Nusantara Jambi.News.com

NUSANTARA JAMBI.NEWS | JAMBI–Polemik di SMA N 3 kota jambi diduga kuat sarang pungli di lingkungan SMA N 3 Kota Jambi, setelah beberapa orang tua siswa menyampaikan rasa kecewa yang sangat dalam terhadap keputusan sepihak yang diambil oleh SMA N 3 Kota Jambi.

Banyak siswa yang tidak naik kelas di SMA N 3  karenakan absensi nya terlalu banyak, namun tidak dengan nilai nilai pelajaran, semua nilai pelajaran di raport masih diatas rata rata.

Siswa yang absensi nya banyak itu adalah siswa yang pintar namun berasal dari keluarga yang kurang mampu, saat siswa yang nama nya tidak mau di tulis di narasi ini, mengatakan penyebab siswa itu tingal kelas adalah, karna ketidak kehadiran nya disekolah terlalu banyak.

Sebut saja “SURYANTO” siswa kelas XI yang tidak naik kelas karna jumlah absensinya mencapai 19 hari, “SURYANTO” tidak masuk sekolah karna selalu di buli oleh teman teman nya yang mengatakan, tidak pernah mau membayar semua pungutan di sekolah, akhirnya “SURYANTO” merasa kecil hati dan mental nya tergoncang akibat malu karna setiap hari selalu di buli.

Begitu juga dengan siswa kelas X yang mengalami nasip yang sama sebut saja siswa itu bernama  “SURYANA”, siswa kelas X ini sangat rajin, pintar, berbudi pekerti yang baik tapi tidak naik kelas, karna absensinya juga banyak.

“SURYANA” tidak masuk sekolah bukan karna malas sekolah namun “SURYANA” setiap hari oleh teman teman nya di SMA N 3, yang mengatakan, “SURYANA” tidak pernah mengeluarkan modal untuk belajar di SMA N 3 Kota Jambi.

Adapun macam macam pungli yang di lakukan oleh SMA N 3 Kota Jambi ini adalah :

1. Uang Komite mulai dari Rp. 50.000 ribu sampai dengan  Rp. 200.000 ribu rupiah setiap bulan nya.

2. Uang acara ulang tahun sekolah sebesar Rp. 250.000 per siswa.

3. Uang kas lokal sebesar Rp. 20.000 / bulan.

4. Pembelian LKS yang rata rata sebesar Rp.15.000 rupiah.

5. Uang untuk pembuatan kartu siswa sebesar Rp. 70.000./ siswa

6. Pungutan pembelian AC ruang kelas sebesar Rp. 250.000 / siswa.

7. Pungutan perpisahan sekolah untuk kelas X dan XI sebesar Rp. 90.000 / siswa

SMA N 3 Kota Jambi salah satu sekolah yang berakriditas, namun masih saja kegiatan belajar memakai LkS, Kadis Pendidikan Provinsi Jambi sudah melarang setiap sekolah negeri mengunakan LSK, ini sama saja SMA N 3 Kota Jambi mengangkangi surat edaran yang di keluarkan oleh Diknas Provinsi Jambi, dan di dalam duga Kepsek SMA N 3 mendapatkan gratifikasi dari penjualan LKS di sekolah.

Buku paket memang di pinjamkan secara gratis ke pada semua siswa, namun ada saja celah untuk melakukan pungli, dengan cara, setiap siswa yang akan meminjam buku paket di perpustakaan harus mempunyai kartu siswa, dan setiap siswa harus membayar 70.000 rupiah agar bisa mendapatkan kartu siswa, sementara utk biaya pembuatan kartu siswa itu di percetakan hanya 10.000 rupiah.

uang komite yang setiap bulan nya di pungut dari siswa mulai dari 50.000 hingga 200.000 rupiah / siswa, tidak jelas penggunaan nya, karna untuk acara perpisahan dan acara ulang tahun sekolah masih juga semua siswa dibebani dengan pungutan.

Lalu kemanakah dana bos yang setiap tahun nya di kucurkan oleh pemerintah yang setiap siswa diberi bantuan sebesar 1.500.000 rupiah melalui pihak sekolah.

Sungguh sangat nyaris rasanya siswa siswi terbaik bangsa tersingkirkan hanya karna terbebani banyaknya pungutan yang ada di sekolah SMA N 3 Kota Jambi.

Mengapa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak pernah menindak kepala sekolah SMN 3, dan mengapa inspektorat Kota Jambi juga tidak pernah memeriksa atau melakukan audit langsung ke Sekolah SMN N 3 Kota Jambi.

SMA N 3 Kota Jambi juga tidak melakukan musyawarah dengan orang tua siswa yang di nyatakan tinggal kelas, bahkan siswa juga tidak diberi kesempatan utk memperbaiki nilai, hanya keputusan sepihak dari sekolah saja yang harus di ikuti.

Apakah antara Kepala sekolah SMN 3, Kadisdik Provinsi dan inspektorat ada kordinasi terstruktur, rapi dan masif..?

Kepada bapak Gubernur dan Wali Kota Jambi, SMA N 3 ini diduga setiap tahun nya banyak sekali menerima siswa baru masuk dari jalur belakang tampa melalui proses verifikasi dengan membayar sekitar 10 sampai 12 juta/Siswa

Kepsek SMA N 3 Surya di dikonfirmasi via WhatsApp oleh media Nusantara Jambi.News tidak memberikan tanggapan apa-apa sampai berita ini di terbitkan.(Red)

NUSANTARA JAMBI.NEWS |
Jambi — Randi ketua DPW PROJAMIN Profesional Jaringan Mitra Negara dan Rizkan Al Mubarok Ketua DPW AWNI PROVONSI JAMBI angkat bicara terkait, Spanduk merah mencolok bertuliskan:
“Wali Kota Jambi Jangan Jadi Boneka Politik! Stop Pembohong Besar!”


Viral di media sosial, disorot media daring, dan dibahas di warung kopi hingga gedung legislatif, pesan spanduk ini telah menjadi gugatan moral terbuka kepada Wali Kota Maulana, yang dinilai belum menunjukkan keberanian dalam memutus jejak politik era Syarif Fasha.

Ketua PROJAMIN: “Ganti Pejabat Strategis atau Rakyat Akan Mengadili di Medan Opini!”

Ketua PROJAMIN (Profesional Jaringan Mitra Negara) Provinsi Jambi, Randi, menyampaikan sikap tegas:

> “Wali Kota Maulana tidak bisa terus bermain aman. Reformasi birokrasi wajib dilakukan. Pejabat strategis warisan era Fasha wajib diganti, atau publik akan menilai Maulana hanya perpanjangan tangan kekuasaan lama.”
– Randi, Ketua PROJAMIN Jambi


Menurut Randi, Ketua DPW PROJAMIN PROV. JAMBI mempertahankan pejabat lama di posisi kunci seperti Sekda, BKAD, dan PU Kota Jambi bukan hanya berisiko politis, tapi berpotensi melanggengkan jaringan kepentingan yang telah banyak disebut dalam temuan-temuan BPK RI.

Rizkan Al Mubarok (Ketua AWNI Jambi): “H.Dr.dr.Maulana.MKM walikota Jambi Berharap bisa membantu BPK RI. Terkait temuan aset-aset pemerintah kota Jambi yang Saat ini banyak sekali Bermasalah baik dari IMB Gedung BANK 9 jambi, Mall Jambi City (JCC) yang digadaikan ke bank Sinarmas, Kantor walikota Jambi satu nya dari sekian aset pemerintah kota Jambi yang bermasalah, di era kepemimpinan eks walikota Jambi Syarif Fasya

Tak kalah tegas, Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Provinsi Jambi, Rizkan Al Mubarrok, menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap arah pemerintahan saat ini.

> “Kami sangat kecewa. Wali Kota Maulana seolah lebih sibuk menyelamatkan dirinya sendiri dari warisan kekuasaan lama, daripada berani melakukan reformasi sistematis terhadap pejabat strategis. Ini kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat.”
– Rizkan Al Mubarrok, Ketua AWNI Jambi


Menurut Rizkan, sikap Maulana yang terkesan menjaga orang-orang lama di pos strategis, mencederai harapan masyarakat Jambi yang mendambakan pemimpin bersih, tegas, dan berani membongkar penyimpangan masa lalu.

Ringkasan Temuan BPK: Masalah Berat dari Pemerintahan Sebelumnya

Dari berbagai laporan terbuka dan media, berikut beberapa temuan utama BPK RI yang hingga kini belum dituntaskan oleh Pemkot Jambi:

Ribuan Izin Bermasalah: Terjadi penerbitan izin tanpa kajian tata ruang dan dampak lingkungan memadai.

Pengagunan Aset Daerah Tanpa Persetujuan DPRD: Melanggar ketentuan UU No. 23/2014, aset strategis digadaikan ke Bank Jambi.

Penghancuran Gedung Graha Lansia: Tanpa dokumen legal, tanpa persetujuan legislatif, tanpa kejelasan pemanfaatan.

Proyek Mangkrak & Dugaan Markup: Pekerjaan infrastruktur yang gagal selesai tepat waktu dan berpotensi kerugian negara.

Bank 9 Jambi: Dugaan kredit bermasalah dan pengaruh elit politik dalam proses penyaluran dana.


Diamnya Maulana, Dugaan Ada Ketakutan Bongkar Dosa Lama

Warga, aktivis, dan pengamat politik mempertanyakan:
Mengapa pejabat lama tidak diganti?
Dugaan paling kuat: Maulana takut “membuka kotak pandora”. Jika pejabat lama diganti, bisa jadi akan terbuka seluruh jejak pelanggaran era sebelumnya yang berujung pada runtuhnya reputasi atau dampak hukum.


Rakyat Jambi Bersatu: Reformasi atau Mundur!

Gelombang tuntutan kini menguat:

Reformasi birokrasi total

Bongkar ulang dokumen-dokumen proyek mangkrak

Transparansi atas seluruh temuan BPK

Copot pejabat lama yang terlibat jaringan politik Fasha,dan Publik menunggu Keberanian penegak hukum KPK-RI,KEJAGUNG-RI, BPK-RI Periksa eks.walikota jambi Syarif Fasya terkait Aset pemerintah kota Jambi yang bermasalah pada hari ini.


Catatan Redaksi: Jambi Tak Butuh Pemimpin yang Takut Bayangan Sendiri

Kota ini sudah terlalu lama diam. Kini rakyat bersuara.
Pemimpin sejati akan menatap ke depan, bukan sembunyi di belakang masa lalu.
Jangan jadi boneka politik, jadilah arsitek perubahan.
Jika tidak, spanduk itu akan berubah jadi bendera perlawanan moral di seluruh kota.

Red

NUSANTARAJAMBI.NEWS|Tanjabar Kuala Tungkal-Suasana khidmat dan penuh semangat terpancar dari halaman Mapolres Tanjung Jabung Barat pagi ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79. Acara yang digelar secara resmi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Agung Basuki, S.IK, MM, dan dihadiri berbagai unsur Forkopimda serta tokoh-tokoh penting daerah.

Tampak hadir dalam kegiatan ini Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, Sekda Tanjabbar, Ketua DPRD Tanjab Barat, para Kepala OPD, Pejabat Utama (PJU) Polres, perwakilan TNI,tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan sinergitas dan dukungan penuh terhadap institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Tanjab Barat. Selasa (01/07/2025)

Rangkaian kegiatan diawali dengan geladi bersih yang dilaksanakan sejak pagi hari untuk memastikan kelancaran dan kekhidmatan upacara. Upacara kemudian dimulai dengan penghormatan pasukan, pengibaran bendera Merah Putih, dan pembacaan Tribrata, serta pengucapan janji Bhayangkara.

Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Agung Basuki menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi ajang seremonial semata, namun juga menjadi momen refleksi bagi seluruh anggota Polri untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Polri harus terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kita harus mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan, netralitas, dan humanisme dalam menjalankan tugas,” ucap Kapolres AKBP Agung Basuki, S.IK, MM

Beliau juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah yang telah bersinergi bersama Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Tanjab Barat.

Setelah upacara resmi, acara dilanjutkan dengan berbagai kegiatan tambahan, seperti tarian elang, pembagian tali asih kepada para purnawirawan dan warakawuri sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka selama bertugas di Kepolisian Republik Indonesia.

“Kegiatan ini ditutup dengan ramah tamah antara unsur Forkopimda dan tamu undangan, yang menjadi simbol kuatnya kolaborasi antara kepolisian dan seluruh stakeholder dalam menjaga stabilitas dan pembangunan daerah.

Dengan Tema” Polri Untuk Masyarakat”, peringatan HUT Bhayangkara ke-79 di Tanjung Jabung Barat menjadi pengingat bahwa tugas menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan Polri terus berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

(Randi)

NUSANTARAJAMBI.NEWS.COM | BATANG HARI–Kembali terjadi Tragedi kebakaran sumur minyak ilegal yang berada di wilayah Senami. Meski ancaman besar terhadap keselamatan pekerja dan kerusakan  lingkungan aktivitas illegal drilling tersebut tetap berjalan sembunyi sembunyi dari pantauan awak media dan Razia Kepolisian. Adapun deretan nama yang diduga sebagai pemilik aktivitas terlarang ini, yakni Sitanggang, Asiong,Bonar, Kiting, Irul, dan Dikun, sampai detik ini masih bebas berkeliaran.

Wajib buat direnungkan oleh semua pihak, sebab situasi ini akan memicu kegelisahan publik terutama dikalangan media . Walaupun razia rutin pihak kepolisian baik dari Polda Jambi atau Polres Batanghari gencar menindak illegal drilling tersebut akan tetapi pihak penambang minyak ini tidak kehabisan akal buat main kucing kucingan dengan Aparat Penegak Hukum.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa wilayah Senami telah lama menjadi sarang aktivitas pengeboran minyak ilegal. Namun meskipun sudah pernah memakan korban dan merusak ekosistem, para pelaku yang disebut-sebut sebagai “penguasa sumur ilegal” belum juga disentuh hukum.

“Kalau masyarakat biasa mencuri satu liter BBM bisa cepat ditangkap, kenapa para cukong minyak yang mengeruk minyak negara secara terang-terangan dan besar besaran ini masih bebas?”. Ungkap Fahmi Hendri dari LBH PHASIVIC.

“Kebakaran ini bukan hanya sekadar musibah dan bencana alam namun akibat cukong minyak yang tidak memperhatikan dampaknya terhadap efek domino yang timbul, jika diatur secara profesional dalam   mekanisme yang benar pasti tidak akan terjadi kebakaran seperti saat ini, akibat main kucing kucingan dengan APH akhirnya para cukong minyak pun mendulang mineral minyak bumi secara praktis untuk menghindari razia.” Ungkap Fahmi

“Akhirnya terjadi saling tuding dan saling menyudutkan, mencari salah dan kesalahan stakeholder hingga personil POLRI dianggap gagal, padahal personil kepolisian sudah menjalankan tugas sesuaia Protap yang berlaku”. Terang Fahmi Hendri.

“Jika nama-nama cukong tersebut benar terbukti sebagai pemilik dan operator sumur minyak ilegal, maka seharusnya tidak sulit bagi APH untuk melakukan pendekatan sosialisasi secara akumulatif dan persuasif. Jangan sampai simpang siur keadaan ini dan Ketidakjelasan penindakan ini menimbulkan kecurigaan berbagai elemen. Apakah ada pembiaran dari Aparat Penegak Hukum? Atau lebih jauhnya, apakah ada permainan ?”. Ungkap Fahmi Hendri.

Dasar Hukum yang Terlanggar:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat dalam Pasal 52 & 53: Kegiatan usaha migas hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi. Pasal 53: Barang siapa melakukan usaha migas tanpa izin, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp60 miliar. Pasal 55: Memberi fasilitas terhadap usaha migas ilegal juga bisa dijerat pidana.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

– Pasal 69 & 104: Setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan akibat kegiatan ilegal dapat dipidana penjara 3–10 tahun dan denda Rp 3–10 miliar.

3. KUHP Pasal 480 (Penadah) dan 406 (Perusakan)

Jika ada pihak yang membeli atau memfasilitasi distribusi hasil minyak ilegal, bisa dijerat dengan pasal penadahan.

Perusakan lingkungan akibat kebakaran juga dapat dikenakan sanksi KUHP.

4. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian


( Red )

NusantaraJambi.News|JAMBI–Aksi unjuk rasa Jilid II Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi (UIN STS) di Kantor Gubernur Jambi sempat ricuh, Kamis (26/7/25). Massa aksi sempat menerobos barikade pengaman di pintu masuk sehingga terjadi aksi dorong-dorong dengan petugas.

Alhasil, mahasiswa dan polisi mengalami luka. Informasi yang dihimpun, peserta aksi Abel Gaesca Sandya langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis di RS Bhayangkara Jambi.

Jajaran Ditintelkam Polda Jambi dan Polresta Jambi langsung menjenguk mahasiswa yang mengalami luka akibat bentrok dengan petugas. Diruang rawat inap Edelweis 8 RS Bhayangkara, Wakapolresta Jambi dan Kasubdit Sosbud Ditintelkam Polda Jambi  langsung bertemu dengan orang tua Abel Gaesca. Pertemuan kedua belah pihak penuh dengan suasana keakraban.

“Kami berharap, permasalahan ini diselesaikan dengan baik,” ujar orang tua Gaesca dihadapan Wakapolresta Jambi, Kasubdit Sosbud AKBP Ali Sadikin, dan Kasat Intelkam Polresta Jambi, Kamis (26/6/25).

Sebagaimana diketahui, Aksi unjuk rasa Jilid II Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi (UIN STS) di Kantor Gubernur Jambi menyampaikan beberapa tuntutan.

Diantaranya, Mendesak Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengedepankan prinsip transparansi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran daerah; Menuntut percepatan penyelesaian Proyek Multiyears yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas; Meminta perhatian khusus terhadap realisasi Pembangunan Jalur Khusus Angkutan Batu Bara yang aman dan berkelanjutan.

Selanjutnya, mendorong penyelesaian persoalan Lingkungan Hidup yang berdampak luas bagi masyarakat; Menuntut penanganan serius terhadap permasalahan internal di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, baik dari sisi manajerial maupun pelayanan publik.

NusantaraJambi.News|Kota Jambi – SPBU bernomor 24.361.83 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, kawasan Broni, Kota Jambi, diduga kuat menjadi lokasi favorit para pelangsir bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah warga dan pengguna jalan mengeluhkan aktivitas mencurigakan yang terjadi hampir setiap hari di area tersebut.

Pantauan di lapangan memperlihatkan antrean panjang kendaraan, khususnya sepeda motor dan mobil yang telah dimodifikasi dengan tangki tambahan, yang datang silih berganti. Mereka diduga melakukan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar dalam jumlah besar, untuk kemudian dijual kembali secara ilegal.

Sejumlah warga sekitar SPBU yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keresahan mereka atas praktik tersebut. Menurut mereka, para pelangsir tampak leluasa beroperasi tanpa ada pengawasan maupun tindakan tegas dari pihak pengelola SPBU maupun aparat terkait.

“Sudah lama seperti ini. Setiap hari ada motor dan mobil yang bolak-balik isi BBM. Ada yang pakai jeriken, ada juga yang jelas-jelas tangkinya sudah dimodifikasi,” ujar salah satu warga.

Ironisnya, di tengah kelangkaan BBM subsidi yang sering dikeluhkan masyarakat umum, para pelangsir justru tampak bebas beroperasi. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum petugas SPBU dalam praktik tersebut.

Masyarakat mendesak pihak Pertamina dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan, melakukan investigasi menyeluruh dan evaluasi terhadap operasional SPBU 24.361.83. Mereka berharap ada tindakan nyata untuk memastikan distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Kepada Aparat Penegak Hukum Polda jambi beserta jajarannya, masyarakat meminta kepada Kapolda jambi untuk menertibkan para pelangsir BBM di SPBU Broni kota Jambi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi

(red)

NUSANTARAJAMBI.NEWS|Tanjabar – Setelah viralnya berita hujatan keras oknum petugas Lapas terkait monopoli bisnis Kantin Lapas. Oknum Petugas Lapas Kuala Tungkal, Ali Sodikin,SH tetap bertahan dengan keangkuhannya tanpa merasa bersalah dan siap dicampakan ke Lapas Nabire Papua dengan memblokir seluruh akun Whatsapp awak media Bppkriberantas dari akun whatsapp Ali Sodikin dengan nomor +62 813-7796-46xx.Seorang oknum petugas Lapas bertindak seenak perutnya menjabat sebagai Kepala Seksi Binadik dan Giatja Lapas Klas IIB Kuala Tungkal Teluk Nilau Desa Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi pada hari sabtu 21/06/2025.

“Instruksinya (Keminpas_red)boleh kapan saja tapi buat direalisasikan kebawah serempak itu agak sulit,itu yang belum kita faham diatur (rekanan suplai, belanja barang_red) dari pusat,setelah ada petunjuk selanjutnya kami siap jalankan instruksinya”.hujat Ali Keras dan tegas pada awak media.

Banyak publik menghujat dan meminta Ali buat dipindahkan ke Nabire Papua termasuk mantan Narapidana maupun petugas Lapas Kuala Tungkal yang baca Berita Hujatan kerasnya tersebut, namun Ali tidak gentar menantang Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Sebab Ali bersikeras pada statementnya bahwa “barang yang dijual dikantin Lapas atau Rutan mesti diatur pihak Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan bukan diserahkan pengadaan barang barang yang hendak diperjual belikan tersebut kepada pihak Lapas atau Rutan, dalam artikata pihak pusat Kemntrian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang memonopoli semuanya tanpa peran dari Lapas dan Rutan”.

” apakah Ali tidak bisa membaca dan menjabarkan arah dari instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto tersebut?”.Ungkap pihak Lapas Teluk Nilau yang tak mau dicantumkan namanya notabene juga atasan Ali Sodikin itu sendiri.

Selaku Ketua LSM BERANTAS,Fahmi Hendri menyikapinya keras dan tegas pula “statement arogan Ali Sodikin merupakan cerminan tidak profesionalitasnya yang mengedepankan arogansi jabatan dan kebodohan SDM yang dimilikinya ,coba dia menjadi Narapidana dan tak berpunya, apa sanggup dia beli mei instan yang seharusnya Rp.5000 dapat lima menjadi dapat dua,bukankan dia teriak Keminpas yang Monopoli padahal Kantin yang dia pimpin jauh lebih diktatornya seorang Monopoliator?”.

“Ali melindungi pengelola kantin yang notabene memonopoli harga dan barang di kantin Lapas Kuala Tungkal,besar kemungkinan Ali banyak mendapat suap buat memperkaya diri sendiri,bukan hanya suap dari kantin yang diterimanya namun upeti dari keluarga narapidana pun masuk kantongnya,bahkan uang pelicin atas peredaran narkoba juga dia terima”.terang Fahmi Hendri yang juga punya rekaman suara buktinya Ali terlibat dan itu semuanya berasal dari Kantin Lapas yang dikelola saat ini oleh oknum bernama Dedi Iskandar.

“Dedi Iskandar merupakan mantan narapidana yang terkait peredaran Narkoba juga,anggota kantinnya semua bandar narkoba yang di rooling bertukar tukar buat hilangkan jejak peredaran narkobanya yang diduga kuat penyuplai narkoba kedalam Lapas tersebut” tutup Fahmi.

Dedi Iskandar dihubungi saat ini bungkam seribu bahasa dan Ali Sodikin memblokir akun whatsappnya buat konfirmasi dan klarifikasi,meski sudah bertukar nomor buat melakukan klarifikasi langsung Ali Sodikin memblokirnya,membuat pertanyaan kebenaran atas terbongkarnya permainan dan kebobrokan diri seorang Ali Sodikin,SH.(*)

Oleh: Firmansyah, S.H., M.H.
Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik

NusantaraJambi.News.Com | JAMBI–Pemerintah Provinsi Jambi tercatat beberapa kali memanfaatkan skema Build, Operate, and Transfer (BOT) dalam pengelolaan aset daerah.
Salah satu yang paling menonjol adalah kawasan Hotel Ratu, yang pada tahun 1995 dijalin kerja samanya dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP).

Hotel Ratu dibangun pada masa Gubernur Abdurrahman Sayoeti sebagai hotel resort pertama di Jambi, dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ballroom. Dalam konteks pengelolaan aset publik, Hotel Ratu sebetulnya adalah prototipe awal upaya Pemprov memanfaatkan lahan secara produktif. Namun, dari sekian proyek BOT seperti WTC, Pasar Angso Duo, dan Jambi Business Center (JBC), hanya Hotel Ratu yang setelah hampir 30 tahun kembali ke tangan Pemprov Jambi.

Sayangnya, perjalanan Hotel Ratu tidak berjalan mulus. Kehadirannya terganggu oleh pembangunan Hotel Shang Ratu pada tahun 2010, yang didirikan oleh Syukur Leman alias Akak (salah satu pemegang saham Hotel Ratu) di lahan yang bersebelahan dengan Hotel Ratu.
Persaingan bisnis Hotel Ratu dengan Shang Ratu ini bukan hanya tidak sehat, tapi berpotensi menyimpan banyak masalah hukum.

Shang Ratu hadir dengan konsep modern dan fasilitas mewah, namun “tidak memiliki lahan parkir sendiri”.

Dugaan bahwa hotel ini menggunakan area parkir Hotel Ratu ini yang luput dari sorotan masyarakat Jambi, kok bisa hotel tanpa memiliki lahan parkir bisa memiliki izin dan puluhan tahun beroperasi ?
Ini sebuah pertanyaan Besar yang mesti terjawab.

Peaktik seolah Shang Ratu merupakan bagian dari Ratu, mengaburkan kejelasan tentang status Shang Ratu ini.

Ini bukan hanya praktik bisnis tak etis, tapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum tentang aset daerah dan penyalah gunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Belum lagi tak tertutup kemungkinan praktik tamu Hotel Ratu secara diam-diam diarahkan ke Hotel Shang Ratu, karena “seolah” satu kawasan yang sama dan karena memang sama-sama di miliki oleh orang yang sama, yaitu Akak sang Taipan Jambi.

Dugaan ini memang belum dibuktikan secara hukum, tetapi sudah cukup kuat untuk menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan DPRD Jambi.

Gubernur dan DPRD tak boleh diam, masyarakat Jambi ingin tahu kejelasan tentang aset milik rakyat ini dikelola dengan baik dan benar.

Akses penghubung dua hotel ini harus ditutup secara permanen untuk mencegah pemanfaatan aset daerah secara ilegal oleh pihak Shang Ratu.

Setelah kawasan Hotel Ratu kembali ke pangkuan Pemprov Jambi, harapannya tidak berhenti sampai pada seremonial penyerahan aset.

Pemerintah harus memastikan pengelolaan yang profesional agar Hotel Ratu kembali hidup sesuai visi awalnya.

Jangan sampai aset yang kembali ini justru menjadi beban anggaran baru karena salah kelola atau minim pengawasan.

Tegal, 22 Juni 2025
Firmansyah
Silahkan dikutip

Prabowo Subianto
Komisi Pemberantasan Korupsi
MABES POLRI
Alharis Jambi
Puspenkum Kejaksaan Agung RI

NusantaraJambi.News.com|MUARO JAMBI.-Kepala desa Tanjung Lebar Endang Lestari sampaikan aspirasi masyarakat desa wilayah yg di pimpinnya dikarenakan  belum adanya  aliran listrik di desa, selama lebih dari 15 tahun Desa tersebut belum menikmati aliran listrik,ungkap Bu Kades,,tidak tangung tangung Bu Kades langsung meluncur ke jakarta menghadap  Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto di Jakarta, beberapa hari lalu.

Usai menyampaikan aspirasi ke Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan mendapat petunjuk dan Arahan Bu Kades langsung bergerak cepat melakukan Konsolidasi ke pihak terkait  di Provinsi Jambi dan  Muaro Jambi,Kepala desa langsung tancap gas surati gubernur jambi,instansi pemerintahan,dewan perwakilan rakyat daerah dan PLN Wilayah Jambi.

Saat ditemui di kantor gubernur Provinsi Jambi Bu Kades  Endang Lestari mengatakan hari ini kami Pemerintah Desa tanjung lebar didampingi Kadus 4 Dusun Beruang memberikan surat secara resmi terkait permohonan pemasangan aliran listrik di dusun sungai beruang.

Surat diberikan langsung ke pemerintah provinsi Jambi tujuan surat ke gubernur Jambi, Perangkat Desa juga langsung memberikan surat juga kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi ,PLN Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesbangpol Provinsi Jambi,dan Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Besok kami juga akan melanjutkan untuk memberikan surat ke Bupati Muaro Jambi ,dan Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi. “Kata Bu Kades Endang Lestari SE,saat ditemui media ini di Kantor Gubernur Jambi.Selasa 17 Juni 2025

Lebih lanjut Endang Lestari mengatakan selain surat permohonan bantuan pemasangan listrik Pemerintah Desa juga menyerahkan Data seperti photo perkampungan,sekolahan dan lainnnya yang belum dialir kan listrik.

Dia menjelaskan Desa Tanjung Lebar Dusun IV Sungai Beruang Kecamatan Bahar Selatan belum ada jaringan listrik ± 15 Tahun. Desa Tanjung Lebar juga Desa Tertua sebelum Transmigrasi masuk.

Perjuangan ini sejalan dengan arahan Presiden prabowo subianto fokus ke rakyat kecil dan kurang mampu agar bisa menikmati aliran listrik.

Endang juga menambahkan  selain dusun beruang ada tiga dusun lainnya yang juga belum dialiri listrik.

Besar harapan masyarakat desa tanjung lebar kepada pemerintah provinsi Jambi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi,Perusahaan Listrik negara,DPRD Provinsi Jambi Dan DPRD Muaro Jambi agar bisa membantu memperjuangkan harapan masyarakat didesa kami”harapnya.

NusantaraJambi.News.com | JAMBI–Pagi ini Selasa 10 Juni jam 7:00 Kantor Walikota jambi kembali di kejutkan dengan berjatuhannya Batu Marmer Hitam  pelapis tembok luar gedung,,,ibu ASN yang ada di tempat banyak menjerit ketakutan “terima kasih Ya Allah idak keno kepala aku ini ungkap salah seorang Ibu Pegawai Kantor Walikota Jambi awak media pun menghampiri dan minta keterangan menurut ibu yang tidak mau di sebut namanya itu,” iyo bang ini yang sdh ke 3 kalinya keramik itu lepas dari atas Padahal sudah di kasih baut tapi kok masih lepas lepas kami jadi takut sementara ini akses jalan untuk masuk kedalam gedung kayaknya asal jadi be gedung ini di buat ratusan milyar  karna buru buru sewaktu jaman Pak.Fasha terang ibu yang tidak mau di sebut namanya.
Tim media dan LP3NKRI jambi melakukan penelusuran terhadap gedung dari Depan,,Dalam dan Belakang gedung akhirnya di tarik kesimpulan Dan Diduga Gedung di bangun asal Jadi karna di buru dengan waktu.

1.Bangunan didalam terkesan tidak selesai tetapi terpaksa agar dihuni.
2.Mutu Betonnya patut di pertanyakan karna bagian Pondasi banyak yg retak dan Rubuh.
3.Lift tidak bisa berpungsi dengan baik.
4.Ac dalam Ruangan tidak menyala.
Dari hasil investigasi tersebut Ketua Investigasi LP3 NKRI Jambi

Selamet sangat menyayangkan karna sudah menghabiskan Anggaran Ratusan Milyar untuk membangun gedung ini pakek uang Rakyat kita dari LP3NKRI Jambi minta Aparat Penegak Hukum untuk mememeriksa Kontraktor dan Kepala Dinas PU Kota Jambi ucap Slamet Kesal.(Red)