NusantaraJambiNews.com|JAMBI–Pembangunan Berkesinambungan yang menghasilkan Gedung yang bagus dan Sesuai Spesifikasi Aturan Hukum yang berlaku merupakan Harapan dari Kepala Daerah yang memimpin saat itu. Namun apa yang terjadi dikota Jambi masih banyak di temukan Proyek Mangkrak dan Fiktif dari Hasil investigasi Tim LP3NKRI apa lagi proyek pembangunan kantor lurah Bakung jaya yang sempat mangkrak, dan sekarang kantor lurah Bakung jaya tersebut sudah di kerjakan lagi namun tidak sesuai dengan pelang kontrak papan proyek tersebut, yang mana seharusnya proyek tersebut untuk rehabilitasi parit namun fakta dan nyata nya anggaran untuk rehabilitasi parit, di gunakan untuk proyek kantor lurah Bakung jaya. Kamis (17/07/2025)
yang di pimpin oleh Slamet banyak temuan Kita di lapangan salah satunya pembangunan Gedung Kantor Lurah yang ada di bakung jaya sudah kita coba konfirmasi ke Kepala dinas Pu Kota namun tidak di Respon ungkap Selamet kesal kita akan langsung buat Pengaduan terkait yang jadi temuan ini biar Aparat Penegak Hukum bisa melakukan langkah Awal untuk pengembangan Kasus ini. Sampai berita ini di turunkan Kepala Dinas PU Kota Jambi belum ada tanggapan.
Gedung kantor lurah Bakung jaya yang sempat mangkrak
Tertera di pelang kontrak rekonstruksi parit namun yang di rehab malah bangunan yang mangkrak
NUSANTARAJAMBI.NEWS|Jambi – Ketua Umum Projamin (Profesional Jaringan Mitra Negara) Jambi, Randi, angkat bicara dengan tegas soal mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi dalam proyek prestisius Jambi City Center (JCC). Ia mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Jambi, agar berdiri tegak di atas hukum tanpa pandang bulu untuk menuntaskan skandal ini hingga ke akar-akarnya.
“Negara tidak boleh kalah oleh permainan mafia aset. Kalau benar ada penggadaian aset tanpa kontribusi nyata ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap rakyat Kota Jambi,” ujar Randi, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu, 8 Juni 2025.
Skema BoT yang Berubah Jadi Skema Perampokan?
Foto Mall Jambi City Center (JCC)
Jambi City Center, yang dibangun melalui skema kerja sama Bangun Guna Serah (BoT) antara Pemkot Jambi dan pengembang PT Blis Property Indonesia, awalnya digadang-gadang sebagai ikon ekonomi baru di jantung Kota Jambi. Namun alih-alih menyumbang PAD, proyek ini justru berubah menjadi bom waktu yang mengancam aset daerah Kota Jambi kita.
Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber dan diungkap dalam aksi unjuk rasa Koalisi Rakyat Sipil Anti Korupsi (KRSAK) baru-baru ini, PT Blis Property Indonesia diduga telah mengagunkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) JCC ke Bank Sinarmas dengan nilai fantastis: Rp 247 miliar. Proses pengagunan ini diduga kuat mendapatkan persetujuan langsung dari mantan Wali Kota Jambi dua periode, Syarif Fasha, yang kini duduk sebagai anggota DPR RI dari Partai NasDem.
“Ini bukan proyek gagal biasa. Ini skema dugaan kejahatan kerah putih. Ada pembangunan, tapi tidak ada PAD. Ada aset negara, tapi digadaikan ke bank. Ada pejabat, tapi tak ada pertanggungjawaban. Dan ini semua terjadi di depan mata kita bersama,” kecam Randi.
Desakan Tegas dan Langkah Serius
Projamin menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kejari Jambi yang telah mulai membuka lembaran kasus ini. Namun Randi menegaskan, penyidikan tidak boleh berhenti pada level pelaksana teknis atau pejabat menengah.
“Siapapun yang terlibat termasuk mantan Wali Kota yang kini di Senayan segera harus diperiksa. Kejaksaan di daerah lain sudah berani menyeret wali kota, bupati, bahkan mantan gubernur dalam kasus serupa. Jambi tidak boleh jadi pengecualian,” tegasnya.
Randi juga mengingatkan bahwa skema BoT yang ideal seharusnya memberikan kontribusi PAD secara berkala kepada pemerintah daerah, sekaligus menjaga keberlangsungan aset negara. Dalam kasus JCC, faktanya justru sebaliknya: kontribusi PAD tak kunjung disetorkan, sementara aset digadaikan tanpa kontrol transparan.
“BoT itu bukan lisensi untuk menjual aset negara secara diam-diam. Kalau PAD tidak dibayar, SHGB digadaikan, dan Pemkot tidak berdaya ,itu tanda ada kelumpuhan sistemik. Negara harus hadir,” tambahnya.
Nilai Rp 247 Miliar Bukan Skala Kecil
Randi menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa nominal kerugian potensial yang muncul dalam kasus ini Rp 247 miliar adalah alarm serius untuk seluruh elemen bangsa.
“Ini bukan perkara Rp 240 juta yang bisa dikembalikan pelan-pelan. Ini seperempat triliun rupiah. Jika dibiarkan, kota Jambi hanya akan jadi saksi bisu atas dijualnya tanah air sendiri oleh segelintir elite yang tamak dan serakah .”
Perlu di Ketahui Catatan Tambahan Fakta JCC (Verifikasi):
Proyek Jambi City Center (JCC) dibangun di atas tanah milik Pemkot Jambi dengan skema BoT oleh PT Blis Property Indonesia.
SHGB proyek JCC tercatat telah diagunkan kepada Bank Sinarmas dengan nilai plafon mencapai Rp 247 miliar.
Hingga pertengahan 2025, belum ada kontribusi PAD tetap yang diterima Pemkot Jambi dari proyek tersebut, padahal seharusnya menjadi sumber pendapatan tetap daerah.
Kejaksaan Negeri Jambi telah memeriksa sejumlah pejabat dan pihak pengembang, namun belum ada penetapan tersangka hingga saat ini.(Red)
Foto meja judi Gelper/tembak ikan Di lorong Perikanan, Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi
NUSANTARAJAMBI.NEWS|MUARO JAMBI–Marak judi tembak ikan (303) di muaro jambi Di lorong Perikanan, Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, yang viral di akun tiktok Pelopor Krimsus tempat judi ikan yang ada di kab.Muaro jambi salah satunya di Di lorong Perikanan, Desa Mendalo Darat, Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi. yang di duga kuat ada keterlibatan seorang oknum Aparat penegak hukum (APH) berbaju coklat kab.Muaro Jambi. Hari Minggu (08/06/2025)
RANDI KETUA DPW PROJAMIN. Meminta kepada Pihak Polda jambi dan polres Muaro Jambi untuk menindak Semua Perjudian di wilayah hukum Provinsi Jambi, Pemerintah kita sedang gencar-gencarnya untuk memberantas seluruh perjudian baik online maupun offline, jangan sampai Aparat penegak Hukum Tutup mata dengan maraknya Perjudian tembak ikan/judi Gelper di Provinsi Jambi
“judi ini juga tidak jauh beda dengan Narkoba kalo sudah Candu Judi apapun bisa di lakukan melalui media ini KETUA DPW PROJAMIN JAMBI minta agar Penegak Hukum bertindak kalo tidak saya akan Laporkan langsung Ke Kapolri Bapak Jendral Sigit” tegasnya Randy
NUSANTARAJAMBI.NEWS | Jambi – Perkara dugaan korupsi atas pembangunan Jambi City Center (JCC) masih terus bergulir di tangan tim penyidik Pidsus Kejari Jambi. Sejumlah penjabat berwenang sudah diperiksa dalam beberapa bulan belakangan, namun belum satu pun yang ditetapkan tersangka.
Terbaru sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Sipil Anti Korupsi (KRSAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Jambi pada Kamis, 5 Juni 2025. Mereka mengapresiasi keberanian Kejari Jambi dalam mengusut kasus korupsi yang diduga merugikan keuangan Pemkot Jambi mencapai Rp 247 miliar.
Namun KRSAK juga mendesak agar Kejari Jambi juga segera memanggil dan memeriksa aktor utama dalam kasus ini, yang menyebabkan aset Pemkot Jambi tersebut tergadai ke Bank Sinarmas. Dan lagi, kontribusi PAD dari proyek Bangun Guna Serah (BoT) tersebut tak kunjung dapat diterima sepenuhnya oleh Pemkot Jambi.
PT Blis Property Indonesia mengagunkan sertifikat Hak Guna Bangunan yang disetujui oleh mantan Wali Kota Jambi yang hari ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Dimana PT Blis Property Indonesia mengajukan permohonan penjaminan sertifikat hak guna bangunan yang diajukan kepada PT Bank Sinarmas senilai Rp 247 miliar,” kata Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo pada Kamis, 5 Juni 2025.
Hadi Prabowo berkata, jadi BoT PT Blis Property Indonesia atau pengembang proyek Jambi City Center itu menunggak BoT-nya kepada Pemkot Jambi. Mereka punya tunggakan, kewajiban BoT nya tidak dibayarkan, dan hari ini status HGB-nya digadaikan.
Usut punya usut, PT Blis Property Indonesia berani mengagunkan SHGB atas bangunan JCC pada Bank Sinarmas lantaran adanya persetujuan dari mantan Wali Kota Jambi 2 periode yakni Syarif Fasha, politisi Partai Nasdem yang kini duduk di kursi DPR RI.
“Dan nilai pinjamannya bukan main-main, ini prestisius Rp 247 miliar,” ujar Hadi Prabowo.
Sekjen DPP LSM Mappan tersebut pun mendesak agar Kejari Jambi memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait lainnya dalam pusaran perkara dugaan korupsi ini untuk dimintai pertanggungjawaban. Khususnya mantan Wali Kota Jambi 2 periode Syarif Fasha. Dia juga berkaca pada Kejati NTB dan Kejari Palembang atas prestasinya dalam menuntaskan perkara tindak pidana korupsi dengan modus serupa dengan yang terjadi pada JCC.
“Ini bukan kasus Rp 240 juta yang nanti ada auditnya ada temuan bisa dikembalikan. Ini bukan kasus Rp 5 milliar yang ada audit ditindaklanjuti dengan pengembalian kerugian. Ini Rp 247 milliar, Pak, kalau begini ceritanya bisa habis aset kota Jambi digadaikan pengembang,” katanya.
Massa aksi KRSAK kemudian diterima oleh Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejari Jambi. Hadi Prabowo pun kembali mendesak agar kasus dugaan korupsi ratusan milliar tersebut segera dituntaskan.
“Kita apresiasi atas keberaniannya. Tolong tuntaskan ini dengan sejelas-jelasnya. Karna tidak main-main, aset milik Pemkot Jambi tergadai,” katanya.(*)
NUSANTARAJAMBI.NEWS.COM |JAMBI–Randi Ketua DPW PROJAMIN (PROFESSIONAL JARINGAN MITRA NEGARA) Kecam Keras RS.MITRA JAMBI Jelas sudah dalam peraturan dan perundang-undangan di Republik Indonesia bahwa Rumah sakit dilarang menolak pasien, terutama yang dalam keadaan darurat, dan wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa. Rumah Sakit Mitra Jambi dilaporkan warga telah menolak pasien yang membutuhkan pertolongan pertama dan dalam keadaan darurat.
Pimpinan Rumah Sakit MITRA Jambi atau Tenaga Kesehatannya terbukti kelak bersalah bisa dipidana.
Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien yang dalam keadaan darurat dan wajib memberikan pelayanan.Pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat dapat dikenakan sanksi pidana, seperti kurungan penjara dan denda, sesuai Pasal 190 UU Kesehatan.
Dugaan penolakan pasien oleh Rumah Sakit Mitra terhadap korban kebakaran mendapat sorotan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.Laporan dari warga, Faried langsung turun ke lapangan mengunjungi korban di kawasan Jelutung, Minggu (1/6/2025) pagi.
Korban diketahui bernama Nurbaiti, seorang perempuan paruh baya yang tinggal seorang diri di rumahnya di Jalan Guru Muchtar, RT 14, Kelurahan Jelutung,mengalami luka bakar di tangan dan kaki stadium II serta cedera lutut akibat kebakaran di bagian dapur rumahnya.
Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Mitra pada pagi hari. Namun, menurut keterangan keluarga dan Ketua RT setempat, sore harinya korban diminta pulang tanpa penjelasan yang jelas.
Politisi dari Partai Golkar itu menyesalkan jika benar terjadi penolakan pasien. Menurutnya, rumah sakit seharusnya mengedepankan kemanusiaan, bukan administrasi. Terlebih, BPJS Kesehatan milik korban masih aktif.
“Kalau benar pasien ditolak, ini fatal. Kami akan panggil manajemen RS Mitra besok untuk meminta penjelasan. Tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien, apalagi dalam kondisi luka bakar,” ujar Kemas.
KETUA DPW PROJAMIN Randi angkat bicara keras dan tegas “rumah sakit Mitra Jambi jika merasa tidak memiliki kemampuan untuk menangani pasien, rumah sakit wajib merujuk pasien ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas dan kompetensi yang lebih memadai, bukan menolak pasien tersebut, ini buktinya jika RS.Mitra Jambi belum layak mendapatkan Rujukan dari Rumah Sakit didaerah manapun juga, atau RS.MITRA Jambi hanya mau ambil keuntungan pribadi dan kenyamanan sepihak jika menerima pasien yang di biayai Jasa Raharja atau BPJS ?” Ungkap Randi
“Badan Pengawas Rumah Sakit Jambi dr. R. Deden Sucahyana, Sp.B, M.Ked, FINACS, FICS jangan anda anggap juga bagian dari dokter RS.MITRA Jambi lakukan pembelaan dan menutupi kasus ini hingga menyelamatkan RS.MITRA Jambi, Anda harus tegak lurus dan benar..!” Tegas Randi menyikapinya kepada kepala BPRS Provinsi Jambi dr. R. Deden Sucahyana, Sp.B, M.Ked, FINACS, FICS.(Red)
NusantaraJambi.News.com |JAMBI_BPPKRIBERANTAS Jelas sudah dalam peraturan dan perundang-undangan di Republik Indonesia bahwa Rumah sakit dilarang menolak pasien, terutama yang dalam keadaan darurat, dan wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa. Rumah Sakit Mitra Jambi dilaporkan warga telah menolak pasien yang membutuhkan pertolongan pertama dan dalam keadaan darurat.
Pimpinan Rumah Sakit MITRA Jambi atau Tenaga Kesehatannya terbukti kelak bersalah bisa dipidana.
Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien yang dalam keadaan darurat dan wajib memberikan pelayanan.Pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat dapat dikenakan sanksi pidana, seperti kurungan penjara dan denda, sesuai Pasal 190 UU Kesehatan.
Dugaan penolakan pasien oleh Rumah Sakit Mitra terhadap korban kebakaran mendapat sorotan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.Laporan dari warga, Faried langsung turun ke lapangan mengunjungi korban di kawasan Jelutung, Minggu (1/6/2025) pagi.
Korban diketahui bernama Nurbaiti, seorang perempuan paruh baya yang tinggal seorang diri di rumahnya di Jalan Guru Muchtar, RT 14, Kelurahan Jelutung,mengalami luka bakar di tangan dan kaki stadium II serta cedera lutut akibat kebakaran di bagian dapur rumahnya.
Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Mitra pada pagi hari. Namun, menurut keterangan keluarga dan Ketua RT setempat, sore harinya korban diminta pulang tanpa penjelasan yang jelas.
Politisi dari Partai Golkar itu menyesalkan jika benar terjadi penolakan pasien. Menurutnya, rumah sakit seharusnya mengedepankan kemanusiaan, bukan administrasi. Terlebih, BPJS Kesehatan milik korban masih aktif.
“Kalau benar pasien ditolak, ini fatal. Kami akan panggil manajemen RS Mitra besok untuk meminta penjelasan. Tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien, apalagi dalam kondisi luka bakar,” ujar Kemas.
Koordinator Bakum LBH Phasivic Fahmi Hendri angkat bicara keras dan tegas “rumah sakit Mitra Jambi jika merasa tidak memiliki kemampuan untuk menangani pasien, rumah sakit wajib merujuk pasien ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas dan kompetensi yang lebih memadai, bukan menolak pasien tersebut, ini buktinya jika RS.Mitra Jambi belum layak mendapatkan Rujukan dari Rumah Sakit didaerah manapun juga, atau RS.MITRA Jambi hanya mau ambil keuntungan pribadi dan kenyamanan sepihak jika menerima pasien yang di biayai Jasa Raharja atau BPJS ?” Ungkap Koordinator Bakum LBH Phasivic Fahmi Hendri
“Badan Pengawas Rumah Sakit Jambi dr. R. Deden Sucahyana, Sp.B, M.Ked, FINACS, FICS jangan anda anggap juga bagian dari dokter RS.MITRA Jambi lakukan pembelaan dan menutupi kasus ini hingga menyelamatkan RS.MITRA Jambi, Anda harus tegak lurus dan benar..!” Tegas Koordinator Bakum LBH Phasivic Fahmi Hendri menyikapinya kepada kepala BPRS Provinsi Jambi dr. R. Deden Sucahyana, Sp.B, M.Ked, FINACS, FICS.(*)
NusantaraJambi.News.com |JAMBI – Djokas siburian Ketua Komisi II DPRD kota jambi lakukan sidak terkait pekerjaan di Jl.surya damai rt 18 kel kenali asam bawah kec.kota baru kota jambi ,,,tampak dilokasi Djokas Siburian ketua Komisi II dan tri ketua Rt.18 kel kenali asam meninjau pekerjaan yang telah di laksanakan oleh salah satu kontraktor di kota jambi. Di konfirmasi Djokas menjelaskan bahwa pekerjaan jalan lingkungan ini merupakan Pokir nya yang sudah lama di nanti oleh warga setempat,,karna jalan ini sudah cukup banyak makan korban terang Ketua Rt.18 Alhamdulillah Sekarang jalan sudah si Perbakin melalui Anggota Dewan Dapil 1 yang sekarang sudah menjadi Ketua Komisi II ungkap Tri Ketua RT.18.
Dalam keterangannya Djokas menghimbau agar pihak PU kota jambi saling koordinasi dengan pihak yang telah memperjuangkan pokir agar pihak dewan dapat juga melakukan pengawasan terkait dalam pengerjaan agar terlaksana dgn baik ini menyangkut uang rakyat jangan sampai pekerjaannya asal tegas Djokas. Di lapangan masih ada pekerjaan yg belum sempurna masih ada retak retak disana sini padahal pekerjaan baru beberapa minggu diselesaikan.
Kita tetap akan pantau pekerjaan yang di laksanakan oleh PU kota Jambi Tutup Djokas. Ketika di konfirmasi ke Kapala Dinas PU kota Jambi belum ada tanggapan sampai berita ini di nailkkan.
NUSANTARAJAMBI.NEWS.COM | KOTA JAMBI — Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi konsumen di seluruh Indonesia Kali ini LPKNI meluncurkan mobil ambulance yang dapat digunakan secara gratis. Lembaga besutan Kurniadi Hidayat itu akhir-akhir ini banyak melakukan Program kegiatan sosial, diantaranya program yang sudah terealisasi seperti menggratiskan biaya pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) dan kegiatan Jum’at Berkah makan kue gratis dibeberapa titik Kota Jambi, dan Kali ini LPKNI Meluncurkan Mobil Ambulan Gratis Bagi Masyarakat Kota Jambi dengan Tajuk “ AMBULANCE LPKNI PEDULI “.
Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) di bawah kepemimpinan Kurniadi Hidayat terus menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat Jambi melalui berbagai kegiatan sosial. Dengan adanya ambulance gratis, warga Jambi dapat memperoleh akses transportasi medis yang lebih mudah dan tanpa biaya. Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mengingat pentingnya aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat
LPKNI berharap layanan ambulance gratis ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jambi, terutama dalam situasi darurat dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan berbagai program sosial yang sudah dilakukan sebelumnya, LPKNI menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya fokus pada perlindungan konsumen, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Saat ditemui wartawan Kurniadi hidayat mengatakan ” Ambulan ini Gratis Bagi warga yang membutuhkan ,khususnya bagi warga kota Jambi” tegasnya.
“Kita tahu banyak kegiatan masyarakat ataupun kejadian-kejadian yang membutuhkan akan kehadiran ambulans, apakah itu laka lantas ataupun warga masyarakat yang membutuhkan ambulans ketika akan berobat ke rumah sakit dan lain sebagainya,sambung ketua umum LPKNI
Oleh karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat yang membutuhkan layanan ambulance ini dapat menghubungi melalui layanan di Nomor : 0811-7447 – 899 / 0895 – 3430 – 68771 atau Datang Langsung Ke Kantor Pusat LPKNI, Tutup Kurniadi
Gudang minyak ilegal milik AGS, abis di lahap si jago merah
NUSANTARAJAMBI.NEWS.COM|JAMBI–Sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di kawasan Jalan Baru, Jambi Timur, Kota Jambi, terbakar pada Jumat (16/5/2025) sekitar pukul 08.00 WIB.
Menurut keterangan sejumlah warga, beberapa ledakan besar terdengar dari dalam gudang sebelum api membubung tinggi.
“Ledakannya sangat kuat, habis tu api langsung membesar,” ujar salah satu warga
Dia lain menyebutkan bahwa gudang tersebut telah beroperasi sejak beberapa tahun lalu dan diketahui milik seseorang berinisial (AGS).
“Memang ini gudang minyak. Mobil yang keluar masuk ke sini semuanya mobil tangki,” ucap warga setempat
Hingga saat ini, diketahui petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Di beberapa bagian gudang yang telah padam, terlihat kerangka besi berbentuk kotak yang biasa digunakan sebagai pelindung Ted mon.
Petugas juga terus berusaha memadamkan api yang masih berkobar dari tangki berukuran besar.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian
