Nusantara Jambi.News.com

NusantaraJambi.News.Com | Muaro Jambi – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Ramin 2 Posko 13 melaksanakan kegiatan edukasi kesehatan bertema Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pencegahan penyakit cacingan di SDN 141 Desa Ramin sebagai upaya meningkatkan kesadaran kesehatan sejak dini.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah guna mencegah berbagai penyakit, khususnya infeksi cacing yang rentan menyerang anak usia sekolah.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN Posko 13 menyampaikan materi secara interaktif dan komunikatif, disertai dengan simulasi praktik mencuci tangan yang benar, menjaga kebersihan kuku, menggunakan alas kaki saat bermain, serta mengonsumsi makanan yang bersih dan matang.

Koordinator KKN Desa Ramin 2 Posko 13 menyampaikan bahwa penyakit cacingan dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak, seperti menurunnya daya tahan tubuh, anemia, gangguan konsentrasi belajar, hingga penurunan prestasi akademik.

Antusiasme tidak hanya terlihat dari para siswa, tetapi juga dari mahasiswa KKN yang dengan penuh semangat membimbing, mendampingi, dan mengajak siswa berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Suasana edukasi tampak hidup dan menyenangkan, sehingga materi dapat diterima dengan lebih mudah.

Kepala SDN 141 Desa Ramin turut mengapresiasi kegiatan ini dan menyampaikan rasa terima kasih kepada mahasiswa KKN atas kontribusi nyata dalam memberikan edukasi kesehatan kepada peserta didik. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dalam membentuk kebiasaan hidup sehat sejak usia dini.

Warga sekitar sekolah juga menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap program edukasi kesehatan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Desa Ramin 2 Posko 13 berharap dapat menanamkan kebiasaan PHBS sejak dini agar siswa mampu menjadi generasi yang lebih sehat, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan.(*)

NUSANTARAJAMBI.NEWS | MUARO JAMBI – Aroma penyimpangan menyeruak dalam proyek pembangunan fasilitas publik di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kamis  (22/01/2026)

Proyek pembangunan kantin wisata yang menelan dana fantastis kini menjadi sorotan warga setelah kondisi fisik bangunan berakhir tragis.

Anggaran Fantastis, Spesifikasi Minimalis Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan kantin dengan volume 5×6 meter tersebut memakan anggaran mencapai Rp126 juta.

Angka ini dinilai tidak wajar dan diduga kuat telah terjadi penggelembungan dana (mark-up).Banyak pihak menilai, untuk bangunan berukuran kecil di wilayah pedesaan, alokasi dana sebesar itu seharusnya menghasilkan struktur yang jauh lebih kokoh dan berkualitas tinggi.

Roboh Sebelum Digunakan Naas, belum sempat memberikan manfaat bagi warga maupun wisatawan, kantin tersebut kini sudah roboh. Mirisnya, kerusakan fatal ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah pembangunan selesai.

Faktor utama penyebab ambruknya bangunan diduga kuat karena Kurangnya Analisa Lokasi Perencanaan awal tidak mempertimbangkan kondisi geografis lahan.Pembangunan yang Dipaksakan Proyek terkesan dikejar tayang tanpa memperhatikan struktur pondasi yang sesuai dengan kontur tanah.

Konstruksi Kurang Kokoh Kualitas material dan pengerjaan diduga tidak sesuai dengan standar teknis yang seharusnya dibiayai dengan dana seratus juta lebih tersebut.

Keluhan Warga dan Kerugian Negara Ambruknya kantin ini memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat sekitar. “Belum juga dipakai jualan, sudah rata dengan tanah. Ini uang rakyat, tapi hasilnya seperti asal jadi saja,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengawasan dan perencanaan oleh pihak desa maupun pelaksana proyek. Jika dugaan mark-up dan kegagalan konstruksi ini terbukti, maka hal ini dipastikan telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang cukup signifikan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait di Desa Muaro Jambi belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah pertanggungjawaban terkait robohnya fasilitas wisata tersebut. (Team)

NUSANTARAJAMBI.NEWS | MUARO JAMBI – Aroma penyimpangan menyeruak dalam proyek pembangunan fasilitas publik di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kamis  (22/01/2026)

Proyek pembangunan kantin wisata yang menelan dana fantastis kini menjadi sorotan warga setelah kondisi fisik bangunan berakhir tragis.

Anggaran Fantastis, Spesifikasi Minimalis Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan kantin dengan volume 5×6 meter tersebut memakan anggaran mencapai Rp126 juta.

Angka ini dinilai tidak wajar dan diduga kuat telah terjadi penggelembungan dana (mark-up).Banyak pihak menilai, untuk bangunan berukuran kecil di wilayah pedesaan, alokasi dana sebesar itu seharusnya menghasilkan struktur yang jauh lebih kokoh dan berkualitas tinggi.

Roboh Sebelum Digunakan Naas, belum sempat memberikan manfaat bagi warga maupun wisatawan, kantin tersebut kini sudah roboh. Mirisnya, kerusakan fatal ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah pembangunan selesai.

Faktor utama penyebab ambruknya bangunan diduga kuat karena Kurangnya Analisa Lokasi Perencanaan awal tidak mempertimbangkan kondisi geografis lahan.Pembangunan yang Dipaksakan Proyek terkesan dikejar tayang tanpa memperhatikan struktur pondasi yang sesuai dengan kontur tanah.

Konstruksi Kurang Kokoh Kualitas material dan pengerjaan diduga tidak sesuai dengan standar teknis yang seharusnya dibiayai dengan dana seratus juta lebih tersebut.

Keluhan Warga dan Kerugian Negara Ambruknya kantin ini memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat sekitar. “Belum juga dipakai jualan, sudah rata dengan tanah. Ini uang rakyat, tapi hasilnya seperti asal jadi saja,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kelalaian dalam pengawasan dan perencanaan oleh pihak desa maupun pelaksana proyek. Jika dugaan mark-up dan kegagalan konstruksi ini terbukti, maka hal ini dipastikan telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang cukup signifikan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait di Desa Muaro Jambi belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah pertanggungjawaban terkait robohnya fasilitas wisata tersebut. (Team)

Media Nusantara Jambi
Kabupaten Bungo – Jambi
Dari hasil penelusuran wartawan Media Nusantara Jambi di Jalan Lintas Sumatera Km 17 Pelepat, senamat Kabupaten Bungo, tim media ini mendapatkan adanya  aktivitas kegiatan pertambangan galian C Batu Gunung/ split/batu koral yang Dimiliki  di  Leman Pengusaha asal Kabupaten Bungo,  yang belum mempunyai izin dari pusat.
Tampak dilokasi beberapa  Alat berat dan Beberapa unit Mobil Dump truck  yang sedang beraktivitas  memuat  Batu  ke dalam truck tersebut  di wilayah senamat kabupaten Bungo.
Menurut Pekerja di Lapangan lokasi tambang tersebut Milik H.Mael yang di kelola oleh Leman ungkap pekerja yg tidak mau di sebutkan nama nya.

Informasi dan FAKTA didapatkan dari salah satu Pekerja mengatakan ” yo Bang Tambang ini pemiliknya H.Mael dan dikelola oleh Leman dan  yang dilapangan Adalah Alex, ungkap Pekerja tersebut  kami hanya pekerja di sini.
Dari Pantauan awak media di lokasi tambang terjadi pembibisan/ pemangkasan seperti bukit yg terjal akibat pengerukan batu tersebut ketika hujan dapat menimbhlkan erosi karna tidak ada tanah yg datar dan Pepohonan di sekitar tambang.
Berdasarkan aturan undang undang minerba untuk Izin terkait galian C, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai batuan (termasuk tanah urug), diatur dalam undang-undang pusat yang mengalami beberapa perubahan dan pengalihan kewenangan, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai dasar utama, yang kemudian diubah dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Perubahan Terminologi:
Istilah “Bahan Galian Golongan C” sudah tidak lagi digunakan dalam peraturan terbaru. Kini, yang sebelumnya digolongkan sebagai C kini disebut batuan, dan tanah urug termasuk di dalamnya.

Dasar Hukum Utama:
UU No. 4 Tahun 2009: tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah undang-undang awal yang mengatur izin pertambangan.
UU No. 3 Tahun 2020: merupakan perubahan dan penyempurnaan dari UU No. 4 Tahun 2009, termasuk pengalihan kewenangan perizinan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2021: adalah peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020, yang juga mengatur secara rinci mengenai izin usaha pertambangan.
Kewenangan Izin Berdasarkan regulasi terbaru, meskipun ada wacana pengalihan kewenangan perizinan galian C ke pusat, saat ini kewenangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) untuk batuan (termasuk tanah urug) sebagian besar berada di pemerintah pusat atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota tergantung pada jenis dan skala kegiatan. Namun, secara umum, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara keseluruhan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.
Izin Tambang Rakyat.

Untuk usaha pertambangan rakyat, izin diberikan oleh Menteri ESDM berdasarkan permohonan individu atau koperasi yang beranggotakan penduduk setempat, sesuai Pasal 62 ayat (1) PP No 96 Tahun 2021.

Ancaman dan sanksi pidana terhadap kegiatan tambang ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), khususnya pada Pasal 158 yang mengatur mengenai penambangan tanpa izin. Alias Ilegal
Melakukan kegiatan pertambangan galian C ilegal Tanpa memiliki ijin bisa dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.
(Red)

Nusantara Jambi.News | Kabupaten Bungo – Jambi
Berdasarkan hasil Investigasi team Media di Jalan Lintas Sumatera Km 17 Pelepat, senamat Kabupaten Bungo Nusantara jambi, tim media ini mendapatkan adanya  aktivitas kegiatan pertambangan galian C Batu split/batu koral  diduga di miliki Fredy yang belum kantongi izin dari pusat.
Tampak dilokasi adanya 3 Alat berat dan Beberapa unit Mobil Dump truck  yang sedang beraktivitas  memuat  Batu  ke dalam truck tersebut  di wilayah senamat kabupaten Bungo, Jumat (19/09/2025).

Informasi dan FAKTA didapatkan dari salah satu Pengawas mengatakan ” yo Bang Tambang ini pemiliknya Fredy kami hanya pekerja di sini Ungkanya. pertambangan galian C Batu split  yang menggunakan alat berat ini untuk di jual kepada pembeli yang sudah berlangsung cukup lama ungkap nara sumber yg tidak mau disebut namanya.

Dari Pantauan awak media di lokasi tambang terjadi pembibisan/ pemangkasan seperti bukit yg terjal akibat pengerukan batu tersebut ketika hujan dapat menimbhlkan erosi karna tidak ada tanah yg datar dan Pepohonan di sekitar tambang.
Berdasarkan aturan undang undang minerba untuk Izin terkait galian C, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai batuan (termasuk tanah urug), diatur dalam undang-undang pusat yang mengalami beberapa perubahan dan pengalihan kewenangan, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai dasar utama, yang kemudian diubah dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Perubahan Terminologi:
Istilah “Bahan Galian Golongan C” sudah tidak lagi digunakan dalam peraturan terbaru. Kini, yang sebelumnya digolongkan sebagai C kini disebut batuan, dan tanah urug termasuk di dalamnya.

Dasar Hukum Utama:
UU No. 4 Tahun 2009: tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah undang-undang awal yang mengatur izin pertambangan.
UU No. 3 Tahun 2020: merupakan perubahan dan penyempurnaan dari UU No. 4 Tahun 2009, termasuk pengalihan kewenangan perizinan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 Tahun 2021: adalah peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020, yang juga mengatur secara rinci mengenai izin usaha pertambangan.
Kewenangan Izin Berdasarkan regulasi terbaru, meskipun ada wacana pengalihan kewenangan perizinan galian C ke pusat, saat ini kewenangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) untuk batuan (termasuk tanah urug) sebagian besar berada di pemerintah pusat atau pemerintah provinsi/kabupaten/kota tergantung pada jenis dan skala kegiatan. Namun, secara umum, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara keseluruhan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.
Izin Tambang Rakyat.

Untuk usaha pertambangan rakyat, izin diberikan oleh Menteri ESDM berdasarkan permohonan individu atau koperasi yang beranggotakan penduduk setempat, sesuai Pasal 62 ayat (1) PP No 96 Tahun 2021.

Ancaman dan sanksi pidana terhadap kegiatan tambang ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), khususnya pada Pasal 158 yang mengatur mengenai penambangan tanpa izin. Alias Ilegal

Tempat terpisah Ketua  LP3NKRI (Lembaga Pemanatau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia) Pery Monjuli,SE Jambi,dimintai tanggapan dan menegaskan Melakukan kegiatan pertambangan galian C ilegal Tanpa memiliki ijin bisa dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. (red)

Nusantara jambi.News | BUNGO – Kepolisian Resort Bungo diminta untuk melakukan penertiban terhadap seluruh gudang tempat penimbunan BBM bersubsidi di wilayah dusun Sungai Mengkuang, kecamatan Rimbo Tengah, salah satu gudang milik ” Ihca “

Warga yang tinggal di sekitar gudang BBM yang diperoleh dengan cara illegal itu mengaku mulai was-was terhadap keberadaan timbunan timbunan BBM tersebut.

Kekhawatiran tersebut muncul karena banyaknya kejadian yang mengerikan seperti kebakaran hebat yang bersumber dari gudang minyak yang tidak safety penyimpanannya.


“Kami berharap pihak kepolisian turun ke wilayah kami di Sungai Mengkuang. Khususnya mulai dari Pal 6 dalam simpang sebelah Pemakaman, belakang kantor Rio, belakang SD sampai di seputaran SPBU pal 9. Ada belasan gudang minyak solar ilegal disini,” keluh salah seorang warga pal 6 Sungai Mengkuang.

Harapan kami jangan ada tebang pilih, semua gudang dan siapapun pemilik dan oknum dibelakangnya agar ditertibkan. Kami khawatir sewaktu-waktu gudang ini bisa menjadi sumber bencana jika tetap dibiarkan tetap berada dalam pemukiman warga,” sambungnya sumber.


Seperti diberitakan sebelumnya, aksi penimbunan BBM jenis solar subsidi dilakukan secara terang-terangan oleh Ica, warga dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. ( Red )

Nusantara Jambi.News.com || JAMBI—Terkait adanya tuduhan tidak adanya perhatian kepada karyawan korban kecelakaan kerja di PT. AFRESH INDONESIA yang bernama Rina manajemen perusahaan dan Rina selaku karyawan yang mengalami kecelakaan kerja di PT.AFRESH INDONESIA memberikan klarifikasi, Kamis (15/01/2025)

Adapun klarifikasi tersebut sebagai berikut :

Terkait dengan pemberitaan yang beredar di media online tidak berdasarkan fakta dan data pihak PT.AFRESH INDONESIA Konferensi Pers yang dilakukan oleh Rina selaku korban kecelakaan kerja di PT.AFRESH INDONESIA dan pihak perusahaan ke pada media online Nusantara Jambi.news.com

“memberikan klarifikasi bawasannya berita yang telah beredar terkait perusahaan tidak membiaayain perobatan Rina selaku karyawan WIGO, Rina memberikan statemen kepada media Nusantara Jambi.news
Pemberitaan yang telah beredar di berapa media online yang menjelekan perusahaan tersebut yang mejebut saya tidak di perhatikan atau tidak di biayain probatan oleh PT.AFRESH INDONESIA. saya tegaskan tidak benar dan terkesan membohongi publik dan ada dugaan pencemaran nama baik perusahaan PT.AFRESH INDONESIA” ujarnya Rina.

Nusantara Jambi.News.com | JAMBI—PT. SFI Finance  ( Suzuki Finance Indonesia) yang beralamat di Jalan P Hidayat  Nomor 2B KM 6 dengan terpaksa melakukan upaya hukum melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Jambi dikarenakan salah satu debiturnya dengan sengaja tidak mau bayar lagi angsuran selama 3 tahun tanggal 15 Februari 2023 bahkan objek kendaraan tetap di pakai & tidak diserahkan secara sukarela kepada PT. SFI  Finance selaku Kreditur.

Didampingi Kuasa Hukum nya Yudha  HS , S.H. dari Tim Law Office ABADI RASUAN menerangkan bahwa klien nya telah mendaftarkan perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi terhadap salah satu debitur nya HD yang beralamat di Jalan Iswahyudi Kelurahan Talang Bakung dengan No Perkara : 43/Pdt.G.S/2025/PN Jambi.

Ketika dimintai keteranga Branch Manager dari PT. SFI Cabang Jambi Bp. Indra S.I.P menerangkan bahwa HD adalah debitur yang mendapatkan fasilitas kredit 1 (satu) unit Kendaraan  CARRY PU 1,5 WARNA waeba Silver Tahun 2021 No Polisi BH 8178 MT  dengan cicilan angsuran sebesar Rp. 3.998.000,- setiap bulan.
Namun sejak bulan  15 Februari 2023 sampai 15 November 2025 yang seharusnya sudah lunas bahkan  Gugatan ini di daftarkan debitur HD tidak menolak untuk membayar.

Pada hari jum’at 9 Januari 2025 selaku Tergugat HD hadir bahkan  didampingi Kuasa Hukum nya didepan Majelis Hakim telah mendengar isi gugatan &  pada hari Kamis, 15 Januari HD selaku Debitur akan memberikan Jawaban terkait isi gugatan tersebut.

Secara prosedure & peraturan perundang  undangan pihak PT. SFI Finance Cabang Jambi sudah melakukan Upaya Penagihan baik secara lisan , mengirimkan surat teguran bahkan bertemu langsung pun sudah, namun debitur tetap tidak melakukan  kewajiban nya kepada klien kami sehingga klien kami mengalami kerugian Materiil sebesar 495 jt an ujar Yudha  HS , S.H.


Kami berharap dengan adanya Gugatan ini  klien kami bisa mendapatkan Keadilan & membuka hati bagi Tergugat HD untuk segera melunasi atau mengembalikan Unit CARRY PU 1,5 WARNA waeba Silver Tahun 2021 No Polisi BH 8178 MT secara Sukarela

Sebenarnya klien kami sudah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap Tergugat HD namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan menemui jalan buntu .

Seperti kita ketahui bahwa Upaya Gugatan Sederhana ini diatur dalam Perma No.4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No.2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan memberikan manfaat yang sangat besar sebagai salah satu tool bagi klien kami SFI Finance  untuk memperoleh pengembalian pembiayaan  kredit yang telah diberikan terhadap debitur-debitur yang tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.

Red

NUSANTARA JAMBI.NEWS – Aliansi Masyarakat Adat Melayu Jambi (Alatjitu) menggelar aksi damai menuntut penutupan permanen Helens Play Mart yang beroperasi di kawasan Ancol, Kota Jambi, Rabu (31/12/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas keberadaan tempat penjualan minuman beralkohol yang dinilai mencederai nilai adat, budaya, dan religius masyarakat Jambi.

Dalam orasinya, massa menyampaikan keberatan keras terhadap lokasi Helens Play Mart yang berada di sekitar Ikon Provinsi Jambi, Gentala Arasy. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai simbol budaya Melayu dan pusat wisata religi Islam, sehingga dinilai tidak pantas dijadikan lokasi usaha yang menjual minuman beralkohol.

Selain berdekatan dengan Gentala Arasy, keberadaan Helens Play Mart juga disebut hanya berjarak beberapa meter dari Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kondisi ini semakin memperkuat penolakan masyarakat adat, karena kawasan tersebut dianggap sebagai wilayah yang harus dijaga marwah dan ketertibannya sesuai nilai kearifan lokal.

Dalam salah satu orasi, perwakilan Alatjitu menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi, namun menolak aktivitas usaha yang berdampak buruk terhadap generasi muda.

“Kami tidak melarang orang berinvestasi, tapi kami tidak ingin pemuda-pemudi Jambi suram ke depannya. Kami meminta Pak Maulana selaku Wakil Wali Kota Jambi mencabut izin Helens Play Mart,” tegasnya.

Ia juga menyinggung sejumlah peristiwa yang terjadi di Helens Play Mart, yang bahkan berujung penanganan di kepolisian.

“Sudah banyak korban hingga sampai ke Polsek terkait tragedi yang terjadi di Helens Play Mart. Kami menuntut Pemerintah Kota Jambi menutup Helens Play Mart. Kami tidak ingin Kota Jambi menjadi salah satu kota maksiat,” ucapnya.

Alatjitu berharap Pemerintah Kota Jambi segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencabut izin operasional Helens Play Mart demi menjaga nilai adat, moral, serta citra Kota Jambi.(*)

Nusantara jambi.news | JAMBI–Marak nya Judi Togel di kota Jambi yang di back up oleh salah satu oknum yang di duga dari media online jelajah perkara yang bernama HUTAPEAH dan selaku bandar togel terbesar di kota Jambi bernama Kartono dan juntak, adalah suatu tindak pidana yaitu pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib. Judi togel merupakan bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi mereka yang turut bermain. Itu sudah sangat merusak masyarakat kamis 25/12/2025

Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya apabila dibiarkan. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat judi juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat.

Di kota Jambi ada beberapa nama yang di duga selaku Bandar besar togel di kota Jambi seperti KARTONO dan JUNTAK ada juga yang menjadi back up bandar togel yang bernama HUTAPEA  praktek perjudian sedang marak dan terang terangan dilakukan oleh oknum pengelola dan sangat tertata rapi serta terkoordinir. Dari hasil Investigasi Awak media dilapangkan, Judi Togel ini sangat meresahkan dan sudah merajalela khususnya di kota jambi Seperti Sipin. Mayang, tugu juang, Kasang , pal merah dll.
Kepada penagak hukum Polda Jambi berserta jajaran Polda Jambi, masyarakat kota Jambi memintak kepada Polda jambi , menindak marak nya judi togel di kota Jambi ini.

Red