Nusantara Jambi.News.com

Nusantara Jambi.News|JAMBI–Insiden penyerangan terhadap penyelam pencari barang di Sungai Batanghari kembali terjadi. Kali ini, peristiwa berlangsung di Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (27/8/2025)

Belum lama berselang, kasus serupa berupa penyerangan dan pembakaran kapal pompong juga sempat terjadi, namun hingga kini belum menemui titik terang. Kini insiden kembali terulang dan menyebabkan korban mengalami luka.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/2797/VIII/2025/SPKT/POLDA JAMBI, yang merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/279/VIII/2025/SPKT/POLDA JAMBI tertanggal 27 Agustus 2025 pukul 22.20 WIB di Polda Jambi, korban diketahui bernama Zulkarnain, warga Kota Jambi.

Dalam laporan tersebut, Zulkarnain melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 351 dan/atau 170.

Kepada pihak kepolisian, Zulkarnain menjelaskan bahwa dirinya bekerja sebagai pengawas pencari barang di dasar Sungai Batanghari. Saat tengah bertugas di wilayah yang diklaim masuk kawasan Desa Gedong Karya, ia didatangi sejumlah pemuda desa bersama aparat Polair dan Bhabinkamtibmas setempat yang meminta aktivitas dihentikan.

“Sekitar pukul 13.00 WIB, ketika saya bersama pekerja hendak pulang tanpa pengawalan dari Polair dan Bhabinkamtibmas, kami tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal. Mereka melempari dengan ketapel berisi kelereng hingga mengenai kepala saya dan beberapa pekerja lain,” ungkap Zulkarnain dalam laporannya.

Lebih lanjut, Zulkarnain menyampaikan harapannya kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi agar persoalan ini segera ditangani secara tegas. Ia meminta adanya kejelasan aturan mengenai aktivitas pencarian barang di Sungai Batanghari.

“Kalau memang lokasi itu dilarang untuk mencari nafkah, seharusnya pemerintah memasang plang larangan atau minimal memberikan himbauan resmi kepada masyarakat. Jangan sampai kami mencari rezeki, tapi justru jadi korban penyerangan,” tegasnya.

Zulkarnain bahkan menduga bahwa aksi penyerangan ini tidak murni dilakukan oleh warga, melainkan ada pihak tertentu yang membackinginya.

“Kami menduga penyerangan ini ada yang mengatur atau dibacking orang tertentu. Karena pola dan caranya sudah berulang kali, tapi tidak pernah ada kejelasan,” ucapnya dengan nada kecewa.

NUSANTARAJAMBI.NEWS|Tanjung Jabung Timur, 12 Agustus 2025 – Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur hari ini melaksanakan proses Pembacaan gugatan dan Permohonan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Pelaksanaan kegiatan ini diatur dan dipimpin oleh hakim pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Pembacaan gugatan dan Permohonan sita jaminan juga Disaksikan oleh para kuasa hukum tergugat

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk menjalankan proses hukum secara adil dan transparan, memastikan bahwa semua langkah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku demi melindungi hak-hak pihak-pihak terkait.

Red

NusantaraJambi.News | Jambi–Kurniadi Hidayat Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh PT. BPR Universal Santosa terhadap nasabahnya atas nama Dodi Indra beralamat di Eka Jaya Jambi Selatan. Kamis (7/8/2025).

Perlu diketahui bahwasanya benar Dodi Indra adalah nasabah dari BPR Universal Santosa yang saat ini sedang dalam perekonomian buruk.

Akhirnya terjadilah tanggung jawab angsuran di BPR Universal Santosa dalam keadaan macet.

Namun sebagai tanggung jawab dan itikad baik dari Dodi Indra (nasabah/konsumen) akan menjual agunannya yang berada di BPR Universal Santosa untuk melunasi hutang nya

Hal itu dengan memasang plang bertuliskan Rumah ini dijual didepan rumah yang dijadikan agunan.

Selang beberapa waktu menurut Dodi Indra, pihak BPR Universal Santosa sering mengintimidasi, teror, intervensi bahkan mengancam konsumen.

Bahkan sudah jelas rumah yang dijadikan agunan sudah bertuliskan Rumah ini dijual, pihak BPR Universal Santosa ikutan pasang plang bertuliskan “Tanah dan Bangunan Ini Adalah Jaminan Kredit Bermasalah Di PT BPR Universal Santosa”.

Yang akhirnya menjadikan para calon pembeli rumah ketakutan kalau jadi beli rumah tersebut bermasalah.

Kurniadi Hidayat Ketua Umum LPKNI sangat mengecam dan geram akan apa yang di lakukan PT BPR Universal Santosa terhadap nasabahnya.

“Apakah seperti mengintimidasi mengancam dan pasang plang bertuliskan seperti itu menyelesaikan masalah” tegasnya.

“Kecuali nasabah konsumen tidak ada kooperatif dan itikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawab kewajiban sebagai nasabah?” tambahnya.

“”Apa yang telah dilakukan oleh PT BPR Universal Santosa sudah sangat tidak manusiawi, karena sudah melanggar HAM dan  membuat nama baik nasabah tidak baik dimasyarakat” lanjutnya.(Tim)

NusantaraJambi.News | JAMBI — Skandal dugaan Pungli/korupsi berjamaah di lingkungan SMPN 5 kota jambi. jambi kini mencuat ke permukaan. Praktik pungutan liar (pungli) dalam mengurus daftar ulang siswa/siswi SMPN 5 kota jambi dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp.30.000/siswa dengan alasan untuk Asuransi jiwa siswa dan siswi di SMP N 5 kota jambi

Oknum guru jual buku LKS di kantin sekolah, di dlm ruang lingkup sekolah SMPN 5 kota Jambi.

Kita mendapat informasi dari wali murid yang enggan membuatkan namanya, yang mana sewaktu mendaftar ulang anaknya kemarin mereka dikenakan biaya asuransi kecelakaan sebesar Rp 30.000 disalah satu sekolah SMPN 5 Kota Jambi.

Tanggal 31-06-2025 kita mencoba menghubungi Kadis pendidikan Kota Jambi Mulyadi melalui WhatsApp beliau terkait uang daftar ulang atau asuransi kecelakaan, Mulyadi menjawab nanti saya tanyakan ke pak Kabid. Ternyata benar, info dari pak Kabid itu bukan uang daftar ulang melainkan uang asuransi kecelakaan.
Ketika ditanya mana kartu asuransinya?. ntar kita tindaklanjuti kita minta kartunya jawab Kadis Pendidikan Kota Jambi Mulyadi.

kita menjumpai Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi di ruangan kerjanya, didalam ruangan kita menceritakan tentang ada pungutan disalah satu sekolah yaitu uang asuransi kecelakaan siswa siswi SMPN Kota Jambi. Adapun uang asuransi di SMPN 5 Kota Jambi sebesar Rp: 30.000.

“Mulyadi mengatakan terkait asuransi kecelakaan di sekolah SMPN 5 Kota Jambi memang ada, untuk biayanya itu bervariasi, dan itu kebijakan dari sekolah masing masing jawab Mulyadi.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pungli diatur sebagai pelanggaran hukum. Pasal 368 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, dapat diancam dengan pidana penjara hingga sembilan tahun.

•Pelaku pungli dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan tahun.

•Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

•Jika pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pejabat, dia dapat diberhentikan dari jabatannya.

•Pelaku juga dapat dikenai sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau tindakan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sampai berita ini di terbitkan kepsek SMPN 5 kota Jambi, iksan.Spd enggan memberikan tanggapan saat di konfirmasi melalui via WhatsApp oleh awak media NusantaraJambi.News

Red

NUSANTARAJAMBI.NEWS| SABAK–Perkara sengketa tanah dari ahli waris Arifin Ahmad disidangkan Kamis (31/7/2025) di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.dari hasil Sidang mediasi antara ahli waris alm.arifin Ahmad dengan para tergugat tidak ada kesepakatan,jadi sidang untuk perdata antara para penggugat dan tergugat menunggu surat panggilan dari pengadilan negri Tanjung Jabung Timur untuk sidang perdata selanjut nya

Kepala Kelurahan Kampung Singkep Bapak Anjas Asmara SE membenarkan akan adanya sidang gugatan sengketa tanah di daerah kampung Singkep Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. 

Menurut keterangan Anjas Asmara bahwa masalah sengketa tanah di daerah Kelurahan yang dipimpinnya susah melalui prosedur yang berlaku dan mempunyai dokumen atas kepemilikan tanah berupa Sporadik atas nama tergugat dan mempunyai dasar untuk membuat surat kepemilikan tanah berupa sporadik kepada 14 tergugat. 

Dalam pembuatan surat kepemilikan tanah berupa sporadik tersebut terjadi sebelum masa dinas bapak Anjas Asmara SE sebagai Kepala Kelurahan Kampung Singkep.

Pengacara Deny Syahrial SH yang diberikan kuasa oleh penggugat dalam sengketa lahan di daerah kelurahan kampung Singkep yang dibelanya sebagai atas nama ahli waris berdasarkan surat pancung alas tahun 1981 yang dikuasai  ahli waris yang berhak atas lahan yang berada di kelurahan kampung Singkep yang sekarang dikuasai tergugat dengan dasar surat kepemilikan tanah sporadik.

Dalam sidang pertama sengketa tanah yang diadakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Juli 2025 tersebut,  ditunda karena ketidak hadiran dari salah satu tergugat yang berjumlah 14 orang dan akan di sidangkan di gelar kembali pada tanggal 31 juli 2025 dan hasil dari sidang pada hari ini.

Sidang mediasi antara ahli waris alm.arifin Ahmad dengan para tergugat tidak ada kesepakatan,jadi sidang untuk perdata antara para penggugat dan tergugat menunggu surat panggilan dari pengadilan negri Tanjung Jabung Timur untuk sidang perdata selanjut nya

(randy)

Nusantara Jambi.News|JAMBI–
Masih ingat akan kejadian kejadian nasabah yang mendapat kesulitan atas haknya pada lesing/Pembiayaan sementara kewajiban debitur sudah di selesaikan namun setelah selesai di per’hambat, Hari Kamis tanggal 25 Juli 2025 Ketua LP3NKRI Jambi mendatangi Kantor Polresta kota jambi terkait Kuasa yang di terima dari Saudara.Hermanto

adapun kedatangan Pery
Pery mengatakan dia mendatangi Polresta jambi menindak lanjuti Surat Kuasa yang di terima untuk membuat laporan dan laporan sudah diterima oleh Piket hari itu oleh Rizky Juniardi atas nama Kasat Reskrim adapun laporan ke Polresta Kota Jambi terkait permasalahan yang di hadapin oleh saudara Hermanto (Debitur)
adapun permasalahannya Hermanto telah melunasi

“Pembiayaan Mobil Toyota  Avanza Veloz No Pol. BH.1201 NI pada TAF (Toyota Astra Finance) dan sampai saat ini BPKB tidak di berikan oleh Lesing/Pembiayaan tersebut “, ucapnya Pery monjuli

Pery menjelaskan kronologis yakni sdr Hermanto ada Ambil 2 unit mobil di perusahan tersebut di tengah perjalanan  1 unit mobil tidak bisa di bayarkan/nunggak  karna bisnis sdr Hermanto sedang pailit dan akhirnya pihak perusahan menyarankan agar mengembalikan 1 unit mobil yang tidak bisa Di lunasi untuk dilelang perusahan dan agar juga sdr.hermanto fokus

menyelesaikan 1 unit mobilnya  setelah lunas pihak lesing berjanji akan memberikan BPKB tersebut namun pada kenyataanya BPKB tersebut  tidak juga di berikan oleh lesing dengan Alasan lelang 1 unit mobil tersebut mendapatkan kerugian sebesar  Rp 50 juta sehingga BPKB 1 unit mobil Berplat BH 1201 NI,  yang lunas tersebut tidak  juga di keluarkan oleh lesing sehingga Hermanto sangat di rugikan oleh janji tersebut.

Kewajiban sudah selesai seharusnya hak sdr.Hermanto bisa  mendapatkan BPKB nya ternyata pepesan Kosong.
Kita sudah coba minta baik baik sama pihak perusahan  agar BPKB di serahkan ke saudara.Hermanto namun pihak Perusahan keberatan sebelum adanya pembayaran kerugian Lelang sebesar 50 juta di bayarkan dan masuk ke Perusahan lesing tersebut jelas Pery.
Karna Debitur merasa di permainkan dan di bohongin akhirnya membuat laporan Ke Polresta Jambi ujar Pery.
Pery meminta kepada pihak kepolisian agar menindak lanjuti laporan tersebut dgn seadil adilnya tutup Pery.

Red

NusantaraJambi.News | JAMBI-–Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) meminta seluruh warga Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi berbelanja di online shop di berbagai platform media sosial.

Himbauan ini dikatakan langsung oleh Ketua Umum LPKN Kurniadi Hidayat usai pihaknya melakukan investigasi disalah satu platform media sosial TikTok.

Kurniadi mengatakan pihaknya berhasil menemukan indikasi praktik penipuan dengan modus promo atau diskon harga besar-besaran di platform tersebut.

“Jadi tim kita coba beli smartphone merk VIVO V40 di live TikTok, harga barang tersebut diatas Rp 6 Juta, kemudian ada promo jadi 1 jutaan, jadi ini sengaja kita pesan” kata Kurniadi, sembari menunjukan barang yang dipesan oleh tim investigasi lembaga tersebut.

Kurniadi menceritakan, bahwa barang yang dipesan tersebut sengaja dipesan dengan sistem bayar ditempat atau Cash on Delivery (COD).

Benar saja, setelah dibuka, lanjut Kurniadi, barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi smartphone yang di tawarkan oleh penjual live di platform tersebut.

“Barang yang datang memang HP, tapi tidak ada mereknya baik itu kotak maupun di unitnya sama tidak ada merek, harga 6 juta dipromo jadi 1,4 juta” cerita Ketua Umum LPKNI.

Atas hasil temuannya itu, Kurniadi menghimbau kepada masyarakat untuk jeli dalam memilih barang, terutama dalam live di platform media sosial.

“Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar berhati-hati untuk berbelanja di live media sosial, karena tidak semua di live itu benar, kalau mau berbelanja online pilihlah marketplace atau toko-toko online yang resmi dan benar-benar profesional” imbaunya.

menindak tegas platform-platform media sosial yang terindikasi melakukan praktik penipuan.

“Komdigi harus menindak tegas platform-platform media sosial, agar mereka tidak sembarang dan benar-benar memverifikasi akun-akun untuk berbisnis, agar temuan seperti ini tidak terjadi lagi, karena sangat merugikan konsumen” katanya.

” Dan kami juga minta Kementerian perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk menindak perihal ini, karena ini jelas akan merugikan konsumen” imbuh Ketua Umum LPKNI Kurniadi Hidayat.

(Red)

Nusantara Jambi.News || Jambi – Proyek Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Peningkatan permukiman RT.6 Kel.Sejinjang Kec.Jambi Timur kota Jambi, yang dikerjakan oleh Pelaksana CV  HADHI JAYA dengan anggaran APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 Nilai Kontrak Rp.181.591.200 diduga tidak dikerjakan sesuai standar. Hal ini karena ada nya temuan di lapangan terkait proyek tersebut yang tidak sesuai standar nya baik dari ketebalan pada jalan permukiman yang di kerjakan asal jadi serta mengurangi kualitas bahan, pada proyek  tersebut. Hari Sabtu (12/07/2025)

Ketua PROJAMIN JAMBI Randi, menjelaskan bahwa kualitas jalan coran yang di kerjakan oleh pihak kontraktor, sangat tidak sesuai standar yang sudah di tentukan oleh dinas pekerjaan umum (PU) Provinsi Jambi, dengan ada nya temuan di lapangan oleh team media dan LSM terkait proyek PSU tersebut, Randi selaku ketua DPW PROJAMIN JAMBI meminta kepada Pihak APH Provinsi Jambi, untuk mengaudit kelapangan terkait proyek PSU Di RT.6 kel.sejinjang kec.jambi timur kota Jambi,

“Saat awak media dan ketua DPW PROJAMIN PROVINSI JAMBI mendatangi lokasi proyek PSU, pihak Pelaksana CV HADHI JAYA dengan pihak pengawas CV Bukit Harapan Konsultan, selaku pengawas proyek tersebut diduga kuat melakukan kecurangan dalam pekerjaan proyek prasarana sarana utilitas (PSU) peningkatan permukiman RT.6 kel.sejinjang kec.jambi timur kota Jambi,” Randi Ketua DPW PROJAMIN PROV JAMBI berpesan kepada kepala Dinas PUPR PROVINSI JAMBI. MUZAKIR, jangan sampai anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp.181.591.200 seratus lapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah, tidak terbuang sia-sia karena proyek tersebut diduga kuat dikorupsi oleh pihak kontraktor selaku pelaksana,(red)

NusantaraJambi.News||JAMBI–Proyek peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman di RT 25 Blok UU, Perumahan Tanjung Permata, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, menuai kritik dari warga setempat. Proyek bernilai Rp91,7 juta yang dikerjakan CV. Bintang Mega Karya itu diduga menyimpang dari spesifikasi teknis.

Proyek yang tercantum sebagai peningkatan jalan sepanjang 34 meter dengan ketebalan 15 cm itu dinilai warga tidak sesuai realisasi di lapangan.

“Kami merasa dirugikan. Pengerjaan proyek ini tidak transparan dan hasilnya sangat mengecewakan,” ujar salah satu warga Senin (8/7/2025).

Diduga Tak Sesuai RAB

Warga menyebut, permukaan jalan lama tidak diratakan terlebih dahulu (dipapas) sebelum pengecoran. Selain itu, material warmes yang seharusnya digunakan juga tidak tampak. Akibatnya, terjadi selisih ketinggian hingga 20 cm dibandingkan permukaan jalan sebelumnya.

Ketua RT berinisial H.IND BD turut disorot warga karena dianggap tidak melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Ia bahkan disebut-sebut menyampaikan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) salah satu anggota DPRD provinsi dapil Kota Jambi berinisial Y, yang hingga kini belum memberikan klarifikasi.

Warga Minta Audit dan Investigasi

Warga mendesak Dinas PUPR Provinsi Jambi serta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit serta investigasi terhadap proyek tersebut. Mereka khawatir proyek ini hanya menjadi “kedok” untuk praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

“Jangan sampai dana publik disalahgunakan. Kami minta proyek ini diaudit secara menyeluruh dan pelaksanaannya dievaluasi dengan transparan,” tegas warga lainnya.


Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek dan anggota dewan berinisial Y belum memberikan tanggapan resmi

NusantaraJambi.News | JAMBI–Konspirasi korporasi biasanya mengacu pada dugaan atau skema terencana yang melibatkan korporasi atau perusahaan/instansi/lembaga untuk mencapai tujuan ilegal atau merugikan negara dan masyarakat.

“Bicara Korupsi yang berskala Konspirasi Korporasi di pemerintah Provinsi dan Kota Jambi contohnya ada pada Proyek Jambi Business Centre, kasus ini melibatkan berbagai lini penguasa dan pengusaha dalam bentuk  kejahatan, seperti penipuan publik dan negara, suap menyuap, manipulasi data dan pasar, pelanggaran lingkungan hingga merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.” Terang Fahmi dari LBH PHASIVIC dan Persatuan Wartawan FAST RESPON Provinsi Jambi.

“Dalam konteks hukum, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh individu yang bekerja untuk atau atas nama mereka, terutama jika tindakan tersebut menguntungkan korporasi”. Lanjut Fahmi kepada awak media.

” Kurang jelas apa lagi kita menilai,berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024–2044 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan berdirinya JBC tersebut dikategorikan masuk sebagai zona rawan banjir dan merupakan fungsi daerah itu sebagai daerah resapan air, bahkan secara topografi wilayah ini merupakan cekungan yang secara ekologis berperan sebagai area tangkapan air alami”. Fahmi memaparkan basic awal Konspirasi Jahat Korporasi atas proyek JBC.

“Bahkan sering kita lihat di pemberitaan LSM dan Penggiat Anti KKN di Provinsi Jambi memaparkan dari sudut elevasinya area JBC dan Jamtos merupakan daerah dataran rendah atau cekungan, untuk wilayah Simpang IV Sipin dan sekitarnya yang secara fungsi alami wilayah tersebut menjadi terminal sementara air yang mengalir dari drainase wilayah sekitar”. Lanjut Fahmi.

“Seharusnya kita mengerucut pada Konspirasi Korporasi 
pada Pemprov Jambi mengapa tidak melakukan adendum atas perjanjian BOT yang diteken pada tahun 2014 oleh Gubernur Hasan Basri Agus? Itu Perjanjian bernomor 07/PK.GUB/PU/2014 dan 001/JBC-PKP/2014 tersebut dianggap cacat secara administratif dan tanpa kajian perencanaan yang memadai dan matang” Tutur Fahmi sambil menunjukan File bukti-bukti dugaan Korupsi Konspirasi Korporasi atas Proyek JBC .

“Bahkan saat ini PT.Putra Kurnia Properti selaku pengembang dan kontraktor belum menyetorkan kontribusi yang sah kenegara, sebab  hal ini menjadi kewajiban dalam surat kontrak, dengan total nilai sekitar Rp13,4 miliar selama periode 2014–2024. Padahal, pembangunan seharusnya sudah rampung dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2024 lalu, sekarang sudah tahun berapa ..kenapa semua masih pada tidur juga , ayo gubernur jambi,Kejati, Bangun lagi dari tidurnya. Sebelum surat kami layangkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia !” Tegas Fahmi tertawa sedih ungkap kenyataan pahit yang sebenarnya telah terjadi.

“Hal ini sempat menuai polemik , dari pihak ahli waris yang sempat menggugat namun hanya bermodalkan surat lama dari kulit tersebut saja tanpa ada kekuatan ekonomi buat menggugatnya sedangkan melawan korporasi raksasa yang berkuasa dengan pengusaha yang notabene tak berseri uangnya, dan akhitnya hal atas tanah tersebut berpindah tangan secara illegal dan cacat hukum.” Terang Fahmi. 

“Terkait bukti awal dari Datuk H .Jamaludin masih dipegang oleh ahli waris , dan terkait hal ini saya selaku Ketua PW Fast Respon Provinsi Jambi segera meminta pertimbangan dari Presiden Prabowo dan Menteri ATR “.Jelas Dody Chandra

“Kenapa hak penuh atas tanah jatuh ketangan  pengembang ? yang kemudian dijadikan agunan ke Bank dan diperjualbelikan dalam bentuk rumah toko (ruko),hingga money loundring Ini tercipta dan hal hasil pihak kontraktor atau pengembang dibiarkan  merugikan keuangan negara, Why mengapa ?” Tutup Fahmi .

Pihak Jambi Business Centre bernama Hilman Firmansyah dimintai konfirmasi dan klarifikasi terkait hal hal diatas,Hilman menjawabnya “sebelumnya saya mau nanya, dapat kontak saya dari siapa ya pak, izin” tulis Hilman di kontak person whatsappnya +62 822-8xx2-7x5x.

“siap bapak, saya pelajari dahulu dan koordinasikan ke management pak” tutup Hilman Firmansyah selaku pihak JBC.