cilodang tersebut mendapat bantuan bansos berupa Sapi untuk ke butuhan kelompok tani cilodang pada tahun 2010 sebanyak 48 ekor sapi yang di salurkan kepada desa cilodang tersebut dalam anggaran APBN tahun 2010 dalam jangka bertahap.
Pak Hamid mantan sekdes cilodang, menepis semua tuduhan dan dugaan yang telah di tuduh oleh oknum LSM berantas tersebut kepada pak Hamid selaku mantan sekdes cilodang, dan diri nya di mintaiin uang sebesar 50 juta rupiah oleh oknum LSM Brantas Muaro Jambi.
“Kalo tidak ada uang 50 juta berita akan saya naikan kata oknum LSM Brantas Muaro Jambi Kepada pak Hamid, dengan nada tinggi”ucapnya
“Bawasan terkait berita tersebut yang memojokan diri pak Hamid, yang mana dirinya tidak pernah merasa menjual sapi bansos tersebut demi mencari ke untungan secara pribadi,” ujarnya
Pak Hamid dan orang tua nya merasah telah di fitnah dan di jelekan nama baik ke luarganya, dan dirinya memintak ke pada oknum LSM Brantas. Meminta maaf ke pada diri nya dan keluarga besarnya serta ke pada masyarakat cilodang” tuturnya
“Karena dalam hal yang di tuduh kan kesaya cesara sebelah pikah, dan pihak LSM tersebut sudah saya jelas kan kepada mereka bawasan nya saya tidak pernah. Merasa menjual Sapi bansos untuk kepentingan pribadi saya sendiri, tentang tuduhan kesaya itu sangat memojokan saya. apa pun yang sudah saya jelaskan kepada oknum LSM berantas malah di banta dan saya mendapat intimidasi dari oknum tersebut kata pak Hamid kepada team media Jambi,” ucapnya
Apa yang telah di tujukan kepada diri nya tentang prihal dugaan, dan tudingan penggelapan 1 unit leptop aset kantor cilodang merek Mitosiba dan jual beli sapi bansos kepada pihak lain. semua itu tidak benar atau Hoax saja” tutupnya
Pasal-pasal KUHP tersebut menjadi rujukan definisi atas “pencemaran nama baik” bagi UU ITE Pasal 27 ayat (3). Pasal ini berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
( Dani )















