Nusantara Jambi.News.com

Nusantara Jambi.News | 18 Desember 2025 — Sidang pertama gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ahli waris almarhum Satya Nur terhadap PT Wirakarya Sakti (PT WKS) di Pengadilan Negeri Bekasi ditunda setelah Majelis Hakim menyatakan kuasa insidentil Penggugat tidak sah, karena penetapan kuasa insidentil berasal dari Pengadilan Agama.

Keputusan tersebut langsung mendapat keberatan resmi dari pihak Penggugat, yang menilai penundaan sidang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Undang-Undang Dasar 1945.

Merujuk SEMA Nomor 7 Tahun 2012

Penggugat menegaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, secara tegas dinyatakan bahwa:

> Surat kuasa insidentil dapat diterima untuk beracara di semua tingkatan peradilan.



Menurut Penggugat, ketentuan tersebut tidak membedakan asal pengadilan yang menerbitkan penetapan kuasa insidentil, selama kuasa tersebut memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum acara.

Ermawati Adalah Kuasa Insidentil Sekaligus Penggugat

Dalam perkara ini, Ermawati bukan hanya bertindak sebagai kuasa insidentil, tetapi juga merupakan salah satu Penggugat dan ahli waris langsung. Oleh karena itu, Penggugat menilai bahwa:

Hak Ermawati untuk hadir dan beracara merupakan hak konstitusional sebagai pihak

Pembatasan terhadap kuasa insidentil yang juga Penggugat dianggap melanggar prinsip access to justice

Hak seseorang untuk membela kepentingan hukumnya sendiri tidak dapat dikesampingkan hanya karena persoalan administratif


Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945

Penggugat menyatakan bahwa keputusan penundaan sidang tersebut berpotensi bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Prinsip hak atas keadilan dan perlindungan hukum


Menurut Penggugat, penundaan sidang justru memperpanjang proses hukum dan menunda pemeriksaan pokok perkara, padahal sengketa menyangkut hak ahli waris karyawan yang telah meninggal dunia dan belum dipenuhi lebih dari tiga tahun.

Substansi Perkara Belum Diperiksa

Hingga sidang pertama ditutup, Majelis Hakim belum memasuki pokok perkara, termasuk:

Dugaan penahanan hak normatif almarhum karyawan

Dugaan penguasaan ATM dan rekening almarhum

Sengketa keabsahan akta waris

Dugaan kelalaian perusahaan dalam pemenuhan hak ahli waris


Penggugat Akan Tempuh Langkah Hukum

Atas penundaan tersebut, Penggugat menyatakan akan:

Menyampaikan keberatan tertulis

Meminta perlindungan hak konstitusional

Mempertimbangkan pengaduan administratif sesuai mekanisme hukum yang berlaku


Penggugat berharap persidangan selanjutnya dapat mengedepankan keadilan substantif, serta menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pemeriksaan perkara secara adil dan terbuka.

Nusantara Jambi.News |Tangerang____ Desember 2025 — Pemohon banding dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menyampaikan keberatan resmi terkait belum terunggahnya memori banding pada sistem e-Court Mahkamah Agung, meskipun sebelumnya pihak petugas telah menyampaikan bahwa berkas tersebut telah diunggah per tanggal 24 November 2025.tetapi sampai  hari ini tanggal 9 Desember 2025 memori banding belum di upload.

Hingga hari ini, pemohon banding masih belum menemukan memori banding tersebut pada dashboard e-Court, sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi proses digitalisasi administrasi peradilan serta keakuratan pelaporan sistem antara pengadilan pengaju dan Mahkamah Agung.

Dalam keterangannya, Pemohon menyampaikan:

> “Saya menghormati proses hukum dan institusi Mahkamah Agung. Namun saya hanya meminta kejelasan atas proses unggah memori banding saya, karena sampai hari ini belum tersedia dalam sistem. Hal ini menimbulkan kerugian administratif bagi saya sebagai pencari keadilan.”



Pemohon juga berharap agar Mahkamah Agung dapat:

1. Melakukan verifikasi internal terhadap status unggah berkas memori banding.


2. Memberikan notifikasi resmi dan transparan kepada para pihak melalui e-Court ketika berkas banding telah terunggah.


3. Mengoptimalkan sistem digital peradilan demi memastikan tidak terjadinya hambatan teknis yang dapat merugikan para pihak.



Latar Belakang

Memori banding telah diserahkan secara resmi ke pengadilan tingkat pertama dan dinyatakan telah diunggah pada 24 November 2025 oleh petugas.

Per hari ini, memori banding belum tampil di sistem e-Court Mahkamah Agung.

Dokumen tersebut merupakan dokumen krusial karena menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan banding.


Keterlambatan unggah berkas melalui e-Court berpotensi menimbulkan:

Ketidakpastian hukum

Hambatan persidangan tingkat banding

Pelanggaran asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan


Harapan Pemohon

Pemohon meminta agar media nasional ikut memantau dan menyuarakan pentingnya transparansi sistem e-Court sebagai bagian dari reformasi hukum digital di Indonesia, guna memastikan keadilan berjalan tanpa tekanan, tanpa hambatan teknis, dan tanpa bias administrasi.

Red

Nusantara jambi.News | JAMBI – Dalam dokumen yang diterima redaksi, LPKNI memaparkan bahwa sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan cagar budaya diduga tidak memiliki izin lengkap, bahkan terdapat indikasi tidak membayar pajak usaha sesuai ketentuan, serta adanya dugaan praktik koordinasi ilegal atau suap kepada pihak tertentu demi memuluskan perizinan.

Selain itu, perluasan perkebunan sawit dan alih fungsi lahan di area yang seharusnya menjadi zona perlindungan turut memperparah kondisi lingkungan situs. LPKNI juga menemukan adanya aktivitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) batubara, pergerakan alat berat, lalu lintas truk, hingga operasi jetty, kapal besar, dan tongkang yang masuk ke dalam atau dekat zona penyangga cagar budaya.

Salah satu temuan paling mencolok adalah sebuah candi yang dipagari seng, dan di dalamnya ditemukan aktivitas terkait tambang batubara.

Ancaman Kerusakan Situs Bersejarah

LPKNI menilai aktivitas industri tersebut berpotensi menyebabkan sejumlah kerusakan, antara lain:

Getaran alat berat yang dapat merusak struktur candi dan artefak bersejarah.

Erosi tanah yang mengancam kelestarian kanal kuno dan lanskap situs.

Gangguan terhadap ekosistem lingkungan yang semula berperan sebagai penyangga alami.

Degradasi nilai historis dan budaya, yang dapat mengganggu fungsi kawasan sebagai pusat penelitian peradaban Melayu Kuno.

Turunnya kredibilitas pemerintah daerah dalam menjaga kawasan warisan budaya nasional.

Dasar Hukum dan Pelanggaran

Dalam laporan tersebut, LPKNI menegaskan bahwa berbagai aktivitas yang ditemukan diduga kuat telah melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, antara lain:

Pasal 66: Larangan merusak cagar budaya.

Pasal 67: Larangan memindahkan cagar budaya tanpa izin.

Pasal 81: Larangan mengubah fungsi ruang situs cagar budaya.

Pasal 101: Sanksi penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar bagi pengalihan kepemilikan tanpa izin.

Pasal 104: Sanksi penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp5 miliar bagi pihak yang menghalangi upaya pelestarian.

Pasal 105, 108, 110, dan 111: Berbagai sanksi pidana atas perusakan, pemisahan bagian cagar budaya, mengubah fungsi ruang, hingga pendokumentasian tanpa izin.

Pasal 112: Larangan memanfaatkan cagar budaya secara komersial tanpa ketentuan.

LPKNI menegaskan bahwa temuan ini bukan hanya berpotensi melanggar regulasi nasional, tetapi juga dapat dianggap bertentangan dengan standar pelestarian internasional.

Seruan LPKNI: Hentikan Aktivitas dan Kembalikan Fungsi Kawasan

Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, menegaskan bahwa Kawasan Cagar Budaya Muarajambi adalah warisan kebudayaan kelas dunia yang wajib dijaga keberlanjutannya.

“Kawasan ini bukan sekadar situs arkeologi, tetapi jejak peradaban dan pusat spiritual masa lampau yang memiliki nilai universal bagi sejarah Nusantara,” ujarnya.

Kurniadi juga menegaskan hubungan antara pelestarian cagar budaya dengan perlindungan konsumen:

“Harus dipahami hubungan antara cagar budaya dan perlindungan konsumen sangat erat, terutama dalam konteks pemanfaatan cagar budaya untuk pariwisata dan perdagangan produk terkait, di mana hak dan keselamatan konsumen harus dijamin tanpa mengorbankan kelestarian warisan budaya itu sendiri,” tegasnya.

LPKNI meminta seluruh aktivitas industri yang melanggar ketentuan agar dihentikan dan dipindahkan, serta meminta peningkatan pengawasan lintas instansi, termasuk pelibatan masyarakat.

Ruang Lingkup Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya Muarajambi memiliki luas 3.981 hektare, dengan batas wilayah:

Utara: Sungai Berembang dan Desa Danau Lamo

Timur: Desa Teluk Jambu serta Desa Dusun Mudo

Selatan: Desa Kemingking Dalam dan Desa Tebat Patah

Barat: Desa Danau Lamo dan Desa Baru

Kawasan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor 259/M/2013.

Tembusan Laporan

LPKNI menyampaikan tembusan laporan kepada:
Presiden RI, ICOMOS, UNESCO, Kemendagri, Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kapolri.

Nusantara Jambi.News | Tangerang, 24 November 2025 — Seorang warga berinisial E, korban dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), secara resmi telah mengajukan Memori Banding di Pengadilan Tinggi Banten melalui Pengadilan Negeri Tangerang terkait perkara perdata No. 963/Pdt.G/2025/PN Tng. Langkah banding diambil setelah gugatan tingkat pertama dinilai tidak menyentuh pokok perkara dan tidak memberikan akses keadilan bagi korban.

Dalam permohonan bandingnya, Pembanding menyampaikan bahwa sejak perkara terjadi pada tahun 2022, ia mengalami ancaman keselamatan serius di Jambi, sehingga tidak dapat kembali ke daerah tersebut, tidak dapat bekerja, dan terpaksa menjual seluruh aset pribadi untuk bertahan hidup selama tiga tahun terakhir.

> “Saya terancam keselamatan jiwa ketika berada di Jambi. Saya tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, dan kehilangan seluruh harta benda. Satu-satunya forum yang aman bagi saya untuk mencari keadilan adalah Pengadilan Negeri Tangerang,” jelas E dalam dokumen resmi memori banding.



Pembanding juga menilai terdapat indikasi rekayasa dan ketidakberesan penanganan perkara, karena laporan dan pemeriksaan substansi kasus belum pernah dituntaskan hingga menyentuh pokok perkara. Ia menegaskan bahwa hak atas keadilan dan perlindungan hukum telah terhambat.

Selain itu, Pembanding menyatakan bahwa kantor cabang pihak tergugat beroperasi di wilayah Tangerang, sehingga proses persidangan di Tangerang secara hukum memiliki dasar kewenangan fungsional.


—

Tuntutan dalam Memori Banding

Melalui memori banding ini, Pembanding meminta Pengadilan Tinggi Banten untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding secara keseluruhan.


2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tingkat pertama.


3. Memeriksa pokok perkara hingga tuntas dan tidak berhenti pada eksepsi.


4. Menetapkan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini dengan dasar keamanan dan domisili.


5. Menghukum pihak Terbanding membayar ganti rugi dan biaya perkara sesuai ketentuan hukum perdata.



Pembanding menegaskan bahwa ia tidak mampu mengajukan gugatan ulang karena kondisi ancaman, tidak adanya sumber ekonomi, dan situasi tekanan psikologis dan fisik yang berlangsung lebih dari tiga tahun.

> “Saya hanya menuntut hak hukum saya untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan,” tegas E.



(red)

Nusantara Jambi.News | Jambi–Dimana, LPKNI sendiri membagikan bantuan berupa paket sembako kepada warga RT 05, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi, Sabtu (22/11/2025).

Apalagi sejumlah rumah warga di RT 05 ini, pada Jumat 31 Oktober 2025 dilanda kebakaran. Lantas, hal tersebut membuat hati Ketua Umum LPKNI Kurniadi Hidayat bergerak.

Tepat HUT LPKNI ke-9, Kurniadi Hidayat berserta anggotanya langsung menuju ke lokasi untuk memberikan 19 paket sembako kepada penerima manfaat disana.

Dalam sambutannya, Ketua Umum LPKNI Kurniadi Hidayat menyampaikan, bahwa setiap hari ulang tahun, LPKNI sendiri selalu membagikan bantuan berupa paket sembako kepada penerima manfaat.

“Alhamdulillah, hari ini HUT LPKNI ke-9. Untuk tahun ini cukup sederhana, cukup memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat,” ujarnya.

Selain itu, LPKNI sendiri ingin terus memberikan yang terbaik untuk konsumen yakni konsumen harus berani menyuarakan atau melaporkan pelaku usaha apabila hak-haknya dirampas.

Menurutnya, hak-hak konsumen ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Indonesia, khususnya Jambi sendiri masih memerlukan edukasi dan pemberdayaan agar mengerti dan memahami kewajiban mereka.

“Ketidak pahaman konsumen terkait dengan hak dan kewajiban menyebabkan keberanian konsumen untuk melapor apabila dirugikan pelaku usaha masih sangat rendah,” katanya.

Oleh karena itu, di HUT LPKNI ke-9 ini ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jambi untuk menjadi konsumen cerdas. Karena, konsumen cerdas ini memiliki peran besar dalam memajukan bangsa.

“Semoga dengan bertambahnya usia LPKNI ini, terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan menjadi konsumen cerdas,” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Rawasari Repulis turut memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada LPKNI yang telah memberikan bantuan paket sembako kepada warga RT05.

“Atas bantuannya ini, kami mengucapkan terimakasih banyak kepada LPKNI yang telah memberikan bantuan paket sembako ini,” ujarnya.

Menurutnya, bantuan yang diberikan oleh LPKNI sendiri dinilai sangat bermanfaat kepada penerima manfaat, khususnya yang menjadi korban kebakaran beberapa waktu lalu.

“Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk warga kami yang menjadi korban kebakaran beberapa hari yang lalu. Sekali lagi, kami ucapkan terimakasih banyak,” terangnya.

Terpisah, Ketua RT05 Wiwin juga turut mengucapkan terimakasih banyak kepada LPKNI yang telah memberikan perhatian khusus kepada warganya.

“Terimakasih banyak LPKNI yang telah membantu warga RT05, yang telah terkena musibah kebakaran minggu lalu,” sebutnya.

Ia menyampaikan, bahwa bantuan berupa paket sembako yang diberikan oleh LPKNI kepada warga RT05 ini sangat membantu dan bermanfaat.

“Intinya saya mengucapkan terimakasih banyak, bantuan ini tentunya sangat bermanfaat untuk warga saya,” ungkapnya.

Dalam kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Babinsa, Lurah Rawasari, ibu Rt. 05 dan sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Jambi.

Di HUT LPKNI ke-9 ini juga turut mendapatkan ucapan dari berbagai pihak, seperti Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar, Walikota Jambi Maulana, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly serta yang lainnya.

NUSANTARA JAMBI.NEWS|JAMBI — Potret buram tambang batubara di Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan tajam berbagai elemen masyarakat. Kali ini, kritik keras datang dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yang menilai tata kelola tambang batubara di Jambi sarat dengan persoalan dan praktik kotor.

Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, secara tegas mendesak Bareskrim Polri untuk segera membongkar dugaan praktik suap yang dilakukan oleh Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Jambi kepada sejumlah oknum aparat penegak hukum (APH) di wilayah Jambi.

> “Kami mendesak Bareskrim Polri untuk menelusuri dan mengungkap dugaan praktik suap yang melibatkan PPTB Jambi kepada oknum APH,” tegas Kurniadi, Jumat malam, 24 Oktober 2025.



Menurutnya, LPKNI telah mengantongi sejumlah bukti kuat, termasuk data dan bukti transfer yang mengindikasikan adanya aliran dana suap ke beberapa pihak di institusi kepolisian dan Dinas Perhubungan di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, dan Muaro Jambi.

> “Bukti transfer sudah kami miliki. Kami mendesak agar hal ini segera dibongkar karena kuat dugaan ada keterlibatan oknum di Polres dan Dishub di beberapa kabupaten tersebut,” ungkapnya.



Kurniadi menilai praktik suap itu menjadi salah satu faktor yang membuat operasional angkutan batubara di Jambi berjalan tanpa kendala, meski melanggar aturan karena menggunakan jalan umum yang seharusnya bukan untuk kendaraan tambang.

> “Patut diduga, kelancaran truk batubara melintas di jalan umum terjadi karena adanya praktik suap ini. Padahal sudah jelas, aturan melarang penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang,” katanya geram.



Selain dugaan suap, LPKNI juga menyoroti kondisi internal PPTB Jambi yang kini terbelah menjadi dua kubu hingga muncul asosiasi baru bernama Perhimpunan Pelaku Tambang Batubara Jambi. Menurut Kurniadi, kondisi ini menambah rumit tata kelola sektor tambang batubara di provinsi tersebut.

> “Meski kini ada dua PPTB Jambi, dari data kami, sebagian besar pengurus asosiasi baru berasal dari pengurus lama PPTB sebelumnya,” jelasnya.



Lebih jauh, Kurniadi juga menyinggung keberadaan Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Batubara Provinsi Jambi, yang disebutnya diisi oleh oknum anggota DPR RI dari Jambi.

> “Dari informasi yang kami himpun, diduga ada oknum anggota DPR RI berinisial ‘H’, yang juga pernah menjabat sebagai kepala daerah di Jambi, kini ikut berada dalam struktur asosiasi pengusaha batubara tersebut,” bebernya.



Ia menilai, keterlibatan politisi dalam bisnis tambang batubara menimbulkan benturan kepentingan yang berpotensi mencederai kepentingan publik.

> “Seharusnya, para wakil rakyat menjadi teladan dan berpihak kepada masyarakat, bukan justru berlomba-lomba membentuk asosiasi batubara,” pungkas Kurniadi.

Red

Nusantara Jambi.News|Jakarta, 12 Oktober 2025 – Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 13-15 Oktober 2025 di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta. DPD AWPI Provinsi DKI Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah dalam Rapimnas tahun ini.

Rapimnas yang mengusung tema “Dengan Semangat Sumpah Pemuda, Pers Menggapai Indonesia Emas 2045” ini akan dihadiri oleh lebih dari 150 pimpinan DPD dan DPC AWPI dari seluruh Indonesia.

“Agenda utama Rapimnas ini adalah untuk mengevaluasi hasil kerja AWPI sejak Rakernas tahun 2023 dan membahas langkah-langkah untuk menyukseskan Kongres AWPI tahun 2026 serta mengawal agenda pembangunan nasional pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketum DPP AWPI, sekaligus Ketua SC Rapimnas, Hengki Ahmat Jazuli, usai meninjau lokasi tempat pelaksanaan Rapimnas di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2025).

Selanjutnya, Hengki Ahmat Jazuli, mengatakan bahwa Rapimnas ini memiliki momentum yang sangat krusial. “Di tengah dinamika informasi dan tantangan global, pers nasional harus menjadi garda terdepan dalam menjaga optimisme dan mengawal perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Hengki menambahkan bahwa Rapimnas ini adalah ikhtiar bersama untuk menguatkan profesionalisme, integritas, dan kontribusi nyata insan pers bagi negeri.

“Sementara itu, Ketua Pelaksana Rapimnas 2025, Abdul Haris, menekankan kesiapan panitia dalam menyukseskan acara ini. “Seluruh persiapan berjalan sesuai rencana. Kami tidak hanya menyiapkan forum yang produktif bagi para pimpinan media, tetapi juga ingin menegaskan bahwa pers memiliki hati dan tanggung jawab sosial,” tuturnya Haris.

“Selain itu, Rapimnas AWPI 2025 juga akan diisi dengan kegiatan kepedulian sosial bertajuk “Pers Berbagi,” di mana panitia akan menyelenggarakan santunan untuk anak-anak yatim,” sambungnya Haris.

Haris menambahkan, acara ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret bagi industri media dan pemerintah, serta memperkuat kolaborasi antar pimpinan media di seluruh Indonesia.

(Heri)

Nusantara Jambi.News| JAMBI– Surat Edaran yang dikeluarkan Walikota Jambi soal instruksi larangan pengisian BBM jenis solar oleh kendaraan roda enam dalam Kota Jambi menuai sorotan tajam dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Rabu (8/10/2025).
‎
LPKNI melalui Kurniadi Hidayat, menilai instruksi tersebut dilakukan tanpa pertimbangan, dan asas keadilan.

Sebagaimana keluhan sebagian warga Kota Jambi yang kesehariannya sebagai sopir mobil truk angkutan dalam Kota Jambi. Yang dalam hal ini sangat memerlukan bahan bakar minyak jenis solar, dan harus keluar dari dalam kota untuk mencari BBM jenis solar pada SPBU yang diperbolehkan tersebut.

” Mbok ya buatlah aturan sesuai kebijakan, tapi tetap harus mencarikan solusi bagi masyarakat yang berdomisili dalam kota yang mengeluhkan hal itu. Pastinya setiap kebijakan ada pro dan ada yang kontra, dan tolong disikapi dengan baik agar keadilan itu berlaku bagi yang menganggap kebijakan itu harus dipertimbangkan ” ungkapnya.

‎Walikota Maulana mengeluarkan instruksi yang menyatakan kendaraan Truk Roda 6 (enam) hanya boleh mengisi solar di 7 (tujuh) SPBU, adapun SPBU yang dimaksud yaitu,  SPBU Pall 10, SPBU Talang Bakung, SPBU Simpang Gado-gado, SPBU Lingkar Selatan, SPBU Bagan Pete, SPBU Pal 7 dan SPBU Aur Duri.

Kurniadi tidak menampik bahwa kebijakan Maulana ini patut diapresiasi demi menjaga ketertiban, kenyamanan arus lalulintas dalam Kota Jambi.
‎
” Disini yang diminta pertimbangannya, jika ada toko bangunan atau toko yang menggunakan angkutan jenis mobil roda enam yang domisilinya di wilayah Sipin, harus ke SPBU Bagan Pete atau SPBU Aur Duri untuk mencari BBM jenis solar. Belum lagi antrian panjang hingga pagi, apakah nantinya tidak menghilangkan waktu. Dan itu akibat yang harusnya dipikirkan ” tambahnya.

‎Ketua Umum LPKNI Kurniadi Hidayat menduga kebijakan itu dipicu adanya persaingan usaha tidak sehat, dimana berdasarkan kacamata LPKNI jika Walikota Jambi memiliki sebuah SPBU diwilayah Kota Jambi.
‎
‎”Dugaan dengan pembatasannya SPBU, hanya beberapa titik yang diperbolehkan, inikan ada monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat, karna kita melihat salah satu SPBU, dari 7 SPBU yang dibolehkan, indikasinya itu punya Pak Walikota sendiri, jadi itu harus dipertegas” kata Kurniadi Hidayat.

Kurniadi meminta agar Walikota Jambi segera memberikan pertimbangan dan pengecualian bagi warga Kota Jambi yang kesehariannya sebagai sopir mobil truk.

” Menimbang tidaklah menjadi pemicu kemacetan jika pihak SPBU mampu mengatasinya ” tutupnya.
‎

(red)

Sedarurat Itukah Negara Ini, Sehingga Kepolisian Jual Beras Murah Menggunakan Mobil Negara

Bagaimana Proses Pengambilan Beras SPHP Digudang Bulog, Kok Kepolisian Bisa Jual Lebih Murah

Kepolisian Jual Beras Murah Menggunakan Mobil Negara, Kok Bisa…!!

NUSANTARA JAMBI.NEWS | Jambi – Membawa misi aksi menolak regulasi kerjasama Bulog dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait penjualan beras SPHP. Aliansi Rumah Pangan Kita (ARPK) Jambi gelar aksi demo di pintu gerbang Mapolda Jambi terkait perbedaan Harga Eceran Tertinggi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan-SPHP, dipasaran.

Kata Kurniadi Hidayat selaku Kordinator Lapangan (Korlap) ARPK, bersama tim dalam aksinya menemukan persaingan tidak sehat terkait peredaran beras SPHP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu dengan harga Rp. 60.000,- / 5 kg ( enam puluh ribu rupiah/5kg).

Sedangkan Rumah Pangan Kita, Kios pangan dan masyarakat pemodal, sesuai petunjuk dari Bulog diharuskan menjual beras SPHP dipasaran dengan kisaran harga Rp. 63.000,- / 5 kg. Selisih Rp. 3.000,-  per 5 kg dengan Rumah Pangan Kita, yang mana pihak kepolisian ternyata lebih murah dalam melakukan penjualan beras SPHP di pasaran.

Apakah lantaran pihak kepolisian menggunakan mobil truk dan mobil patroli milik kepolisian untuk mobilisasi angkutan beras SPHP dari gudang Bulog ke desa-desa atau lokasi pemasaran.

Sehingga biaya transportasi tidak menjadi kendala bagi pihak kepolisian, yang selanjutnya mereka berani banting harga terhadap penjualan beras SPHP, melemahkan pemodal usaha yang menjadikan beras SPHP penambah ekonomi.

” Sedarurat itukah Indonesia terkait kebutuhan pangan rakyatnya. Sehingga mobil khusus milik polri harus terjun langsung menjual beras murah ” tanya Kurniadi.

” Hal ini menimbulkan tanda tanya terkait bagaimana prosedur operasional dan biaya perawatan kendaraan tersebut. Mengingat kendaraan dinas tersebut merupakan fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi kepolisian, bukan distribusi kebutuhan pangan ” tambahnya.

Jika memang untuk kejar tayang dalam menghabiskan stok penjualan beras SPHP di Bulog, jangan siberikan kepada pihak kepolisian atau TNI yang menjualnya, karena mereka telah mendapatkan penghasilan atau gaji.
Sebaiknya penjualan dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat dengan memperbanyak RPK atau Kios Pangan sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan demikian kesetabilan pangan juga kesetabilan ekonomi masyarakat tetap seimbang.

Dalam aksinya Aliansi Rumah Pangan Kita di depan gerbang Mapolda Jambi, menggelar aksinya menjual beras SPHP per 5 kg kepada masyarakat, jauh lebih murah dibawah harga pembelian di gudang Bulog hanya dengan menjual seharga Rp. 50.000,- / karung 5 kg, sebagai protes kekecewaan, dengan tulisan dispanduk ” BIAR KAMI RUGI ASAL POLISI KENYANG ”

Hal sebagai bentuk protes, jika pihak kepolisian mampu menjual murah, masyarakat juga mampu menjual lebih murah dari pihak kepolisian.

Kurniadi menambahkan, Intervensi tidak tepat dalam upaya untuk memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat bisa jadi ada kebijakan atau tindakan yang malah merugikan pedagang lokal, misanya polisi/aparat yang terlibat dalam pendistribusian beras secara langsung ke masyarakat tanpa melibatkan pedagang lokal bisa menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Dirinya mendesak agar pihak kepolisian menghentikan keikutsertaan dalam melakukan penjualan beras SPHP langsung kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar peredaran beras SPHP dari Bulog lebih transparan, tidak berunsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

(Red)

Nusantara Jambi.News | JAMBI – Ketua Umum LPKNI, Kurniadi Hidayat, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam upaya menjalankan program pangan murah, apalagi melibatkan institusi penegak hukum, namun, ia menilai implementasinya masih dianggap bermasalah.

Dalam rilisannya, Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yang dalam hal itu turut andil menyoroti proses pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM), dalam upaya penyaluran beras merek Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Yang mana program ini dinilai tidak tepat sasaran dan justru berdampak negatif terhadap pedagang kecil seperti toko kelontong, ritel, hingga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, Selasa (16/9/2025).

“Yang sangat disayangkan, penyaluran beras SPHP ini tidak langsung tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan. Selain itu, harga yang dijual di bawah harga pasar membuat pedagang kecil semakin tertekan,” ujarnya.

Berdasarkan survei pasar saat ini, diketahui jika beras SPHP ukuran 5 kilogram dijual melalui program GPM dengan harga Rp.60.000,00. Sedangkan toko kelontong, ritel, maupun RPK harus menjualnya dengan harga Rp.63.000,00 dengan ukuran 5 kilogram.

Kondisi tersebut membuat pedagang kehilangan pembeli, karena masyarakat lebih memilih membeli dari titik penyaluran murah dari institusi tertentu, yang ikut menjual dengan harga lebih rendah, akibatnya, omset pedagang kecil dan ritel turun drastis.

Selain itu, para RPK yang bermitra dengan Bulog juga mengeluhkan kewajiban untuk mengambil paket gandengan berupa minyak goreng, gula, atau beras premium setiap kali membeli beras SPHP.

Aturan ini dinilai memberatkan pedagang kecil yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Beras SPHP dengan harga Rp.63.000, 00 di RPK sebenarnya ditujukan untuk membantu subsidi operasional pedagang kecil. Tapi kenyataannya, harga justru dipukul jatuh oleh oknum pengencer yang membanting harga murah yang dilakukan di luar RPK,” tegas Kurniadi.

Padahal, tujuan utama Bulog adalah menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat UMKM. Namun kenyataan di lapangan, pelaksanaan program justru menimbulkan keluhan dari pelaku usaha kecil yang merasa tersisih.

Masyarakat memang bebas membeli beras SPHP di berbagai titik, dengan aturan sanksi bagi mitra yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, LPKNI menekankan, berharap agar pemerintah segera melakukan pengawasan ketat dalam mengevaluasi pola penyaluran ke masyarakat agar tidak mematikan pedagang kecil yang sudah resmi bermitra dengan Bulog.